oleh

BP JPH Perlu Layani Sertifikasi Halal Murah dan Tepat Waktu

JakartaDetakpos– Kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halak (BPJPH)  dalam sistem sertifikasi halal terhadap semua produk, baik makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk rekayasa jenetika dan barang gunaan harus dapat menjamin kesederhanaan dalam persyaratannya.

” Kemudahan dan biaya yang ringan, serta kepastian waktu agar dapat mendorong daya saing Industri dalam negeri dan UMKM,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watct Ikhsan Abdullah di Jakarta, Rabu, (16/8/2017).   

Memasuki babak baru sertifikasi halal, dari LPPOM MUI ke BPJPH, sangat diperlukan edukasi yang serius bagi pelaku usaha, khususnya UKM agar mereka memperoleh manfaat dari hadirnya Badan PenyelenggaraJaminan Produk Halal.” Dengan kemudahan dan kepastian sesuai dengan prinsip perlindungan, keadilan, kepastian, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas, efisiensi dan profesionalitas,” ungkap kandidat doktor dari Unej, Jember ini.

Dikatakan, langkah-langkah konkret BPJPH dalam melaksanakan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal,  perlu dibuat road map atau peta jalan agar mendapatkan dukungan masyarakat dan dunia usaha.

Pada masa transisi ini, menurut Ikhsan,  BPJPH harus dapat menjamin ketenangan kenyamanan dan kepastian terhadap produsen yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal,  yang telah memperoleh dan yang akan memperpanjang karena sudah jatuh tempo.

Untuk membantu pelaku usaha memperoleh sertifikasi juga memudahkan BPJPH melakukan tugas fungsinya dengan baik, maka diperlukan Peraturan Pemerintah segera sebagai peraturan pelaksana UUJPH. Karena UU JPH mengamanatkan beberapa Peraturan Pemerintah yang sangat penting segera lahir, yakni bentuk Kerja sama dgn MUI yang akan memberikan fatwa kehalalan suatu produk.

” Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal dan Sertifikasi Auditor Halal Satu pilar yang sangat penting dalam Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal,”tegas Ikhsan.  

Dan yang sangat urgen, lanjut dia,  BPJPH wajib segera membentuk BPJPH di tingkat wilayah provinsi guna memudahkan pelaku usaha (produsen) dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal, dengan mengingat wilayah Republik Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau.

” BPJPH dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan  kepastian bagi tersedianya produk halal di pasar serta  meningkatkan daya dukung  bagi industri dalam Negeri dan pelaku Usaha UMKM.(d2/detakpos)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini