Jakarta-Detakpos-Anggota Komisi IV DPR RI, Agustina Wilujeng berharap pemerintah mengembalikan peran Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sebagai lembaga nirlaba yang berperan menjaga ketahanan pangan nasional bukan sebagai lembaga yang berorientasi menghasilkan untung menambah pendapatan Negara.
“Kami sampaikan agar Bulog dikembalikan menjaga stok beras semata, bukan lembaga bisnis yang harus berorientasi mendapatkan penghasilan untuk Negara,” tegas Agustina saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Kepala Perum Bulog Budi Waseso beserta jajaran di ruang rapat Komisi IV, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, kemarin.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengakui bahwa ada keresahan di pasar jika beras dimonopoli oleh Bulog. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah untuk memberikan peran yang jelas kepada Bulog.
Dengan kata lain, Komisi IV DPR berharap Bulog dikembalikan menjadi lembaga nirlaba. Bukan lembaga yang di satu sisi mejaga ketahanan pangan, menjaga stok beras dan harga pasar, namun di sisi lain harus mendapatkan untung. Hal ini tentu membingungkan.
Terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ia berharap agar dikelola secara maksimal oleh Perum Bulog, karena berkaitan langsung dengan cadangan pangan nasional. “Ketika persediaan beras Bulog banyak dan tidak terjadi bencana (seperti yang kita harapkan), maka barang akan dikemanakan? Sementara beras memiliki masa kadaluarsa. Pemerintah harus menggunakan beras Bulog secara maksimal untuk program BPNT,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, ketika Bulog memiliki stok dan jaringan yang cukup seluruh Indonesia dan kemudian terjadi bencana, maka akan terbantu dengan cadangan pangan dari Bulog.
Tak hanya ketika bencana, Agustina mencontohkan salah satu yang biasa dilakukan oleh Perum Bulog yaitu melalui operasi pasar. “Cadangan pangan yang dimiliki Perum Bulog bisa jadi solusi ketika pasokan beras di pasar rendah atau ketika harga beras di pasar sedang melambung tinggi,” tandas Agustina.
Sumber : Parlementaria
editor. : A Adib
