oleh

Pelaku Usaha Jangan Khawatirkan Suhu Politik Naik

JakartaDetakpos–  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, ekonomi Indonesia kondusif di tahun politik 2019, sehingga para pelaku usaha dimintal tidak khawatir terhadap naiknya suhu politik.

Menkeu menambahkan, Pemerintah telah, sedang ,dan akan terus mengupayakan kebijakan-kebijakan yang mendukung lingkungan bisnis yang kondusif sehingga tahun politik seharusnya tidak menjadi hambatan para pelaku untuk terus berbisnis dan berinvestasi di Indonesia.

Hal ini disampaikan Menkeu pada acara Fitch Ratings Fitch on Indonesia 2019 dengan tema “Fitch an Indonesia – Election, Macro Economy and Credit Market” di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Rabu (20/03).

“Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan stakeholders terkait akan terus melanjutkan kebijakan fiskal yang mendukung iklim investasi, peningkatan daya saing dalam negeri melalui penguatan ekspor. Tahun ini kita akan terus meningkatkan total spending dengan mengalokasikan dana total lebih dari Rp2.490 triliun. Defisit didesain 1,83% dari GDP yang konsisten di bawah batas 2%. Kita akan menggunakan kebijakan fiskal tersebut dengan alokasi budget pada bidang-bidang yang fundamental bagi Indonesia dan perekonomiannya,” tegas Menkeu.

Bidang-bidang fundamental tersebut adalah antara lain di bidang pemberdayaan manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial termasuk pengurangan angka kemiskinan.

“Bidang-bidang fundamental bagi perekonomian Indonesia (antara lain) adalah sumber daya manusia. Kita akan terus mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% dari total APBN, 5% untuk kesehatan dan untuk jaring pengaman sosial termasuk pengurangan kemiskinan meskipun kita telah berhasil mencapai pengurangan angka kemiskinan (tahun 2018) sampai titik 9,66% yang merupakan angka kemiskinan terendah selama ini, namun kami tetap berupaya untuk menguranginya,” kata Menkeu.

Namun, Menkeu melihat masalah utama peningkatan kualitas SDM di Indonesia bukan pada jumlah uang yang dialokasikan tetapi bagaimana dan pada alokasi apa uang tersebut akan menghasilkan titik optimalnya. Misalnya, pada titik optimal apa perimbangan dana akan dialokasikan untuk pendidikan umum dan vokasi, penelitian, dan pendidikan.

Begitu juga di sektor kesehatan, Pemerintah terus mengupayakan kebijakan yang mampu menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang berkelanjutan namun tidak menjadi beban (mematikan) bagi para penyedia sarana kesehatan tersebut.

Fokus pembangunan lainnya adalah di sektor pembangunan infrastruktur yang telah menjadi prioritas Pemerintah sejak sekitar 5 tahun terakhir. Beberapa strategi Pemerintah antara lain dengan mendorong keterlibatan sektor swasta (public-private partnership) dalam pembangunan infrastruktur yang menjangkau konektivitas antardaerah di Indonesia. Beberapa kebijakan fiskal yang diterapkan antara lain jaminan pemerintah (guarantee) dan skema pembayaran atas ketersediaan layanan (availability payment).

Dari sisi pemberdayaan daerah, Pemerintah pusat telah, sedang, dan terus melakukan alokasi budget ke daerah melalui dana transfer ke daerah maupun dana desa. Kebijakan ini terbukti mampu memberdayakan daerah dan mengurangi kemiskinan di pedesaan melalui pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Melihat track record keberhasilan Pemerintah Indonesia mengelola perekonomiannya di tengah gejolak ekonomi dunia tahun 2018, dan fokus kebijakan Pemerintah pada sektor-sektor yang fundamental tahun 2019, maka Menkeu memastikan bahwa adanya pemilu tahun 2019 bukan hambatan bagi investasi dan bisnis di Indonesia.

“Saya ingin memastikan bahwa tiga hal yaitu pemilu, kebijakan makro ekonomi, dan pertumbuhan kredit bukanlah hal yang seharusnya menjadi trade-off. Anda tidak perlu mengorbankan salah satu karena kondisi yang lain. Ketiga hal tersebut dapat saling mendukung di Indonesia,” pungkas Menkeu.

Sumber: Humas Kemenkeu

Edotor: A Adib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini