Rencana Kerja Pemerintah Tidak Menuju Industrialisasi Perikanan

Jakarta Detakpos – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai, rencana kerja pemerintah (RKP) 2018, tidak menapaki jalan menuju industrialisasi perikanan Indonesia.

Peta Jalan Industrialisasi Perikanan telah dijelaskan lebih lanjut dalam Perpres No. 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional sebagai tindak lanjut dari Inpres No.7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, demikian disampaikan Marthin Hadiwinata Ketua DPP KNTI di Jakarta, Senin (17/7/2017).

Marthin menambahkan, beberapa program strategis untuk membangun industri perikanan seperti revitalisasi galangan kapal nasional, dan upaya pemberdayaan koperasi nelayan tidak diusulkan pemerintah dalam RKP 2018.Menurut Marthin dari berbagai program nasional yang diusulkan, titik berat dari arah kebijakan kelautan dan perikanan nasional masih tidak jauh berubah dari kebijakan sebelumnya yaitu untuk mendorong tingkat produksi.

“Hal ini terlihat dari program prioritas mengenai peningkatan produksi pangan yang mendorong produksi ikan 17,3 juta ton “, kata dia.

Produksi ikan yang dipatok mencapai 17,3 ton, lanjut Marthin, tidak realistis mengingat berbagai permasalahan pada pengelolaan perikanan yang belum diselesaikan.

Beberapa masalah yang muncul hingga kini yaitu terkait masalah alih alat tangkap, pengelolaan sumber daya perikanan yang dinilai telah overfishing, pemberdayaan nelayan seperti pengelolaan usaha perikanan berbasis koperasi dan akses terhadap permodalan, serta restorasi sumber daya pesisir dan laut yang penting sebagai pendekatan ketersatuan ekosistem belum juga menjadi perhatian utama pemerintah. (d2/detakpos).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *