Jakarta–Detakpos-Menteri Sosial Idrus Marham optimistis bantuan sosial (bansos) non tunai efektif mendorong percepatan kenaikan indeks keuangan inklusif hingga 75 persen di tahun 2019 mendatang sesuai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang telah ditetapkan melalui Perpres 82 Tahun 2016.
Hal itu menyusul ditambahnya jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dari enam juta penerima menjadi 10 juta pada tahun ini. “Penambahan jumlah KPM ini sebagai wujud peningkatan penerapan sistem keuangan inklusif seperti yang dicanangkan Presiden Jokowi.
Perbankan Himbara akan mendapatkan 4 juta nasabah baru tahun ini,” kata Mensos Idrus Marham dalam Siaran Pers Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, hari ini.
Idrus Marham menjelaskan dengan mekanisme penyaluran PKH secara non tunai, maka secara otomatis mereka akan mendapatkan rekening perbankan dan terhubung dengan industri jasa keuangan sehingga mereka bisa belajar menabung dan mengakses Kredit UKM.
“Jadi kita mesti mengajari KPM ini menabung. Buat kepentingan mereka dimasa depan,” jelas Idrus.Mensos menambahkan skema bantuan sosial non tunai yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Sosial mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah.”Semua akan terkoneksi sehingga bisa dipantau pergerakan perekonomian KPM melalui perbankan. Kalau yang rajin nabung kan semakin ketauan status kesejahteraannya sehingga bisa dilakukan evaluasi,” tambah Idrus.Presiden Joko Widodo sendiri telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara non tunai. Dengan peraturan tersebut, kini keluarga penerima manfaat (KPM) tidak lagi menerima bantuan uang secara tunai, namun digantikan dengan bantuan non tunai berbentuk kartu ATM yaitu Kartu Keluarga Sejahtera disertai buku tabungan.Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat mengatakan apa yang dilakukan pemerintah melalui strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) merupakan lompatan besar pembangunan di Indonesia. Bukan tanpa alasan, mengingat sasaran keuangan inklusif tersebut adalah masyarakat miskin, bukan kelas menengah.”KPM ini terus diberikan edukasi mengenai layanan perbankan karena banyak yang masih berpandangan bahwa uang mereka akan habis. Nah disini perlunya peran pendamping PKH untuk melakukan edukasi terus menerus,” jelas Harry.
Sebanyak 10 juta Kelompok Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan, dan 1,2 juta Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada tahun ini. Untuk penerima Rastra secara bertahap sd 10 juta akan dialihkan menjadi penerima BPNT. (d2)
