Jakarta–Detakpos-Pelaksanaan program ketahanan pangan dinilai kurang efektif. Hal itu dikarenakan masih tingginya jumlah impor pangan di Indonesia, seperti impor sayur yang mencapai 770 juta dolar AS atau Rp11,55 triliun pada tahun 2019.
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pemerintah bersama Satgas Pangan untuk mengevaluasi hal tersebut agar ke depan jumlah impor dapat diminimalisir dan melakukan langkah strategi agar Indonesia tidak selalu bergantung pada impor.
“Pemerintah agar dapat memberdayakan petani dengan memberikan kemudahan mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, agar dapat meningkatkan hasil pangan dalam negeri, sehingga Indonesia dapat menghasilkan bahan pangan sendiri yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat,” kata Bamsoet di Jakarta, Selasa, (26/5).
Dia pun mendorong pemerintah dapat mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian, dan kedaulatan ketahanan pangan, dengan cara mencukupi produksi pangan secara mandiri, menyediakan regulasi tentang pengendalian pangan, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan.
Dia mengatakan, pemerintah agar fokus dalam memetakan komoditas yang memang menjadi fokus dan prioritas, sehingga impor dapat ditekan dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan saja.
“Pemerintah agar terus mewujudkan tercapainya diversifikasi pangan untuk menciptakan ketahanan pangan, agar masyarakat Indonesia tidak selalu bergantung dengan beras saja sebagai makanan pokok, sehingga Indonesia mampu mengendalikan impor dalam mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan secara mandiri seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.
“Pemerintah agar berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan petani dalam negeri, seperti dengan melakukan pembangunan pertanian berbasis petani kecil, yaitu melibatkan petani mulai dari awal hingga akhir kegiatan penanaman, sehingga petani dalam negeri dapat diberdayakan secara optimal.”(d/2).
Editor: A Adib
