KADIN Jatim Diminta Fasilitasi Sertifikat Halal

SurabayaDetakpos.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jatim untuk ikut memperkuat upaya transformasi digital serta meningkatkan profesionalisme SDM pelaku UMKM.

Dengan meningkatnya kemampuan, keterampilan serta profesionalisme para pelaku UMKM, maka diharapkan daya saing juga akan meningkat.

“Hari ini transformasi digital saja tidak cukup, tapi harus diikuti dengan profesionalisme SDM para pelaku UMKM. Kami harap KADIN Jatim melalui KADIN Institute bisa ikut menjadi bagian dari penguatan ini, karena tidak bisa mengandalkan instink bisnis saja hari ini,” kata Khofifah saat menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus KADIN Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2019-2024 di Graha Kadin Jatim, Jalan Bukit Darmo Raya Surabaya, Jum’at (20/11).

Menurutnya, transformasi digital sudah menjadi sebuah keharusan saat ini, terlebih bagi para pelaku UMKM. Untuk itu dibutuhkan penguatan dan suntikan energi dari semua lini termasuk KADIN Jatim.
Melalui KADIN Institute, maka upaya pendidikan, pelatihan, dan pendampingan bagi para pelaku UMKM bisa dilakukan sehingga mampu menjawab tantangan di era transformasi digital ini.

“Ini jadi bagian bahwa sinergitas, kolaborasi, dan konektivitas itu adalah kunci dalam bekerja bersama membuat Jatim lebih maju dan sejahtera. Saat ini kita membutuhkan kerja extra ordinary. Kita ini sering merasa kerja kita sudah berlari cepat, padahal orang lain sudah melompat. Kita merasa sudah bekerja dengan melompat, ternyata orang lain sudah menggunakan Artificial Intelligence,” katanya.

Selain memperkuat transformasi digital dan penguatan SDM pelaku UMKM, Khofifah juga meminta KADIN Jatim ikut mefasilitasi pelaksanaan sertifikasi halal dan mendorong industri mamin di Jatim. Melalui undang-undang Cipta Kerja, proses sertifikasi halal sudah diwenangkan ke MUI Daerah.
Tidak hanya itu, ia juga meminta KADIN Jatim ikut meningkatkan peran serta UMKM dalam kegiatan belanja pemerintah. Seperti halnya arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat pelaksanaan Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Rabu (18/11) lalu di Bogor.

“Arahan Pak Presiden bahwa setiap pengadaan barang jasa di bawah Rp 2,5 Miliyar didorong untuk menyerap produk usaha mikro, sementara di atas Rp 2,5 Miliar didorong untuk menyerap produk usaha kecil dan menengah. Ini menjadi tantangan kita bersama dan harus nyekrup antara kita semua baik dengan KADIN pusat, provinsi maupun kab/kota,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, dibutuhkan koneksitas diantara KADIN provinsi dan kab/kota. Bahwa KADIN kab/kota bisa ikut menemukenali potensi UMKM yang ada di daerahnya untuk kemudian didorong melakukan transformasi digital.

Sementara itu, Ketua Umum KADIN Indonesia, Rosan Perkasa Roslani mengatakan, di tengah situasi pandemi saat ini, seluruh pengurus KADIN Jatim yang baru dilantik diharapkan untuk ikut berpartisipsi aktif bersama pemangku kepentingan untuk menemukan solusi terutama terkait masalah ekonomi.
“Ini memang masa-masa yang tidak mudah tapi tentunya jangan sampai menyurutkan semangat kita, dimana kita harus selalu berusaha, kita harus pandai beradaptasi, berkreasi, sehingga sektor dunia usaha dan kesehatan terus bergerak maju,” katanya.

Adapun kepengurusan KADIN Jatim masa bakti 2019-2024, diantaranya, Ketua Dewan Penasehat adalah Ir. H. AA La Nyalla Mahmud Mattaliti, Ketua Dewan Pertimbangan adalah Ir. H. Erlangga Satriagung, serta Ketua Umum pengurus KADIN Jatim yakni H. Adik Dwi Putranto, SH.
Turut hadir dalam acara ini Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Pemberdayaan Daerah KADIN, Anindya Bakrie, Wakil Ketua Umum Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa, Ketua KADIN kab/kota se-Jatim, serta para stakeholder terkait.(hms).

Editor: A Adib

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *