Detakpos.Com https://detakpos.com Karena berita bukan cuma katanya Sat, 17 Apr 2021 15:25:59 +0000 id-ID hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 https://detakpos.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-detak-32x32.png Detakpos.Com https://detakpos.com 32 32 Siklon Tropis Surigae https://detakpos.com/kabar/siklon-tropis-surigae/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=siklon-tropis-surigae https://detakpos.com/kabar/siklon-tropis-surigae/#respond Sat, 17 Apr 2021 15:25:36 +0000 https://detakpos.com/?p=39258 JakartaDetakpos.com-Siklon Tropis Surigae yang saat ini sedang terjadi di perairan Samudera Pasifik sebelah utara Papua Barat diperkirakan mengalami kenaikan intensitas dalam 24 jam ke depan dan terus bergerak mengarah ke barat laut.

Berdasarkan analisa yang dikeluarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Siklon Tropis Surigae cenderung bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun tetap memberikan dampak tidak langsung bagi sejumlah provinsi di Tanah Air.

Menurut prediksi BMKG hingga Sabtu (17/4) pukul 19.00 WIB, posisi siklon tropis tersebut masih akan berada di perairan Samudera Pasifik dan diperkirakan bergerak menuju sebelah utara Maluku Utara, atau pada 11.7 LU dan 129.7 BT, atau sekitar 1.040 kilometer sebelah utara timur laut Tahuna.

Adapun siklon tropis ini diperkirakan akan bergerak dengan kecepatan 10 knot atau 19 kilometer per jam dengan kekuatan 95 knots atau 185 kilometer per jam dengan tekanan 935 hPa.

Akibat adanya pergerakan dan fenomena siklon tropis tersebut, maka BMKG memprediksi dampaknya dapat berupa potensi hujan lebat disertai kilat/petir serta angin kencang di sembilan wilayah meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Kemudian, gelombang air laut setinggi 1.25-2.5 meter berpeluang terjadi di Laut Sulawesi, Perairan Kep. Sangihe, Perairan Kep. Sitaro, Perairan Bitung – Likupang, Laut Maluku, Perairan Selatan Sulawesi Utara, Laut Halmahera, dan Perairan Biak hingga Jayapura.

Selanjutnya, gelombang air laut dengan ketinggian rata-rata 2.5-4.0 meter berpeluang terjadi di Perairan Kep. Talaud dan Perairan utara Halmahera.

Adapun gelombang air laut setinggi 4.0-6.0 meter berpeluang terjadi di Samudra Pasifik utara Halmahera hingga Papua Barat.

Sehubungan dengan adanya perkembangan informasi mengenai Siklon Tropis Surigae tersebut, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Bidang Pencegahan mengintruksikan kepada pemangku kebijakan di Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing agar dapat melaksanakan upaya penguatan kesiapsiagaan menghadapi beberapa dampak dari siklon tropis tersebut.

Dalam hal ini, pemerintah di daerah diharapkan dapat melaksanakan amanah yang tertuang pada Surat Deputi Bidang Pencegahan BNPB nomor B27IBNPB/DIl/PK.03.02/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Peringatan Dini dan Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bibit Siklon Tropis 94w yang berkembang menjadi Siklon Tropis Surigae.

Selain itu, pemangku kebijakan di daerah juga diminta agar melaksanakan apa yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Nomor 360/2067/BAK tanggal 16 April 2021 tentang Langkah Antisipatif Terhadap Potensi Bibit Siklon Tropis.

Adapun beberapa hal yang tercantum dalam SE tersebut meliputi koordinasi dan sinergitas Forkopimda, peningkatan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang dapat ditimbulkan, persiapan sarana dan prasarana, peningkatan kesiapsiagaan dan membangun rencana kontijensi dan pelaksanaan SOP penanganan darurat berbasis penerapan protokol kesehatan bersama Satgas Penanganan COVID-19.

Kemudian penyebaran informasi melalui media dan kearifan lokal, pengalokasian APBD, pembinaan dan pengawasan serta monitoring wilayah dan pelaporan hasil pelaksanaan penanggulangan bencana dari bupati/wali kota kepada Kementerian Dalam Negeri. Demikian Dr. Raditya Jati, KepalaPusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

 

 

Jakarta-Detakpos – Siklon Tropis Surigae yang saat ini sedang terjadi di perairan Samudera Pasifik sebelah utara Papua Barat diperkirakan mengalami kenaikan intensitas dalam 24 jam ke depan dan terus bergerak mengarah ke barat laut.

Berdasarkan analisa yang dikeluarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Siklon Tropis Surigae cenderung bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun tetap memberikan dampak tidak langsung bagi sejumlah provinsi di Tanah Air.

Menurut prediksi BMKG hingga Sabtu (17/4) pukul 19.00 WIB, posisi siklon tropis tersebut masih akan berada di perairan Samudera Pasifik dan diperkirakan bergerak menuju sebelah utara Maluku Utara, atau pada 11.7 LU dan 129.7 BT, atau sekitar 1.040 kilometer sebelah utara timur laut Tahuna.

Adapun siklon tropis ini diperkirakan akan bergerak dengan kecepatan 10 knot atau 19 kilometer per jam dengan kekuatan 95 knots atau 185 kilometer per jam dengan tekanan 935 hPa.

Akibat adanya pergerakan dan fenomena siklon tropis tersebut, maka BMKG memprediksi dampaknya dapat berupa potensi hujan lebat disertai kilat/petir serta angin kencang di sembilan wilayah meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Kemudian, gelombang air laut setinggi 1.25-2.5 meter berpeluang terjadi di Laut Sulawesi, Perairan Kep. Sangihe, Perairan Kep. Sitaro, Perairan Bitung – Likupang, Laut Maluku, Perairan Selatan Sulawesi Utara, Laut Halmahera, dan Perairan Biak hingga Jayapura.

Selanjutnya, gelombang air laut dengan ketinggian rata-rata 2.5-4.0 meter berpeluang terjadi di Perairan Kep. Talaud dan Perairan utara Halmahera.

Adapun gelombang air laut setinggi 4.0-6.0 meter berpeluang terjadi di Samudra Pasifik utara Halmahera hingga Papua Barat.

Sehubungan dengan adanya perkembangan informasi mengenai Siklon Tropis Surigae tersebut, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Bidang Pencegahan mengintruksikan kepada pemangku kebijakan di Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing agar dapat melaksanakan upaya penguatan kesiapsiagaan menghadapi beberapa dampak dari siklon tropis tersebut.

Dalam hal ini, pemerintah di daerah diharapkan dapat melaksanakan amanah yang tertuang pada Surat Deputi Bidang Pencegahan BNPB nomor B27IBNPB/DIl/PK.03.02/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Peringatan Dini dan Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bibit Siklon Tropis 94w yang berkembang menjadi Siklon Tropis Surigae.

Selain itu, pemangku kebijakan di daerah juga diminta agar melaksanakan apa yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Nomor 360/2067/BAK tanggal 16 April 2021 tentang Langkah Antisipatif Terhadap Potensi Bibit Siklon Tropis.

Adapun beberapa hal yang tercantum dalam SE tersebut meliputi koordinasi dan sinergitas Forkopimda, peningkatan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang dapat ditimbulkan, persiapan sarana dan prasarana, peningkatan kesiapsiagaan dan membangun rencana kontijensi dan pelaksanaan SOP penanganan darurat berbasis penerapan protokol kesehatan bersama Satgas Penanganan COVID-19.

Kemudian penyebaran informasi melalui media dan kearifan lokal, pengalokasian APBD, pembinaan dan pengawasan serta monitoring wilayah dan pelaporan hasil pelaksanaan penanggulangan bencana dari bupati/wali kota kepada Kementerian Dalam Negeri.Demikian Dr Raditya Jati, KepalaPusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Editor: A Adib

]]>
https://detakpos.com/kabar/siklon-tropis-surigae/feed/ 0
ISRI : Sikap Responsif Nadiem Cerminan Millenial Tanggapi PP 57/2021 https://detakpos.com/kesra/isri-sikap-responsif-nadiem-cerminan-millenial-tanggapi-pp-57-2021/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=isri-sikap-responsif-nadiem-cerminan-millenial-tanggapi-pp-57-2021 https://detakpos.com/kesra/isri-sikap-responsif-nadiem-cerminan-millenial-tanggapi-pp-57-2021/#respond Sat, 17 Apr 2021 13:03:23 +0000 https://detakpos.com/?p=39255 JakartaDetakpos.com-Polemik Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Nasional Pendidikan, lantaran tidak memuat Pancasila dan Bahasa Indonesia, akhirnya terjawab dengan pernyataan resmi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem.

Kemendikbud hendak merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 dengan memasukan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai Kurikulum Wajib.

Atas Sikap Nadiem, Sekjen DPN ISRI Cahyo Gani Saputro sangat mengapresiasi sikap responsif Mendikbud atas kritik, masukan saran dari masyarakat.

“Langkah cepat Nadiem cukup membuat kami,(ISRI) lega,
dan itu menunjukan potret millenial yang tanggap akan situasi dan kondisi serta responsif terhadap arus informasi dan komunikasi yang disuarakan publik.

Cahyo menambahkan, revisi ini akan terus dikawal, bahkan Sekjen DPN ISRI ini meminta Pancasila tidak hanya menjadi kurikulum wajib pada pendidikan tinggi namun juga usia dini, dasar dan menengah sebagaimana apa diungkapkan Nadiem, Pancasila menjadi pondasi dari transformasi pendidikan baik dari pengenalan, pemahaman dan aplikasinya dalam profil pelajar Pancasila.(d/5).

Editor: A Adib

]]>
https://detakpos.com/kesra/isri-sikap-responsif-nadiem-cerminan-millenial-tanggapi-pp-57-2021/feed/ 0
Bansos PKH Rp 6,53 Triliun Cair https://detakpos.com/kesra/bansos-pkh-rp-653-triliun-cair/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bansos-pkh-rp-653-triliun-cair https://detakpos.com/kesra/bansos-pkh-rp-653-triliun-cair/#respond Sat, 17 Apr 2021 07:24:20 +0000 https://detakpos.com/?p=39252 JakartaDetakpos.com– Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial tunai Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 6,53 triliun bertepatan dengan dimulainya puasa Ramadhan 1442 H. “Pencairan bantuan ini untuk tahap II, kebetulan bulan April, jadi pas bersamaan dengan awal puasa”, kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangan tertulis, Sabtu(17/4).

Bansos Rp 6,53 triliun itu, lanjut Mensos menyasar 9.074.584 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.

Dengan pencairan bantuan PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran di bulan puasa, karena biasanya kalau puasa kan beda dengan hari – hari biasa.

“Bulan puasa pengeluaran akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan saur maupun buka puasa, untuk beli takjil atau beli makanan tambahan lainnya”, ungkapnya.

Pencairan bansos PKH  juga diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi, “semakin banyak uang yang beredar makin tinggi daya beli masyarakat”, papar mantan Walikota Surabaya dua periode itu.

Kalau daya beli meningkat maka pedagang kecil juga akan terkena dampaknya, dagangan jadi laku dan bisa mendapatkan untung.

PKH merupakan bantuan bersyarat bagi keluarga yang memenuhi satu atau lebih komponen yaitu kompinen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak balita. Komponen pendidikan dengan kategori anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat dan anak SMA/MAN atau sederajat.

Komponen Kesejahteraan Sosial dengan kategori lanjut usia diatas 70 tahun dan kategori Disabilitas berat.

Kemensos bekerja sama dengan Himbara dalam pencairan bantuan, seluruh KPM PKH mendapatkan bantuan langsung ke rekeningnya, “mereka bisa mencairkan di ATM bersama, e-warong, dan agen – agen bank yang ditunjuk oleh bank penyalur”, pungkas Mensos Risma.

Berdasarkan data dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial, alokasi anggaran bantuan sosial PKH tahun 2021 sebesar Rp 28,71 triliun dan telah disalurkan dua tahap sebesar 15.35 triliun yaitu bulan Januari 2021 sebesar 6,82 triliun rupiah dan bulan April 6,53  rupiah.(hms)

Editor: A Adib

*

]]>
https://detakpos.com/kesra/bansos-pkh-rp-653-triliun-cair/feed/ 0
77 Tempat Ibadah Rusak Terdampak Gempa https://detakpos.com/peristiwa/77-tempat-ibadah-rusak-terdampak-gempa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=77-tempat-ibadah-rusak-terdampak-gempa https://detakpos.com/peristiwa/77-tempat-ibadah-rusak-terdampak-gempa/#respond Sat, 17 Apr 2021 00:13:36 +0000 https://detakpos.com/?p=39249 TulungagungDetakpos.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus menggelontor bantuan pada warga terdampak gempa berkekuatan 6,1 SR di Kab. Malang, Kab. Lumajang dan Kab. Blitar.

Khusus untuk masjid dan mushola yang mengalami kerusakan ringan maupun berat akibat gempa Gubenur yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU itu bergegas mengirim bantuan berupa tikar, terpal, tenda dan sajadah. Bantuan itu ditujukan untuk umat muslim agar nyaman dan khusuk saat menjalankan ibadah sholat tarawih di bulan suci Ramadhan.

“Hari ini kita kembali kirim tenda, terpal, tikar termasuk sajadah nya. Ini merupakan opsi untuk mereka menjalankan ibadah sholat tarawih,” kata Khofifah setelah meresmikan gedung SMP Al Hikmah di Desa Bolorejo, Kec. Kauman Kalangbret, Kab. Tulungagung, belum lama ini.

Berdasarkan data yang dihimpun BPBD Jatim, total ada sebanyak 77 tempat ibadah di Jawa Timur yang rusak terdampak gempa. Baik yang mengalami rusak ringan, sedang hingga berat.

Untuk itu maksimalisasi penyaluran fasilitas tambahan bagi titik-titik tempat ibadah yang terdampak gempa terus dimaksimalkan Gubernur Khofifah. Seperti saat meninjau lokasi terdampak gempa siang ini di Kecamatan Kesamben Blitar, Gubernur Khofifah menurunkan bantuan sebanyak 50 lembar terpal.

Selain itu, guna mengetahui memantau percepatan penanganan pasca gempa, Gubernur Khofifah terus menyisir daerah yang terdampak gempa baik Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Blitar.

Menurut Khofifah, wilayah terdampak yang mengalami kerusakan cukup parah adalah di Kab. Malang dan Kab. Lumajang. Sedangkan wilayah yang mengalami kerusakan lebih ringan terdapat di Kab. Blitar.

Sementara terkait anggaran yang dipergunakan untuk membantu wilayah terdampak, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa Pemprov Jatim memiliki Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang dikeluarkan ketika terjadi bencana alam. Dan untuk percepatan penanganan gempa ini, Pemprov Jatim mendapat stimulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Yang mengalami kerusakan berat, stimulannya Rp. 50 juta dan itu di luar dari ongkos tenaga kerjanya, kalau yang mengalami kerusakan sedang stimulannya Rp. 24 juta, sedangkan yang ringan stimulannya Rp. 10 juta. Sedangkan untuk fasum, rekonstruksi bangunann akan disupport Kementerian PU-PR, jelasnya.(hms).

Editor: A Adib

]]>
https://detakpos.com/peristiwa/77-tempat-ibadah-rusak-terdampak-gempa/feed/ 0
Pemda Perlu Tegas Tegakkan Larangan Mudik Lebaran https://detakpos.com/kabar/pemda-perlu-tegas-tegakkan-larangan-mudik-lebaran/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pemda-perlu-tegas-tegakkan-larangan-mudik-lebaran https://detakpos.com/kabar/pemda-perlu-tegas-tegakkan-larangan-mudik-lebaran/#respond Fri, 16 Apr 2021 15:05:55 +0000 https://detakpos.com/?p=39247 JakartaDetakpos.com – Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6 – 17 Mei 2021.

Kebijakan ini untuk mencegah penularan virus Covid-19 yang dapat diakibatkan tingginya mobilitas masyarakat yang melakukan tradisi mudik lebaran.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengingatkan, masyarakat yang melakukan perjalan sebelum atau sesudah tanggal tersebut, tetap perlu menjunjung prinsip kehati-hatian.

“Karena virus ini dapat mengancam kita dimana saja dan kapan saja,” kara Wiku menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Kamis, kemarin.

Pemerintah daerah diminta menegakkan aturan yang ditetapkan pemerintah dalam penanganan Covid-19 selama bulan suci Ramadan dan perayaan Idul Fitri.

Sebelum tanggal 6 Mei, aturan yang berlaku ialah Surat Edaran Satgas Covid-19 No. 12 Tahun 2021. Aturan tersebut memuat tentang prasyarat yang harus dipenuhi para pelaku perjalanan dalam negeri sebelum tanggal 6 Mei 2021.

“Saya minta kepada seluruh pemerintah daerah untuk menegakkan surat edaran satgas ini dengan tegas dilapangan. Agar tidak terjadi penularan karena peningkatan mobilitas penduduk, yang akan menimbulkan kerumunan,” tegas Wiku.(d/2).

Editor: A Adib

 

]]>
https://detakpos.com/kabar/pemda-perlu-tegas-tegakkan-larangan-mudik-lebaran/feed/ 0
Pengamat: Reshuffle,  Moeldoko Bakal Jadi Menteri https://detakpos.com/politik/pengamat-reshuffl-moeldoko-bakal-jadi-menteri/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pengamat-reshuffl-moeldoko-bakal-jadi-menteri https://detakpos.com/politik/pengamat-reshuffl-moeldoko-bakal-jadi-menteri/#respond Fri, 16 Apr 2021 08:04:53 +0000 https://detakpos.com/?p=39243 JakartaDetakpos.com-Reshuffle kabinet Jokowi tinggal menghitung hari. Selain karena ada pembentukan kementerian baru yaitu Kementerian Investasi dan penggabungan Kementrian Ristek dengan Kementerian Pendidikan akan ada reposisi beberapa Menteri.

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMAS memprediksi, Menteri Perhubungan patut diganti karena Budi Karya Sumadi sudah tidak bisa lagi diharapkan memimpin Kementerian Perhubungan.

“Layaknya untuk menggantikan beliau sebagai Menteri Perhubungan adalah Doni Monardo,”sebut pengamat politik Untag ’45 Jakarta ini, Jumat (16/4/21).

Menurutnya, selama menjabat sebagai Kepala BNPB dan Satgas Penanggulangan Covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik. Juga turun langsung ke daerah-daerah yang terkena bencana.

Marsekal Hadi Tjahjanto yang saat ini menjadi panglima kemungkinan besar akan diganti. Yang berpeluang menggantikan sebagai panglima adalah KASAL. Sebagai orang dekat Jokowi, Hadi berpeluang menempati posisi Kepala Kantor Staf Presiden.

Kalau Laksamana TNI Yudo Margono diangkat menjadi Panglima TNI yang berpeluang menjadi KASAL adalah Laksdya Amarulla Octavian yang saat ini sebagai Rektor UNHAN. Beliau sudah berhasil selama memimpin Universitas Pertahanan.

Dikatakan, Moeldoko yang belakangan diberi tugas oleh Presiden untuk mengurusi Taman Mini Indonesia Indah kemungkinan akan dipercaya oleh Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang.

“Sofyan Djalil saya anggap memang layak diganti karena belum memiliki kinerja yang baik.”

Kementerian Pendidikan yang baru saja menerima penggabungan Kementrian Ristek sepertinya berpeluang dipimpin oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang sebelumnya sempat menolak sebagai Wakil Menteri Pendidikan yaitu Abdul Mu’ti.

Muhajir Effendi yang selama ini menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan representasi perwakilan Muhammadiyah akan diganti.

“Kemungkinan besar Partai Amanat Nasional akan masuk kabinet dengan menempatkan Zulkifli Hasan menggantikan Muhajir Effendi menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.”

Kementerian Investasi yang baru saja dibentuk kemungkinan akan dipimpin oleh Bahlil Lahadalia. Selama memimpin BKPM Bahlil sudah cukup baik.

Selain itu juga Bahlil selama ini merepresentasikan perwakilan dari Papua. Atau Nadim akan digeser dari Kementerian Pendidikan menjadi Menteri Investasi. Pengalaman Nadim pernah membangun moda transportasi berbasis aplikasi merupakan kekuatan Nadim memimpin Kementerian Investasi.

Fadjroel Rachman yang selama ini menjadi Juru Bicara Presiden saya anggap gagal mengemban tugas karena banyak program dan informasi dari Presiden tidak sampai dengan baik kepada masyarakat.

“Sebaiknya Sayed Junaidi Rizaldi yang merupakan putra Riau dapat menggantikan Fadjroel. Selama ini juga Sayed sudah melakukan fungsinya seperti jubir Presiden dalam meng-counter hal negatif dan menyampaikan informasi mengenai program Presiden Jokowi.(d/2)

Editor: A Adib

]]>
https://detakpos.com/politik/pengamat-reshuffl-moeldoko-bakal-jadi-menteri/feed/ 0
Survei LPMM: Puan Capres Wanita Pilihan Responden https://detakpos.com/politik/survei-lpmm-puan-capres-wanita-pilihan-responden/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=survei-lpmm-puan-capres-wanita-pilihan-responden https://detakpos.com/politik/survei-lpmm-puan-capres-wanita-pilihan-responden/#respond Thu, 15 Apr 2021 14:56:53 +0000 https://detakpos.com/?p=39239 SalatigaDetakpos.com-Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium (LPMM) telah melakukan sejumlah survei nasional dengan memilih sampel secara random. Seluruh responden diwawancarai lewat saluran telepon dan WhatsApp Call.

Sebanyak 2.000 responden dipilih secara acak dari jumlah proporsional menurut provinsi untuk mewakili pemilih nasional. Margin of error survei diperkirakan +/-2.19 % pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara dilakukan pada 26 Maret-8 April 2021.
Direktur Eksekutif LPMM
Daniel Zafnat Paneah, kemarin menjelaskan, di antara hasilnya, soal
calon presiden dari sisi gender. Sebanyak 46,9 persen responden menginginkan sosok Presiden hasil Pilpres 2024 berjenis kelamin wanita, sebanyak 38,7 persen laki laki dan sebanyak 14,4 persen tidak mempermasalahkan wanita atau laki laki sosok Presiden penganti Jokowi

Terkait calon presiden –wakil presiden yang paling diinginkan berlatar belakang TNI/Polri atau sipil ketika ditanyakan maka jawaban dari 2.000 respoden terpilih, sebanyak 37,2 persen menyatakan menginginkan Presiden mendatang dari kalangan TNI/Polri, sebanyak 35,3 persen menyatakan dari kalangan sipil, dan 27,5 persen menyatakan keduanya berpasangan jauh lebih baik .

Dari jawaban simulasi nama nama tokoh wanita ketika ditanyakan kepada responden siapa sosok wanita yang akan dipilih jika Pilpres digelar hari ini, dengan simulasi nama nama tokoh wanita maka Puan Maharani dipilih sebanyak 20,8 persen, Iriana Joko Widodo 17,7 persen, Sri Mulyani 15,8 persen , Khofifah Indar Parawansa 14,6 persen, Tri Rismaharini 11,8 persen , Grace Natalie 5,2 persen dan tidak memilih 14,1 persen

Dari simulasi nama nama tokoh pria nasional ketika ditanyakan kepada responden siapa sosok pria yang akan dipilih jika Pilpres digelar hari ini ,dengan simulasi nama nama tokoh pria maka Airlangga Hartarto menjadi tokoh paling memiliki tingkat elektabilitas tertinggi dengan tingkat keterpilihan 15,7 persen, kemudian diurutan kedua Ganjar Pranowo 10,2 persen Muldoko 9,1 persen, Muhaimin Iskandar 8,4 persen , Anies Baswedan 7,2 persen , Yaqut Cholil Qoumas 7,1 persen ,Tito Karnavian 6,4 persen, Gatot Nurmantyo 6,2 persen ,Prabowo Subianto 5,1 persen ,Agus Harimurti Yudhoyono 3,1 persen dan beberapa tokoh lainnya sebesar 5,7 persen dan yang tidak memberikan pilihan sebesar 15,8 persen.(d/2).

Editor: A Adib

 

]]>
https://detakpos.com/politik/survei-lpmm-puan-capres-wanita-pilihan-responden/feed/ 0
Tiga Kabupaten Raih Penghargaan Pembangunan Daerah di Jawa Timur https://detakpos.com/pemerintahan/tiga-kabupaten-raih-penghargaan-pembangunan-daerah-di-jawa-timur/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tiga-kabupaten-raih-penghargaan-pembangunan-daerah-di-jawa-timur https://detakpos.com/pemerintahan/tiga-kabupaten-raih-penghargaan-pembangunan-daerah-di-jawa-timur/#respond Thu, 15 Apr 2021 14:16:52 +0000 https://detakpos.com/?p=39236 SurabayaDetakpos.com– Gubernur Jawa Timu Khofifah Indar Parawansa menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Terbaik Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

Untuk penghargaan Kabupaten Terbaik I diraih Situbondo, Terbaik II Tulungagung, dan Terbaik III diraih Kabupaten Malang.

Untuk Kota Terbaik, Terbaik I diraih Kota Surabaya, Terbaik II Kota Malang, dan Terbaik III diraih Kota Mojokerto.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan Penandatanganan Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) oleh 16 Bupati/Walikota yakni Kab. Pamekasan, Kab. Jombang, Kab. Bojonegoro, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto, dan Kab. Sampang. Kemudian Kab. Bangkalan, Kab. Sumenep, Kab. Gresik, Kab. Lamongan, Kab. Jember, Kota Madiun, Kab. Ponorogo, dan Kab. Magetan.

Sebagai upaya untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pembangunan dan isu-isu strategis beserta arah kebijakannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2022 di Hotel Shangri-La Surabaya, Kamis (15/4).

Musrenbang ini sekaligus menjadi wadah untuk mencapai kesepakatan dan pembentukan komitmen antar stakeholder dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, sebanyak 38 Kab/Kota di Jawa Timur, telah melaksanakan Musrenbang RKPD Kab/Kota Tahun 2022 yang dimulai sejak tanggal 18-31 Maret 2021.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan agenda pembangunan nasional merupakan wujud dari komitmen terhadap pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional.

“Hal ini juga sebagai bentuk sinergitas pelaksanaan pembangunan mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kab/kota dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat sesuai prinsip-prinsip pembangunan yang holistik, tematik, terintegrasi dan spasial, serta dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah,” katanya.
Untuk itu, lanjutnya, sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional Tahun 2022 yakni Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, maka fokus pembangunan di Jatim Tahun 2022 akan diarahkan kepada pemulihan ekonomi serta pembangunan infrastruktur wilayah selatan Jatim, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), serta reformasi pelayanan dasar seperti kesehatan.

“Ada beberapa isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan Jatim bahkan nasional seperti ketertinggalan infrastruktur di wilayah selatan Jatim, tingginya kemiskinan pedesaan, angka kematian ibu dan bayi, dan lain sebagainya. Sehingga fokus di tahun 2022 yakni pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur wilayah selatan, kesehatan dan SDM ini kami harap bisa betul-betul membuat tagline Jatim Bangkit dapat terlaksana,” katanya.(HMS).

Editor: A Adib

]]>
https://detakpos.com/pemerintahan/tiga-kabupaten-raih-penghargaan-pembangunan-daerah-di-jawa-timur/feed/ 0
Bappenas Recommendations for East Java Province https://detakpos.com/ekonomi-bisnis/bappenas-recommendations-for-east-java-province/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bappenas-recommendations-for-east-java-province https://detakpos.com/ekonomi-bisnis/bappenas-recommendations-for-east-java-province/#respond Thu, 15 Apr 2021 13:03:48 +0000 https://detakpos.com/?p=39234 JakartaDetakpos.com-The Technical Coordination Meeting for Development Planning (Rakortekrenbang) some time ago, regarding the target for the Economic Growth Rate (LPE) of East Java Province which was agreed upon was 5.4 percent to 5.7 percent.

Some things that can support the achievement of LPE are the increase in export performance driven by the increasing demand for copper cathode exports, the marine processing industry, and textiles.

For the poverty level, the agreed target is in the range of 10.47 percent to 10.76 percent. The poverty level target can be achieved by synergizing the social assistance program and updating the Integrated Social Welfare Data (DTKS), so that the program can be channeled inclusively and on target.

Meanwhile, the target for the open unemployment rate is 4.61 to 4.81 percent. The TPT figure target based on the results of the Rakortekrenbang is very optimistic compared to the Bappenas projection. The factors driving the labor supply in East Java need to be considered.

Bappenas has reviewed strategic regional issues in East Java Province, including: insufficient skilled and qualified workforce for the needs of high-tech industries, underdevelopment in the South and Islands of East Java Province, floods in the northern region of East Java Province, high levels of rural poverty, high levels of rural poverty. AKI, IMR, stunting, other infectious and non-communicable diseases.

Therefore, Bappenas has made several recommendations related to strategic issues in the Musrenbang of East Java Province. These recommendations include: improving the quality of vocational training and education in order to support the needs of the high-tech industry.

Conduct regional development and infrastructure development in the South and Islands of East Java Province; Carry out flood control in the Northern Region of East Java Province; increase the added value of agriculture; alleviating poverty in rural areas through improving health services and increasing community income.(HMS)

]]>
https://detakpos.com/ekonomi-bisnis/bappenas-recommendations-for-east-java-province/feed/ 0
Kepala Pasar Kota Diminta Hentikan Proses Pelaksanaan SK Bupati https://detakpos.com/kabar/kepala-pasar-kota-diminta-hentikan-proses-pelaksanaan-sk-bupati/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kepala-pasar-kota-diminta-hentikan-proses-pelaksanaan-sk-bupati https://detakpos.com/kabar/kepala-pasar-kota-diminta-hentikan-proses-pelaksanaan-sk-bupati/#respond Thu, 15 Apr 2021 07:18:21 +0000 https://detakpos.com/?p=39232 BojonegoroDetakpos.com-Team Delegasi Persatuan Pedagang Pasar Kota Bojonegoro (PPPKB), menilai respons Komisi B DPRD dinilai positif dalam menanggapip penolakanvSK Bupati Nomor :188/461/KEP/421.013/2020.

“Secara umum Komisi B cukup baik tanggapannya terhadap persoalan Pasar Kota,” ungkap Jubir Team Audensi PPKB, Agus Mujiono, di Bojonegoro, Kamis (15/4/21).

Untuk selanjutnya, kata Agus Mujiono, penolakan SK Bupati tentang Sewa Bedak, Kios dan Los Pasar Kota itu akan dibawa ke Bamus.

“Bahkan dijanjikan Team Delegasi akan tetap diundang dalam forum tersebut,”ungkapnya.

Team Delegasi pun membuat kesimpulan, pihaknya meminta kepada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro menjembatani team untuk audensi dengan Bupati Bojonegoro sebagai pemegang kewenangan terkait SK.

Dia pun menuntut segala proses pelaksanaan kegiatan SK yang dilaksanakan oleh Kepala Pasar agar dihentikan sebelum ada kepastian kedudukan SK dan/atau putusan hukum.(d/2).

Editor: A Adib

]]>
https://detakpos.com/kabar/kepala-pasar-kota-diminta-hentikan-proses-pelaksanaan-sk-bupati/feed/ 0