Detakpos.Com https://detakpos.com Karena berita bukan cuma katanya Tue, 26 May 2020 03:09:37 +0000 id-ID hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 https://detakpos.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-detak-32x32.png Detakpos.Com https://detakpos.com 32 32 Tetap Gembira di Lebaran Walau Ada Corona https://detakpos.com/idul-fitri-1441-h/tetap-gembira-di-lebaran-walau-ada-corona/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tetap-gembira-di-lebaran-walau-ada-corona https://detakpos.com/idul-fitri-1441-h/tetap-gembira-di-lebaran-walau-ada-corona/#respond Tue, 26 May 2020 03:08:39 +0000 https://detakpos.com/?p=32854 JakartaDetakpos-Lirik lagu Hari Lebaran karya Ismail Marzuki pun berubah. Ada isu virus corona di lirik itu. Tapi tone dan spirit lagu itu tetap gembira.

/“Setelah berpuasa
satu bulan lamanya
Walau ada corona
tak berkurang hikmatnya

/Kini kita beridul fitri
berbahagia
Walau tak bisa mudik
ke kampung halaman

/Tak bisa jabat tangan
Tapi bermaafan

/Walah jarak berjauhan
Tapi hati berdekatan

/Minal Aidin Walfaizin
Maafkan lahir dan batin”

Perubahan lirik lagu itu, dan spirit positifnya, mungkin mengambarkan suasana batin rakyat Indonesia. Kita memang punya alasan untuk gembira.

Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pun mengajak meihat populasi, Indonesia negara keempat terbesar di dunia. Dari segi geografis, negara Indonesia juga lebih dekat dengan China dibandingkan negara Eropa atau Amerika Serikat.

Tapi lihatlah angka yang terpapar virus corona hingga di hari lebaran ini, tanggal 24 Mei 2020 di Worldometer.

Negara yang paling banyak terpapar virus corona, rangking 1- 30 adalah negara Amerika Serikat dan Eropa. Menyusul sebagian negara Asia dan Amerika Latin. Indonesia di rangking ke 31.

Denny juga mengajak melihat juga ukuran yang terpapar virus corona per satu juta populasi dunia. Di Amerika Serikat, per 1 juta populasi, warga terpapar sebanyak 5.039. Di Spanyol per 1 juta populasi, warga terpapar virus corona sebanyak 6.040. Atau di United Kingdom, per 1 juta populasi, warga yang terpapar virus corona sebanyak 3.790.

Tapi di Indonesia, per 1 juta populasi, warga terpapar virus corona hanya 80.

“Tidakkah kita beruntung? Bukankah itu alasan kuat untuk bergembira,”ungkap Denny JA via WAG, kemarin.

Tapi bagaimana jika data di atas bukan angka sebenarnya? Bagaimana jika kecilnya populasi terpapar di Indonesia sebenarnya karena kesalahan data belaka? Karena sedikitnya test warga terpapar corona?

Katakanlah data sebenarnya 10 kali lipat dari angka resmi. Angka terpapar sebenarnya adalah 80 warga dikali 10 sama dengan 800 warga.

Angka 800 warga per satu juta populasi pun masih sangat sedikit dibandingkan negara lain yang di atas 3000-an.

“Terlepas dari data itu, untuk Hari Raya, sebaiknya memang kita bergembira. Lebih tepatnya, Hari Raya layak kita pilih sebagai hari untuk menggembirakan diri, keluarga, tetangga, dan publik luas,”pungkas Denny JA.(d/2).

Editor: A Adib

]]>
https://detakpos.com/idul-fitri-1441-h/tetap-gembira-di-lebaran-walau-ada-corona/feed/ 0
Vaksin COVID-19 Belum Ditemukan, Semua Pihak Agar Patuhi Aturan https://detakpos.com/peristiwa/vaksin-covid-19-belum-ditemukan-semua-pihak-agar-patuhi-aturan/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vaksin-covid-19-belum-ditemukan-semua-pihak-agar-patuhi-aturan https://detakpos.com/peristiwa/vaksin-covid-19-belum-ditemukan-semua-pihak-agar-patuhi-aturan/#respond Mon, 25 May 2020 23:59:06 +0000 https://detakpos.com/?p=32852 JakartaDetakpos – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo kembali menegaskan kepada masyarakat dan semua pihak agar mengikuti ketentuan yang telah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Nomor 4 Tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Menurut Doni, dalam surat edaran itu telah mengatur bahwa pemerintah telah memberikan ruang kepada masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan percepatan penanganan COVID-19. Adapun masyarakat yang diperbolehkan bepergian dalam hal ini adalah bukan untuk mudik maupun kembali ke kota dengan tujuan merantau, melainkan hanya dikhususkan bagi mereka yang berdinas maupun masyarakat yang mengalami kemalangan.

“Mereka yang memang diberikan kesempatan, karena masalah kesehatan, dan juga adanya masyarakat yang mengalami musibah, atau kematian,” jelas Doni di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, kemarin.

Dalam hal ini, SE mengatur ketentuan bagi siapa saja yang bepergian harus dapat menunjukkan surat dinas dari instansi atau perusahaan terkait, surat kesehatan dan telah melaksanakan tes cepat (rapid test) dan swab polymerase chain reaction (PCR) dengan hasil negatif dan dokumen pendukung lain seperti kartu identitas resmi.

“Setiap orang yang berpergian, wajib menunjukkan dokumen perjalanan yang terdiri dari Surat Keterangan Sehat dan telah mengikuti Rapid Test untuk jangka waktu kadaluarsa 3 hari, dan PCR Test untuk jangka waktu kadaluarsa 7 hari,” jelasnya.

Menurutnya, dokumen perjalanan itu wajib dikeluarkan di setiap tempat pemeriksaan seperti di bandara, pelabuhan, maupun di check point-check point selama melaksanakan perjalanan darat, termasuk juga perjalanan kereta api.

“Oleh karenanya, saya mengimbau, kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan di tempat keberangkatan, sebelum melaksanakan perjalanan. Apabila, saudara-saudara sekalian tidak bisa menunjukkan surat keterangan yang dimaksud, maka aparat gabungan, baik dari Dinas Perhubungan, dari kepolisian, dan juga didukung oleh Satpol PP, serta unsur TNI, akan meminta saudara-saudara untuk kembali ke tempat semula,” jelas Doni.

Lebih lanjut, Doni juga mengatakan bahwa aturan tersebut akan berlaku hingga waktu yang belum ditentukan. Dalam hal ini, Doni yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu juga berharap agar masyarakat dapat memahami dan tetap patuh terhadap anjuran pemerintah.

“Oleh karenanya, besar harapan kita semua, kita bisa mematuhi aturan yang ada, untuk selalu taat kepada protokol kesehatan. COVID ini belum akan berakhir, dan kita pun belum mendapatkan kepastian kapan kiranya vaksin akan ditemukan,” jelasnya.

“Oleh karenanya, mungkin kita akan memerlukan waktu yang lebih lama, untuk sesegera mungkin menyesuaikan dengan wabah pandemi ini. Kita dituntut untuk bisa beradaptasi. Kita dituntut untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu membersihkan atau cuci tangan setiap ada kesempatan, agar kita bisa terhindar dari penularan COVID-19,” pungkas Doni. (d/2).

Editor: A Adib

]]>
https://detakpos.com/peristiwa/vaksin-covid-19-belum-ditemukan-semua-pihak-agar-patuhi-aturan/feed/ 0
Dilema Haji 2020 https://detakpos.com/opini/dilema-haji-2020/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dilema-haji-2020 https://detakpos.com/opini/dilema-haji-2020/#respond Mon, 25 May 2020 23:40:56 +0000 https://detakpos.com/?p=32849 Oleh : A Adib Hambali (*

DILEMATIS. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan pelaksanaan ibadah Haji 2020. Awal Juni, mungkin baru ada kepastian berangkat atau tidaknya jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci.

Pasalnya, pandemi Covid-19 masih menjadi gejala global dan belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir, termasuk di Indonesia maupun di Arab Saudi. Pemerintah belum memastikan kebijakan haji, apakah akan tetap memberangkatkan misi haji Indonesia seperti tahun-tahun sebelumnya atau menunda (meniadakan) karena masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah kerajaan Arab Saudi pada awal Juni.

Penyelenggaraan haji 2020 sedianya akan digelar pada akhir Juli mendatang. Jadwal pemberangkatan (penerbangan) keloter pertama jemaah haji take off 26 Juni.

Dengan waktu semakin mepet, sejumlah pihak khususnya jemaah haji gelisah. Ketidakpastian tersebut,  berimbas kepada persiapan Kementerian Agama sebagai leading sector penyelenggara ibadah haji. Berbagai persiapan yang seharusnya telah selesai atau sudah dalam proses belum bisa dijalankan. Adapula yang sudah dijalankan tapi tidak optimal sebagaimana dalam ‘kondisi normal’ sebelum Covid-19 merebak. Demikian penilaian Komnas Haji dan Umrah,(Detakpos,25/5//2020)

Sebut saja manasik (pelatihan tata cara ibadah) jemaah, penyiapan dokumen paspor dan visa, koordinasi panitia pusat dan daerah dan pembekalan petugas menjadi tidak maksimal.

Bahkan untuk kontrak-kontrak pemenuhan berbagai kebutuhan di Arab Saudi seperti pemondokan, pengadaan katering dan transportasi belum bisa dijalankan.

Musababnya pemerintah Arab Saudi sendiri meminta semua negara pengirim misi haji untuk menunda kontrak-kontrak bisnis terkait agenda haji, maklumat tersebut sampai sekarang belum dicabut. Padahal penyelenggaraan haji makin dekat dan sudah di depan mata.

Apabila ternyata penyelenggaran ibadah haji tetap dilaksanakan dikhawatirkan Kemenag tidak memiliki waktu yang cukup, sehingga persiapan tidak matang karena buru-buru, hal mana bisa berakibat fatal karena layanan tidak optimal.
Dengan situasi tersebut maka sangat sulit mewujudkan kegiatan haji yang ideal.

Karenannya berdasarkan fakta-fakta ini Komnas Haji dan Umrah mendorong agar Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Agama segera mengambil kebijakan tegas dengan menunda pengiriman misi haji Indonesia tahun 2020 karena pandemi Covid-19 yang masih menjadi gejala global dan belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir, termasuk di Indonesia maupun di negara tuan rumah, Arab Saudi.

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia yang mendapat kuota terbanyak 221 ribu jemaah tentu sangat berkepentingan untuk melindungi keselamatan jiwa warganya dari ancaman virus mematikan (hifzun nas) .

Tanpa menunggu keputusan pemerintah Arab Saudi, seharusnya Presiden sebagai kepala pemerintahan dari sebuah negara yang berdaulat secepatanya mengambil kebijakan demi keselamatan jiwa ratusan ribu jemaah berikut ribuan petugas yang berasal dari berbagai instansi di luar Kemenag seperti tenaga medis dari Kementerian Kesehatan, Kepolisian, TNI, Polri, Kementerian Perhubungan dan unsur petugas daerah.

Siapa yang akan bertanggungjawab dan bisa menjamin bila ratusan ribu orang tersebut tidak terinveksi Covid-19 baik dalam proses di tanah air maupun manakala berada di Arab Saudi akibat berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai negara yang juga belum bebas dari Covid yang berpotensi membawa virus.

Sangat sulit menerapkan strategi social dinstancing maupun physical distancing pada saat penyelenggaraan ibadah haji, terutama pada saat agenda-agenda krusial seperti thawaf, wukuf, sa’i, lempar jumrah.

Sebanyaj 1,3 juta orang dari berbagai penjuru dunia berkumpul pada saat yang bersamaan. Untuk saat ini, masih sangat berisiko memberangkatkan jemaah haji.

Selain alasan-alasan itu, hal lain yang bisa menjadi landasan Presiden (pemerintah) menunda (meniadakan) pelaksanaan rukun Islam kelima pada tahun 2020, pemerintah masih belum mencabut status darurat bencana nasional akibat pandemic covid-19 sebagaimana tertuang melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional yang diberlakukan sejak 13 April 2020. Oleh karenanya segala ketentuan dan pendekatan mestinya menggunakan perspektif kebencanaan.

Dengan kata lain penundaan pemberangkatan misi haji bisa merujuk beleid tersebut bukan karena keinginan pemerintah, akan tetapi terhalang oleh bencana non alam berupa Covid-19 yang melanda dunia sehingga tugas dan kewajiban pemerintah menyelenggarakan haji terhalang oleh bencana atau dengan kata lain terjadi force majeur.

Hal ini penting dikemukakan karena pihak Kemenag mungkin saja merasa khawatir bila haji ditunda akan mendapatkan gugatan dari berbagai pihak termasuk gugatan class action dari jemaah.

“Keinginan menunda tentu saja bukan dari pemerintah, tetapi karena situasi yang membahayakan jiwa jemaah,”tutur Ketua Komnas Hajin dan Umrah Mustolih Siroj.

Juga, aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) masih berlaku di berbagai daerah, jika pemerintah konsisten terhadap aturan PSBB maka larangan berkumpul atau ‘pengarahan massa’ juga berlaku terhadap kegiatan apapun tak terkecuali prosesi pemberangkatan jemaah haji yang melibatkan ratusan ribu orang, belum lagi kehadiran keluarga dan kolega jemaah yang biasanya turut mengantar bisa menjadi sumber pengumpulan massa sehingga bertentangan dengan PSBB.

Selain itu juga akan keluar biaya/anggaran ekstra jumbo minimal terkait dua sektor penting yaitu penerbangan (transportasi udara) dan kesehatan. Peraturan Menteri Perhubungan perusahaan maskapai hanya boleh mengangkut 50 persen dari daya tampung karena harus memberlakukan social distanscing di dalam pesawat sehingga untuk keperluan haji harus menyediakan dua kali lipat angkutan pesawat yang sudah dijadwalkan, baik untuk pemberangkatan maupun pemulangan. Ilustrasinya,  jika pesawat berkapasitas 500 penumpang, maka hanya boleh diisi setengahnya.

Di sektor kesehatan juga harus ada anggara tambahan untuk berbagai keperluan kesehatan seperti fasilitas, peralatan dan kebutuhan medis mencegah dan mengobati jemaah dari Covid-19. Biaya-biaya lain untuk menyesaikan dengan situasi juga bisa timbul. Pertanyaannya dari mana anggaran akan diambil.

Tenaga kesehatan (nakes) seperti dokter, perawat dan tenaga kesahatan lainn juga harus ditambah dalam jumlah banyak untuk menjaga kesehatan jemaah dan petugas.  Padahal saat ini peran mereka tengah difokuskan untuk membantu menangani covid 19 di dalam negeri yang masih fluktuatif, bahkan diprediksi setalah lebaran akan ada lonjakan pasien positif Covid-19 yang signifikan akibat kurangnnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan PSBB.

Bila tenaga kesehatan ditarik lebih banyak untuk mengawal penyelenggaraan haji di tanah suci maka tentu saja akan mengurangi pelayanan penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Cluster Baru

Kemudian, misi jemaah haji yang berjumlah 221 ribu orang dikhawatirkan berpotensi terinveksi selama prosesi haji menjadi cluster baru, baik selama proses di Tanah Air maupun di tanah suci karena berinteraksi dengan jutaan jemaah lain dari berbagai negara sehingga manakala pulang kampung sangat potensial menjadi cluster baru Covid-19.

Tentu saja semua pihak tidak menginginkan ini akan terjadi. Terlebih terlebih 1 persen (sekitar 2 ribu orang) porsi jemaah diperuntukkan bagi jemaah usia lanjut usia (lansia) sehingga beresiko tinggi (risti) dan rentan mengalami gangguan kesehatan. Itulah catatan Komnas Haji dan Umrah.

Masih lekat  dalam ingatan publik salah satu cluster penyebaran Covid-19 Tanah Air berasal dari cluster acara jemaah tabligh di kabupaten Gowa,  puluhan ribu orang berkumpul mengabaikan PSBB. Sehingga dikhawatirkan Keloter jemaah haji yang berasal dari berbagai daerah berubah menjadi “Kelompok Terinveksi”.

Kesiapan mental dan fisik petugas haji (di luar petugas medis) karena kurikulumnya tidak disiapkan dan didesain sejak awal untuk menghadapi situasi seperti saat ini harus berjibaku mengahadapi ‘musuh’ tak terlihat seperti wabah covid-19 sehingga dikhawatirkan bisa berdampak pada pelayanan. Sebab salah satu faktor penentu sukses tidaknya penyelenggaraan ibadah haji adalah kinerja para petugas di lapangan.

Kondisi Arab Saudi belum aman dan kondusif karena masih dikepung covid-19. Berdasarkan data Worldometers, sampai 18 Mei 2020, sudah ada 57.345 kasus positif corona di Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 320 jiwa meninggal dunia dan 28.748 pasien sembuh. Artinya, masih ada 28.277 pasien Covid-19 yang dirawat di Saudi.

Arab Saudi saat ini berada di peringkat 15 dalam daftar negara yang memiliki jumlah pasien Covid-19 terbanyak di dunia. Pemerintah harus mencermati kondisi ini sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan.

Beberapa waktu lalu, pemerintah menawarkan salah satu strategi dan skenario yang disampaikan oleh Kemnterina Agama jika haji tidak akan bisa memanggil tetap dilaksanakan dengan hanya akan mengirimkan setengah dari jatah kuota.

Namun hal itu bukanlah solusi, jika dikalkulasi melalui skema ini berarti akan ada kurang lebih 110 ribu orang yang berangkat ke tanah suci, dengan gelombang rombongan yang begitu besar tersebut jemaah dan petugas sangat berpotensi terinveksi Covid-19.

Maka itu sekenario tersebut sangat berisiko karena tidak ada bedanya dengan pengiriman sesuai kuota. Komnas  berharap pemerintah tidak memaksakan diri tetapi melihat secara objektif kondisi saat ini

Komnas Haji dan Umrah mengakui Keputusan penundaan haji 2020 tentu saja akan membuat sejumlah pihak tertentu akan merasa kecewa dan tidak happy, baik bagi jemaah yang sudah sangat lama menanti beribadah di Tanah Suci menyempurnakan rukun Islam maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi atas penyelenggaraan ibadah ini.

Tetapi penundaan pemberangkatan haji adalah jalan terbaik saat ini, menyelamatkan ribuan jiwa rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan manapun. *).

Redaktur Senior Detakpos

]]>
https://detakpos.com/opini/dilema-haji-2020/feed/ 0
“Fitri” Lahir di  Masa Pandemi Covid-19 https://detakpos.com/wisata/fitri-lahir-di-masa-pandemi-covid-19/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fitri-lahir-di-masa-pandemi-covid-19 https://detakpos.com/wisata/fitri-lahir-di-masa-pandemi-covid-19/#respond Mon, 25 May 2020 13:30:08 +0000 https://detakpos.com/?p=32845 JakartaDetakpos–Bertepatan momentum Hari Keanekaragaman Hayati  (Kehati) Dunia yang jatuh pada tanggal 22 Mei dan Idul Fitri pada tanggal 24 Mei 2020, kabar gembira datang dari lembaga konservasi (LK) Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua.

Alhamdulillah, di hari yang bahagia sekaligus prihatin dengan situasi pandemi Covid 19, telah lahir jam 05.00 pagi tadi bayi orangutan betina, ” ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (KLHK), Siti Nurbaya di kediamannya di Jakarta, Senin siang (25/5).

Bayi orangutan ini merupakan orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) dari induk Evi dan jantan Ipung. “Saya namai “Fitri’.   Saya mencatat bahwa selama penutupan Lembaga Konservasi dan berlangsungnya Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB),  banyak satwa yang lahir di Lembaga Konservasi antara lain Gajah Sumatera di TSI Cisarua dan Gembira Loka Yogyakarta, komodo (12 ekor), burung Kasturi Raja (1 ekor), orangutan fitri di TSI Cisarua, Tarsius (1 ekor) di Faunaland Ancol, Kasuari (3 ekor) di R Zoo and Park di Sumatera Utara, serta satwa- satwa eksotik lainnya seperti jerapah, zebra dan common marmoset. Ini menandakan bahwa pengelola LK telah menerapkan kesejahteraan satwa dengan baik sehingga satwa dapat berkembangbiak secara alami dan telah menjalankan fungsinya sebagai tempat pengembangbiakan di luar habitat yang tetap mempertahankan kemurnian genetiknya,” papar Siti Nurbaya.

Diharapkan melalui program captive breeding ini, konservasi ex-situ link to in-situ bisa dijalankan dan pada akhirnya peningkatan populasi in-situ dapat tercapai.Hal ini juga dibuktikan oleh KLHK dengan telah melakukan pelepasliaran satwa ke habitat alaminya dari pusat rehabilitasi, pusat penyelamatan, dan unit konservasi satwa lainnya sebanyak 214.154 individu sejak tahun 2016-2020.

Menteri Siti Nurbaya juga menjelaskan  bahwa peningkatan populasi dapat dilakukan dengan membuat kantung-kantung baru populasi satwa dan menyelamatkan metapopulasi satwa yang sudah ada. Metapopulasi adalah kelompok populasi yang secara spasial terpisah dari jenis yang sama dan berinteraksi pada beberapa tingkatan.

“Untuk itu saya (sedang) kembangkan kebijakan untuk mendorong adanya konektivitas kantong-kantong satwa melalui pengembangan sistem kawasan lindung yang mencakup areal yg bernilai konservasi tinggi di konsesi-konsesi sektor kehutanan dan perkebunan. KLHK telah mengidentifikasi ada 1,4 juta area bernilai konservasi tinggi yang bisa masuk dalam sistem kawasan yang dilindungi,”katanya.

Dijelaskan, pada tingkat spesies, Indonesia telah telah menyusun peta jalan untuk memulihkan populasi 25 spesies target yang terancam punah. “Melalui lebih dari 270 lokasi pemantauan, beberapa populasi spesies meningkat dalam lokasi pemantauan tersebut, seperti Jalak Bali, Harimau Sumatra, Badak Jawa, Gajah Sumatra, dan Elang Jawa,” tegas Menteri Siti.

Pada tingkat genetik, Indonesia telah mempromosikan bioprospeksi (bioprospecting) untuk keamanan dan kesehatan pangan, seperti Candidaspongia untuk anti-kanker, dan gaharu untuk disinfektan, yang produksinya telah ditingkatkan selama pandemi COVID-19 ini.(d/2).

Editor: A Adib

]]>
https://detakpos.com/wisata/fitri-lahir-di-masa-pandemi-covid-19/feed/ 0
Jangan Kembali ke Jakarta Dulu https://detakpos.com/peristiwa/jangan-kembali-ke-jakarta-dulu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=jangan-kembali-ke-jakarta-dulu https://detakpos.com/peristiwa/jangan-kembali-ke-jakarta-dulu/#respond Mon, 25 May 2020 13:11:15 +0000 https://detakpos.com/?p=32842 JakartaDetakpos– Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19, Achmad Yurianto mengimbau kepada masyarakat yang ada di daerah agar tidak kembali ke Jakarta untuk mencari nafkah, dalam situasi pandemi COVID-19.

Kendati situasi itu tidak mudah, namun harus dipahami bahwa kembali ke Ibu Kota yang sekarang ini menjadi episentrum COVID-19 justru dapat menjadikan permasalahan semakin besar.

Dalam keterangannya melalui Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Yuri juga mengajak agar masyarakat memulai dengan pola hidup baru, cara berpikir baru dan bertindak untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

“Pahami, bahwa dalam situasi yang saat ini terjadi, kita tidak boleh menggunakan cara pikir, cara tindak, seperti situasi di masa-masa lalu. Inilah yang kemudian beberapa kali pemerintah, bahkan Bapak Presiden sendiri mengatakan, kita harus bersabar. Situasi ini tidak mudah. Namun, kita yakin dengan kebersamaan, pasti kita akan bisa melakukan,” kata Yuri di Jakarta, kemarin.

Selain itu, Yuri juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), baik ke luar atau masuk Provinsi DKI Jakarta, sebagai bentuk upaya pemerintah daerah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Adapun masa PSBB DKI Jakarta telah diperpanjang hingga tanggal 4 Juni 2020 mendatang.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa aktivitas masyarakat keluar dan masuk wilayah Jakarta pada masa pandemi dilarang dengan pengecualian. Siapapun yang melaksanakan perjalanan keluar-masuk DKI Jakarta wajib memiliki Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) yang dapat diunduh melalui situs corona.jakarta.go.id.

“Prinsipnya adalah, bahwa memang ada pengecualian untuk aktivitas pekerjaan yang dilakukan, baik oleh warga DKI yang harus melaksanakan pekerjaan di luar Jabodetabek, atau orang yang berada di luar Jabotabek yang harus ada pekerjaan di DKI,” ungkap Yuri.

Sebagaimana informasi yang dirilis sebelumnya, dalam rangka menegakkan aturan Pergub DKI Jakarta tersebut, Kepolisian Republik Indonesia telah memberlakukan penyekatan jalur-jalur utama arus balik yang menuju ke wilayah Ibu Kota Jakarta dari berbagai daerah.

Kepala Divisi Humas Polri Argo Yuwono juga mengimbau masyarakat agar tidak kembali masuk ke Jakarta, sebagaimana diketahui bahwa kasus positif COVID-19 di Ibu Kota paling tinggi.

“Bagi masyarakat yang tidak memiliki ketrampilan khusus dan tidak memiliki suatu keahlian diharapkan untuk tidak kembali ke Jakarta,” kata Argo.(d/2).

Editor: AAdib

]]>
https://detakpos.com/peristiwa/jangan-kembali-ke-jakarta-dulu/feed/ 0
H1 Lebaran 2020, 37 Ribu Kendaraan Meninggalkan Jakarta https://detakpos.com/idul-fitri-1441-h/h1-lebaran-2020-37-ribu-kendaraan-meninggalkan-jakarta/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=h1-lebaran-2020-37-ribu-kendaraan-meninggalkan-jakarta https://detakpos.com/idul-fitri-1441-h/h1-lebaran-2020-37-ribu-kendaraan-meninggalkan-jakarta/#respond Mon, 25 May 2020 09:45:06 +0000 https://detakpos.com/?p=32839 JakartaDetakpos-Di H1 Lebaran 2020 (24/05), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat total 37.878 kendaraan meninggalkan Jakarta melalui arah Timur, arah Barat dan arah Selatan.

Volume lalu lintas (lalin) pada H1 Lebaran yang meninggalkan Jakarta ini turun 81% dibandingkan dengan lalin periode yang sama di Lebaran tahun 2019.

Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jakarta dari ketiga arah adalah sebesar 25% dari arah Timur, 31% dari arah Barat dan 45% dari arah Selatan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

*ARAH TIMUR*
Lalin meninggalkan Jakarta dari arah timur merupakan kontribusi lalin dari dua Gerbang Tol (GT) pengganti GT Cikarang Utama, yaitu GT Cikampek Utama untuk pengguna jalan menuju Jalan Tol Trans Jawa serta GT Kalihurip Utama untuk pengguna jalan menuju Jalan Tol Cipularang-Padaleunyi dengan rincian distribusi lalin sebagai berikut:
– GT Cikampek Utama 1, dengan jumlah 5.117 kendaraan meninggalkan Jakarta, turun sebesar 93% dari Lebaran tahun 2019.
– GT Kalihurip Utama 1, dengan jumlah 4.193 kendaraan meninggalkan Jakarta, turun sebesar 91% dari Lebaran tahun 2019.
Total kendaraan meninggalkan Jakarta dari arah Timur adalah sebanyak 9.310 kendaraan, turun sebesar 92% dari Lebaran tahun 2019.

*ARAH BARAT*

Jasa Marga juga mencatat jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta dari arah Barat melalui GT Cikupa Jalan Tol Merak-Tangerang adalah sebesar 11.665 kendaraan, turun sebesar 71% dari Lebaran tahun 2019.

ARAH SELATAN

Sementara itu, jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta dari arah Selatan/Lokal melalui GT Ciawi 1 Jalan Tol Jagorawi adalah sebesar 16.903 kendaraan, turun sebesar 53% dari Lebaran tahun 2019.

Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah penularan Covid-19, dengan tidak mudik dan tidak piknik di Lebaran Tahun 2020. Selain itu batasi perjalanan dan jaga jarak, keluar rumah hanya untuk keadaan yang mendesak serta wajib mengenakan masker jika harus beraktivitas di luar rumah.  Demikian keterangan
Dwimawan Heru,
Corporate Communication & Community Development Group Head
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.(d/2).

Editor: A Adib

]]>
https://detakpos.com/idul-fitri-1441-h/h1-lebaran-2020-37-ribu-kendaraan-meninggalkan-jakarta/feed/ 0
Komnas Haji dan Umrah Desak Presiden Tunda Pengiriman Jemaah Haji 2020 https://detakpos.com/kesra/komnas-haji-dan-umrah-desak-presiden-tunda-pengiriman-jemaah-haji-2020/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=komnas-haji-dan-umrah-desak-presiden-tunda-pengiriman-jemaah-haji-2020 https://detakpos.com/kesra/komnas-haji-dan-umrah-desak-presiden-tunda-pengiriman-jemaah-haji-2020/#respond Sun, 24 May 2020 22:33:01 +0000 https://detakpos.com/?p=32837 JakartaDetakpos-Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siroj mendorong agar Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Agama segera mengambil kebijakan tegas menunda pengiriman misi haji Indonesia tahun 2020.

Pasalnya, menurut Mustolih, pandemi Covid-19 masih menjadi gejala global dan belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir, termasuk di Indonesia maupun di negara tuan rumah, Arab Saudi.

Hingga memasuki bulan Syawal 1441 H,atau akhir Mei 2020, lanjut dia, pemerintah belum memastikan kebijakan haji, apakah akan tetap memberangkatkan misi haji Indonesia seperti tahun-tahun sebelumnya atau menunda (meniadakan) karena masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah kerajaan Arab Saudi.

Hingga sekarang Arab Saudi juga belu memastikan penyelenggaraan musim haji 2020 yang sedianya akan digelar pada akhir Juli mendatang. Adapun jadwal pemberangkatan (penerbangan) keloter pertama jemaah haji Indonesia sudah harus take off 26 Juni.

“Dengan waktu semakin mendesak dan mepet, sejumlah pihak khususnya jemaah haji gelisah. Pemerintah Arab Saudi saat ini masih berjibaku melawan pandemi virus Coviid- 19 yang masih mewabah,”ungkap Mustolih dalam siaran pers di Jakarta, Senin(25/5).

Ketidakpastian tersebut, menurut dia, berimbas kepada persiapan Kementerian Agama sebagai leading sector penyelenggara ibadah haji. Berbagai persiapan yang seharusnya telah selesai atau sudah dalam proses belum bisa dijalankan. Adapula yang sudah dijalankan tapi tidak optimal sebagaimana dalam ‘kondisi normal’ sebelum Covid-19 merebak.

Sebut saja manasik (pelatihan tata cara ibadah) bagi jemaah, penyiapan dokumen paspor dan visa, koordinasi panitia pusat dan daerah dan pembekalan petugas menjadi tidak maksimal.

“Bahkan untuk kontrak-kontrak pemenuhan berbagai kebutuhan di Arab Saudi seperti pemondokan, pengadaan katering dan transportasi belum bisa dijalankan.

Musababnya pemerintah Arab Saudi sendiri meminta semua negara pengirim misi haji untuk menunda kontrak-kontrak bisnis terkait agenda haji, maklumat tersebut sampai sekarang belum dicabut. Padahal penyelenggaraan haji makin dekat dan sudah di depan mata.

Bila ternyata penyelenggaran ibadah haji tetap dilaksanakan dikhawatirkan Kemenag tidak memiliki waktu yang cukup, sehingga persiapan tidak matang karena buru-buru, hal mana bisa berakibat fatal karena layanan tidak optimal.

“Dengan situasi tersebut maka sangat sulit mewujudkan kegiatan haji yang ideal.”

Merujuk pada jadwal penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya, memasuki bulan Syawal biasanya berbagai persiapan kebutuhan dan keperluan yang fundamental biasanya sudah mampu diselesaikan oleh Kemenag.

Setelah idul fitri (lebaran) tinggal malakukan finalisasi persiapan-persiapan teknis, petuggas di negara Arab Saudi siap menyambut kedatangan jemaah. (d/2)

Editor: A Adib

]]>
https://detakpos.com/kesra/komnas-haji-dan-umrah-desak-presiden-tunda-pengiriman-jemaah-haji-2020/feed/ 0
Para Dubes Apresiasi Hasil Kerja KLHK https://detakpos.com/internasional/para-dubes-apresiasi-hasil-kerja-klhk/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=para-dubes-apresiasi-hasil-kerja-klhk https://detakpos.com/internasional/para-dubes-apresiasi-hasil-kerja-klhk/#respond Sun, 24 May 2020 14:19:23 +0000 https://detakpos.com/?p=32831

JakartaDetakpos-Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, menjadi moderator halal bi halal virtual pada Hari Raya Idul Fitri, Minggu (24/5).

Hadir dalam agenda virtual ini antara lain Wamen LHK, Sekjen KLHK, Penasehat senior Menteri, Staff Ahli Menteri, Staff Khusus Menteri, Tenaga Ahli Menteri, dan seluruh pejabat eselon I dan II KLHK. Juga hadir perwakilan UNDP, Duta Besar Norwegia dan Duta Besar Inggris, Asosiasi pengusaha kehutanan, beberapa LSM, dan para mitra kerja KLHK lainnya.

“Saya bersama keluarga menyampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada semua jajaran, juga kepada para pihak yang selama ini selalu terlibat bekerja sama dengan KLHK untuk kepentingan bangsa,” kata Menteri Siti yang saat melakukan pertemuan virtual didampingi anak dan cucunya.
Satu persatu jajaran KLHK dan partisipan undangan menyampaikan pesan lebaran mereka dari lokasi masing-masing. Beberapa diantaranya didampingi oleh keluarga, dan tak lupa mendapatkan sapaan hangat dari Menteri Siti.

“Pada kesempatan baik ini saya juga minta maaf pada para suami atau istri, mungkin pasangannya saya repotkan dengan tugas-tugas yang diberikan tanpa mengenal waktu. Bahkan ada yang sampai malam atau dini hari masih dihubungi Menteri. Saya ucapkan terimakasih atas dedikasi jajaran dan dukungan keluarga, ” kata Menteri Siti.

DikatakanMenteri Siti, dalam situasi sulit masa pandemi ini, tetap dituntut melaksanakan tanggung jawab kerja dengan sebaik-baiknya, karena sudah menjadi tuntutan publik yang harus kita penuhi. Pesan saya kita semua harus tetap bekerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Di kesempatan yang sama Menteri Siti juga menitipkan pesan kepada kalangan dunia usaha, untuk bekerja sama melakukan transfer teknologi sistem gambut kepada masyarakat, khususnya untuk teknologi pemantauan tinggi muka air tanah pada lahan gambut.

“Terima kasih atas kerjasamanya, dan saya titip agar nanti transfer teknologi gambut juga dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya swasta saja. Ini mohon maaf masih bicara kerjaan di suasana begini, karena memang harus terus bekerja yang terbaik untuk Indonesia,” kata Menteri Siti.

Dubes Inggris

Ucapan selamat Idul Fitri untuk jajaran KLHK juga disampaikan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, Owen Jenkins. Ia mengapresiasi kepemimpinan Menteri Siti Nurbaya di sektor kehutanan dan lingkungan hidup selama masa pandemi.

“Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Saya sampaikan apresiasi kepada Menteri LHK, untuk hasil-hasil kinerjanya yang impresif. Saya bangga atas capaian kerja KLHK. Terima kasih atas undangan ini, saya berharap kita semua tetap sehat dan aman (di masa pandemi),” kata Jenkins.

Hal senada juga disampaikan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Vegard Kaale, serta Direktur UNDP, Christophe Bahuet.
“Saya menyampaikan terima kasih atas undangan video conference ini, serta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Menteri LHK dan semua jajaran KLHK,” kata Kaale.

“Kami siap mendukung program kerja Ibu Menteri dan siap bekerjasama dengan KLHK,” tambah Bahuet.
Halal bi halal secara virtual merupakan agenda lanjutan, setelah sebelumnya selama lebih dari dua bulan, jajaran KLHK harus bekerja di bawah protokol Covid-19.

Meski terbatas untuk bertemu karena kebijakan Work From Home (WFH), kerja di KLHK tetap berjalan dengan lancar. Bahkan beberapa agenda dilakukan dengan dinamis dan cepat melakukan penyesuaian di bawah arahan Menteri LHK Siti Nurbaya. Seperti program Perhutanan Sosial, Penegakan Hukum, Konservasi, Rehabilitasi, Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan, hingga program-program kerja lapangan lainnya.(d/2).

Editor: AAdib

]]>
https://detakpos.com/internasional/para-dubes-apresiasi-hasil-kerja-klhk/feed/ 0
Bupati Fadeli Sholat Id di Rumah Bersama Keluarga Inti https://detakpos.com/idul-fitri-1441-h/bupati-fadeli-sholat-id-di-rumah-bersama-keluarga-inti/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bupati-fadeli-sholat-id-di-rumah-bersama-keluarga-inti https://detakpos.com/idul-fitri-1441-h/bupati-fadeli-sholat-id-di-rumah-bersama-keluarga-inti/#respond Sun, 24 May 2020 11:30:02 +0000 https://detakpos.com/?p=32828 LamonganDerakpos-Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) benar-benar menyentuh semua aspek kehidupan. Termasuk dalam pelaksanaan peribadatan dan kebiasaan dalam Idul Fitri 1441 H di Lamongan.

Bupati Fadeli tahun ini tidak melaksanakan Sholat Id di masjid manapun. Namun memilih untuk melaksanakan Sholat Id berjamaah dengan keluarga inti di rumah dinas, Minggu (24/5).

Meski sholat jama’ah di rumah, tuntunan untuk melaksanakan khutbah juga tetap dilaksanakan sesuai Sholat Id. Bertindak sebagai penceramah adalah anak menantunya, Agoeng Pratomo Noegroho.

Agoeng dalam khutbahnya menyampaikan  untuk istiqamah selepas Ramadhan.

Agar tidak menjadi hamba Ramadhan, yang beribadah di bulan Ramadhan saja.

“Jadilah hamba yang rabbaniyyin, yang beribadah sepanjang waktu, ” ujarnya.

Selain Bupati Fadeli, Wabup Kartika Hidayati dan Sekkab Yuhronur Efendi juga melaksanakan Sholat Id berjamaah dengan keluarga inti di rumahnya masing-masing.

Sementara itu kebiasaan untuk menggelar open house selepas Sholat Id di Pendopo Lokatantra juga ditiadakan.

Pun tidak terlihat antrean masyarakat umum di depan Pendopo Lokatantra, sebagaimana tahun- tahun sebelumnya. Karena sudah sejak jauh hari diumumkan, tidak ada open house di Pendopo Lokatantra.(hms)

Editor:AAdib

]]>
https://detakpos.com/idul-fitri-1441-h/bupati-fadeli-sholat-id-di-rumah-bersama-keluarga-inti/feed/ 0
Hingga H-1, 465 Ribu Kendaraan  Tinggalkan Jakarta https://detakpos.com/idul-fitri-1441-h/hingga-h-1-465-ribu-kendaraan-tinggalkan-jakarta/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hingga-h-1-465-ribu-kendaraan-tinggalkan-jakarta https://detakpos.com/idul-fitri-1441-h/hingga-h-1-465-ribu-kendaraan-tinggalkan-jakarta/#respond Sun, 24 May 2020 11:14:45 +0000 https://detakpos.com/?p=32825 JakartaDetakpos– Pada periode H-7 hingga H-1 Lebaran 2020, yang jatuh pada 17-23 Mei 2020,  PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat total 465.582 kendaraan meninggalkan Jakarta melalui arah Timur, arah Barat dan arah Selatan. Angka ini turun 62% dari lalu lintas (lalin) di periode Lebaran tahun 2019.

Untuk distribusi lalu lintas di ketiga arah adalah sebesar 39% dari arah Timur, 34% dari arah Barat dan 27% dari arah Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

*ARAH TIMUR*
Lalin meninggalkan Jakarta dari arah timur merupakan kontribusi lalin dari dua Gerbang Tol (GT) pengganti GT Cikarang Utama, yaitu GT Cikampek Utama untuk pengguna jalan menuju Jalan Tol Trans Jawa dan GT Kalihurip Utama untuk pengguna jalan menuju Jalan Tol Cipularang-Padaleunyi dengan rincian distribusi lalin sebagai berikut:
– GT Cikampek Utama 1, dengan jumlah 103.440 kendaraan, turun sebesar 81% dari Lebaran tahun 2019.
– GT Kalihurip Utama 1, dengan jumlah 76.357 kendaraan, turun sebesar 64% dari Lebaran tahun 2019.
Total kendaraan yang melintas menuju arah Timur adalah sebanyak 179.797 kendaraan, turun sebesar 76% dari Lebaran tahun 2019.

*ARAH BARAT*
Jasa Marga juga mencatat jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta dari arah Barat melalui GT Cikupa Jalan Tol Merak-Tangerang adalah sebesar 157.926 kendaraan, turun sebesar 42% dari Lebaran tahun 2019.

*ARAH SELATAN*
Sementara itu, jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta dari arah Selatan/Lokal melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi adalah sebesar 127.859 kendaraan, turun sebesar 33% dari Lebaran tahun 2019.

Untuk lalu lintas harian sejak H-7 s.d H-1 Lebaran 2020, Jasa Marga mencatat lalu lintas tertinggi untuk kendaraan yang meninggalkan Jakarta dari ketiga arah tersebut terjadi pada H-4 Lebaran tahun 2020, yaitu sebesar 92.668 kendaraan.

Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah penularan Covid-19, dengan tidak mudik dan tidak piknik di Lebaran Tahun 2020. Selain itu batasi perjalanan dan jaga jarak, keluar rumah hanya untuk keadaan yang mendesak serta wajib mengenakan masker jika harus beraktivitas di luar rumah. Demikian keterangan
Dwimawan Heru
Corporate Communication & Community Development Group Head
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.(d/2).

Editor: A Adib

]]>
https://detakpos.com/idul-fitri-1441-h/hingga-h-1-465-ribu-kendaraan-tinggalkan-jakarta/feed/ 0