Jakarta – Detakpos– Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko orang ke 15 dari pejabat daerah yang terjaring operasi senyap atau operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga September 2017.
Menurut Direktur Investigasi YLBHI, Muhamad Isnur, banyaknya pejabat di daerah yang tertangkap tangan ini menandakan Negara sangat darurat korupsi. Seperti diketahui, KPK sudah melakukan 15 operasi tangkap tangan selama tahun ini sampai September 2017.
Operasi senyap tersebut lebih banyak menyasar pejabat daerah. Sebut saja kasus dugaan suap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti hingga yang terbaru kasus Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali dan Wali Kota Batu, Jatim, Eddy Rumpoko.
” Negara sangat darurat Korupsi, ” tulis Isnur dihubungi via WA di Jakarta, Sabtu malam, (16/9/2017).
Dia menegaskan saatnya bersatu mendukung KPK terus menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Seharusnya, lanjut Isnur, Jokowi memberikan langkah konkrit mendukung KPK, bukan membiarkan anak buahnya menyampaikan statement yang melemahkan KPK.
OTT yang selama ini dilakukan KPK masih tetap dibutuhkan dalam rangka membongkar korupsi dan suap yang telah merusak negara.
Isnur menganggap menghilangkan OTT KPK merupakan salah satu faktor yang mendorong munculnya upaya memperlemah KPK. “Kita masih butuh OTT. Ini (korupsi) sudah level akut dan ibarat kanker, sudah menjalar ke tiap jaringan tubuh negara. Sulit dipungkiri, kegalauan terhadap OTT adalah salah satu faktor penting yang mendorong desakan untuk memperlemah KPK,” tungkapnya.
Dia justru menilai positif bila OTT menimbulkan kegaduhan seperti yang sebelumnya dipersoalkan Jaksa Agung HM Agung Prastyo.
Justru sangat baik jika gaduh. Kalau kena OTT, praktis semua mata tertuju kepada si koruptor. Agar kapok. ” Mengapa, karena daya rusak korupsi tidak main-main dan sampai ke level pendidikan politik,” imbuhnya.(d2detakpos)