Jakarta, detakpos – Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu mendukung langkah Kemenhub dan Polri membersihkan pungutan liar (pungli) di sektor perhubungan. Pasalnya sektor itu merupakan urat nadi dalam sistim perekonomian.
Jajaran direksi Pelindo III pun perlu dievaluasi karena dua kali terjadi operasi tangkap tangan (OTT) di pelabuhan yang dikelola oleh perusahaan plat merah tersebut.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai temuan dugaan praktik pungutan liar di Samarinda dengan total barang bukti mencapai Rp 6,1 miliar sebagai hal yang sangat memalukan.
Dia berjanji akan menindak anggotanya jika terbukti terlibat dalam kasus pungli di Samarinda. Apabila ada oknum terlibat, akan ditindak dan diserahkan pada aparat hukum.
“Kegiatan pungli harus di-zero-kan karena selama ini sudah menjadi parasit dan benalu dalam perekonomian nasional kita,” ungkap Sekjen FSP BUMN Bersatu Tri Sasono dihubungi di Jakarta, Minggu (19/3).
Menurut Sekjen, dampak dari pungli, telah menghasilkan racun- racun ekonomi yang mematikan kesejahteraan ekonomi masyarkat.
Menurut catatan FSP BUMN Bersatu, lanjut dia, pungli selama ini telah memakan 8,5 persen dari total biaya produk domestik bruto (PDB) dalam perekonomian nasional setiap tahun. ” Tentu saja ini bukan nilai yang kecil,” paparnya.
Jika pemerintah di sektor perhubungan, misalkan di aktivitas pelabuhan saja bisa menurunkan atau meniadakan pungl, maka akan tercipta efisiensi sehingga bisa menurunkan biaya siluman yang selana ini telah menyebabkan upah buruh rendah, jauh dari upaya meningkatkan kesejahteraan bagi kaum buruh.
” Sudah dua kasus OTT Pungli terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan Samarinda yang merupakan pelabuhan yang dikelola dan dioperasikan oleh PT Pelindo III.
” Ini artinya Direksi Pelindo III dinilai gagal menciptakan efisiensi di sektor pengelolaan pelabuhan,” tambah dia.
Karena itu jajaran direksi Pelindo III yang bertanggung jawab pengelolaan pelabuhan di bawah manajemen Pelindo III layak untuk dievaluasi oleh Meneg BUMN Rini Soemarno.
Sebab, lanjut dia, jika Pelindo III gagal memberantas pungli, apalagi kasus dugaan pungli terjadi di Pelabuhan Peti Kemas Samarinda, tentu saja bisa mengancam program tol laut Presiden Joko Widodo, gagal. (tim detakpos)
