oleh

Humphrey: Ukuran UKP-PIP Berhasil Korupsi Turun Drastis

Jakarta-Detakpos.Tolak ukur keberhasilan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) adalah menjadikan politisi dan birokrat yang Pancasilais.

” Kalau nilai-nilai Pancasila tersosialisasi maka korupsi akan turun drastis, “ungkap Humphrey Djemat, praktisi hukum dari Universitas Parahyangan Bandung di Jakarta, Minggu (11/6).

Humprhrey mengatakan hal itu menanggapi rencana Ketua UKP-PIP YudI Latif tentang program sosialisasi di DPR/MPR untuk kelompok politik dan di Mendagri untuk para birokrat.Menurut Humphrey, indikatornya juga harus jelas dan mudah. Misalnya dengan adanya sosialisasi nilai-nilai Pancasila  korupsi menurun drastis melalui pencegahan.” Itu saja tidak perlu muluk-muluk,” tegas Wakil Ketua Umum DPP PPP ini.

Yudi Latif menyatakan  sudah memiliki program kerja yang akan dilakukan setelah pembentukan struktur organisasi selesai. Program pertama berkaitan dengan mata pelajaran tentang Pancasila.

Humphrey mengatakan, sebaiknya program UKP PIP tidak sebatas sosialisasi ide namun yang lebih penting dan diperlukan sekarang bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dapat dipraktikkan dalam kehidupan di masyarakat.Lebih lanjut Humphrey mengatakan, bahwa apa yang menjadi Program UKP- PIP ini secara aplikatif pernah singgung dalam disertasinya berjudul “Penerapan Akses Terhadap Keadilan Melalui Mediasi Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila”

“Jika saya melihat Program UKP-PIP yang dicanangkan saat ini masih  bersifat kognitif yaitu sebatas sosialisasi pemikiran,” ujar dia.Hal ini seharusnya bisa dikembangkan lebih jauh lagi ke arah afektif,  yakni membumikan nilai-nilai Pancasila, misalnya lebih membumikan lagi nilai-nilai musyawarah mufakat di masyarakat dengan menyelesaikan suatu masalah dengan cara mediasi (berunding/musyawarah untuk mencapai mufakat).

Humphrey, menginginkan Pancasila bukan hanya sebatas ideologi yang ada dalam pemikiran dan wacana bangsa saja. Namun lebih dari itu  dapat diterapkan secara riil di masyarakat.

Perlu diketahui, Pancasila selain sebagai falsafah bangsa Indonesia juga sebagai dasar dalam bernegera. Karenanya nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan keseharian masyakarakat dalam berbangsa dan bernegara.

“Pancasila itu kan sebenarnya nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat tinggal bagaimana nilai-nilai itu bisa dilegal-formalkan oleh pemerintah sehingga nilai-nilai itu memiliki arti dan keabsahan secara hukum,” tandas dia.

Misalnya  penyelesaian masalah dengan musyawah, ini sudah banyak sekali dilakukan di daerah-daerah. ” Tetapi kadang timbul masalah ketika telah diselesaikan secara musyawarah tapi proses hukum tetap berjalan karena penyelesaian secara musyawarah belum di legal-formalkan,”tutur Humphrey.

Dikatakan, sosialisasi nilai atau ide Pancasila itu baik tapi tidak menjamin manusia Indonesia menjadi Pancasilais. ” Jika ingin manusia Indonesia menjadi Pancasilais maka nilai-nilai Pancasila harus dilakukan dalam tataran praktik bahkan jika bisa yang sesuai dengan nilai Pancasila di legal-formalkan sehingga bisa lebih terasa kehadirannya di tengah masyarakat.”

” Jadi salah satu program yang kongkrit dari sila musyawarah mufakat adalah program menggalakkan penyelesaian masalah atsu konflik  di daerah atau di kota secara prinsip modern yaitu melalui mediasi,” tutur dia.

Karena  dengan penyelesaian melalui mediasi indikatornya menjadi jelas, bahkan ada dua sila yang bisa dilaksanakan yaitu sila musyawarah mufakat dan keadilan sosial.Program mediasi sebenarnya bisa dimasukkan dalam Deputi Advokasi UKP- PIP dalam melakukan program sosialisasi sekaligus mempraktikkan proses mediasi dalam penyelesaian masalah di masyaraat melalui cara musyawarah.

” Jadi bisa menjadi program yang bersifat kognitif juga bisa menjadi program yang bersifat efektif sehingga dapat mengubah perilaku masyarakat baik secara pemikiran maupun secara praktik dalam menyelesaikan konflik.” (d2/detakpos)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini