oleh

Libatkan TNI Berantas Teroris Cukup Keputusan Politik

JakartaDetakpos– Pengamat Kepolisian Mayjen pol (purn) Anton Tabah Digdoyo menyarankan, untuk memberantas teroris tidak perlu merevisi Undang-Undang Terorisme, karena membutuhkan proses yang panjang.

 ” Sebetulnya tak perlu merevisi UU tentang Terorisme karena selain tak mudah juga lama, berthele-thele,” ungkap Anton Tabah dalam pesan singkat yang diterima Minggu (4/6/2017).

Anton mengusulkan dengan keputusan politik akan lebih mudah dan cepat, apalagi akan melibatkan militer atau TNI.” Cukup dengan persetujuan DPR, Presiden dan Menhan. Berlakunya maksimal dua taun, jika masih bisa diperpanjang dua tahun lagi,” ungkap Anton Tabah.

Menurut dia, pelibatan militer atau TNI ke otoritas sipil tidak boleh dengan undang-undang,  karena itu bersifat permanen.”  Sekecil apapun pelibatan militer ke otoritas sipil harus dengan keputusan politik yang bersifat sementara bukan permanen,” tegas dia.Seperti diketahui, Pascaledakan bom bunuh diri di Kampung Melayu, Presiden Joko Widodo mengharapkan agar pembahasan revisi UU Terorisme yang saat ini dibahas di DPR dapat dipercepat guna mencegah tindakan-tindakan terorisme di Indonesia.UU Teroris yang ada saat ini adalah produk undang-undang yang dibuat pascaledakan bom Bali, sehingga pasal-pasalnya masih belum memuat aturan memberi kewenangan kepada Polri dapat menangkap orang atau kelompok yang diduga menurut ​hukum akan melakukan tindakan terorisme dengan perbuatan permulaan atau pendahuluan yang cukup.(d2/detakpos)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini