oleh

Penjualan Blanko e-KTP di Pasar Onlin Dibongkar

JakartaDetakpos-Setelah berhasil mengungkap penipuan yang menggunakan nomor handphone dan indentitas yang mengaku sebagai Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada bulan Juli lalu,

kali ini Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil kembali mengungkap kasus yang berindikasi pidana berupa Penjualan Blangko e-KTP (dokumen negara) di Pasar Online tidak lebih lama dari dua hari.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH menjelaskukan, keberhasilan ini diawali dengan informasi yang diperoleh dari media tentang beredarnya blangko e-KTP yang diperjualbelikan melalui pasar online pada hari Senin lalu.

Selanjutnya, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penelusuran melalui koordinasi dengan perusahaan pencetak blangko e- KTP dan dengan toko penjual online.

“Pada saat ini sudah dapat diidentifikasi siapa pelaku yang menawarkan dan di mana lokasi barang itu diperoleh,”tuturnya dalam rilis, Kamis (6/12).

Melalui penelusuran lebih lanjut Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah bisa mengidentifikasi pelaku secara lebih rinci lagi seperti alamat, nomor telphone, bahkan foto wajah yang bersangkutan.

Sejalan dengan itu, menurutnya, kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Dijelaskan, bahwa setiap blangko e-KTP memiliki nomor UID atau nomor identitas Chip yang khas yang membedakan satu dengan yang lain.

Nomor ini tercatat secara sistematis sehingga dapat diketahui dengan mudah keberadaan blangko e-KTP.

“Hal inilah yang memberikan petunjuk asal blangko e-KTP yang diperjualbelikan tersebut, di mana posisinya saat ini dan kemana blangko e- KTP tersebut didistribusikan serta oknum yang melepaskan ke pasar.

Terkait indentitas pelaku pengungkapannya menjadi mudah karena database kependudukan telah menyimpan data perseorangan penduduk termasuk data biometrik bagi penduduk dewasa.

Di samping itu, dengan adanya registrasi kartu prabayar yang mengaitkannya dengan data kependudukan memberikan kemudahan tersendiri dalam pelacakan pelaku karena posisi pelaku dapat diketahui dengan mudah dengan mengetahui koordinat keberadaannya.

Dirjen Dukcapil meminta kepada semua toko online dan pihak lain yang masih menawarkan penjualan blangko e-KTP untuk menghentikan praktik-praktik yang berindikasi pidana ini karena ancaman pidana yang berat dan dapat mengganggu kondusivitas dan stabilitas negara.(dib)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini