Bojonegoro – Detakpos – Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bojonegoro, Jawa Timur, akan melakukan patroli rutin untuk mengantisipasi kerusakan hutan yang disebabkan dampak pemilihan kepala desa (pilkades) di desa yang masuk kawasan hutan.
“Kerusakan hutan jati rawan terjadi pasca pilkades,” kata Administratur KPH Bojonegoro Dewanto, Shut M.Sc, kepada detakpos di Bojonegoro, Rabu (26/6).
Saat ini, di Bojonegoro digelar pilkades serentak di 154 desa yang tersebar di 27 kecamatan, di antaranya, ada sejumlah desa di kawasan hutan.
“Ada sekitar 12 desa di wilayah selatan, seperti di Kecamatan Sekar, Gondang, Temayang, Ngasem yang masuk desa hutan,” ucap dia menjelaskan.
Permasalahan yang mengemuka, menurut dia, warga yang mendukung calon kepala desa (cakades) hampir semuanya warga pesanggem yang mengelola hutan.
“Ya masalahnya warga yang di pihak kalah merasa mendapatkan ancaman tidak diperbolehkan ikut mengelola hutan oleh kubu yang menang,” ujarnya.
Padahal, kata dia, Perhutani bersikap netral dalam pelaksanaan pilkades, namun kerawanan kerusakan hutan tetap bisa terjadi karena bisa saja ada istri karyawan Perhutani di pedesaan ikut mendukung salah satu calon cakades.
“Kami sudah mengeluarkan surat edaran agar semua karyawan perhutani bersikap netral dalam pilkades,” katanya, seraya menambahkan sebelum ini juga sudah ada hutan jati di wilayah selatan yang dirusak dampak pilkades.
Yang jelas, kata dia, Perhutani akan melakukan patroli lebih intensif untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan hutan akibat penebangan liar dari dampak pilkades. (*)
Penawarta: Agus S
Editor: Redaksi
