Jakarta–Detakpos.com-Lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir harus diwaspadai. Kenaikan kasus ini diperkirakan mencapai puncak dalam dua-tiga pekan ke depan yang sekaligus menjadi titik kritis perlawanan terhadap varian omikron.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik meski harus waspada terhadap penyebaran virus tersebut dengan menjauhi kerumunan dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan (prokes) secara ketat dan mengurangi kegiatan yang tidak perlu atau tidak urgent.
Dia juga meminta pemerintah tetap siaga dan selalu siap dengan kemungkinan terburuk dari penyebaran omikron. Mulai dari memperketat kebijakan, memperkuat penanganan dan perawatan pasien Covid-19 hingga meningkatkan bed occupancy rate (BOR) di setiap rumah sakit khususnya di wilayah Jabodetabek yang mengalami peningkatan kasus secara signifikan.
Meminta komitmen pemerintah untuk melakukan berbagai langkah pembatasan di setiap sektor agar tidak terjadi gelombang ketiga Covid-19.
“Mengingat, varian omikron ini mempunyai kemampuan penularan yang tinggi dan diketahui menjadi penyumbang signifikan kenaikan kasus Covid-19 di Tanah Air saat ini,”tegas Bamsoet, Selasa (25/1/2022).
Sementara itu Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri/Kemendagri menetapkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk wilayah Jawa-Bali dalam periode waktu 25-31 Januari 2022. Respon Ketua MPR RI:
Bamsoet meminta pemerintah daerah dapat menjadikan acuan ketetapan Kemendagri tersebut dalam mengambil sikap atau menentukan kebijakan menghadapi penyebaran Covid-19, salah satunya seperti memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan/implementasi dari kebijakan PPKM di wilayah Jawa-Bali, dikarenakan kondisi panyebaran covid saat ini yang terus meningkat dan diprediksi akan masih terus melonjak hingga Februari-Maret 2022.
Meminta pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama diberlakukannya PPKM dalam level yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing, dikarenakan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mematuhi aturan PPKM merupakan salah satu upaya untuk menekan melonjaknya angka covid-19.
Dia juga meminta pemerintah mendata daerah yang mengalami kenaikan level PPKM ataupun daerah yang masih belum turun level, guna diketahui masalah apa saja yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menangani kasus covid di wilayah masing-masing.
D. Meminta pemerintah daerah sebelum menerapkan kebijakan PPKM di daerahnya, melakukan diskusi dengan pakar epidemiologi, guna menentukan langkah tepat dan efektif untuk menanggulangi pandemi covid di wilayah masing-masing.
“Mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, guna mencegah meluasnya penularan dan terhindar dari penyebaran covid-19, disamping harus juga sudah divaksin dosis lengkap maupun booster. MPR mengingatkan, vaksin bukan obat yang dapat menyembuhkan covid, namun vaksin merupakan salah satu cara guna meminimalisir dampak apabila terpapar virus corona.(d/2)
Editor: Adib
