Dapur Umum Mandiri Dikelola oleh Masyarakat

PaluDetakpos-Kementerian Sosial melakukan tiga langkah penanganan korban bencana seiring diperpanjangnya masa tanggap darurat gempa bumi dan tsunami oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhitung mulai 13–26 Oktober 2018.

Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar hingga menjangkau seluruh korban. Kedua, perlindungan kelompok rentan yakni anak-anak, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas. Ketiga, layanan dukungan psikososial,

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Harry Hikmat, disela-sela kunjungannya ke tenda-tenda pengungsian dan dapur umum di lapangan Wali Kota Palu, Jumat mengungkapkan kebutuhan dasar mencakup kebutuhan makanan dan tenda untuk perlindungan sementara.

Saat ini kebutuhan makan para pengungsi dipenuhi 14 titik Dapur Umum Lapangan. Terdiri dari 9 dapur umum di Kota Palu, 3 dapur umum ada di Kabupaten Sigi dan dua dapur umum di Kabupaten Donggala.

“Sejak tanggal 29 September atau hari kedua setelah bencana terjadi, Kemensos telah mendirikan 18 titik dapur umum lapangan. Kini seiring dengan kondisi Kota Palu yang semakin pulih, secara bertahap dapur umum di Kota Palu dialihkan menjadi dapur umum mandiri yang dikelola oleh masyarakat,” katanya.

Sebanyak 9 dapur umum di Palu tersebar di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulteng jalan Muh. Yamin, Rumah Jabatan Gubernur Sulteng, Lapangan Wali Kota Palu, Kawatuna dan Petobo di Jl. Bulu Masomba, Kompleks Perumnas Bala Roa, Dinas Kesehatan Kota Palu Jl. Kartini, Kel. Siranindi Palu Barat, Universitas Muhammadiyah Kota Palu, Dinas PUPR – Bina Marga.

Sedangkan 3 titik dapur umum di Kabupaten Sigi ada di Desa Loru, Desa Ngata Baru, dan Desa Panau. Di Kabupaten Donggala dua titik yakni kantor Dinas Sosial dan Desa Sindue.

“Dengan diperpanjangnya masa tanggap darurat maka dalam sepekan ke depan kami akan memberikan pendampingan kepada warga untuk mendirikan dapur umum mandiri,” terangnya.

Seluruh dapur umum lapangan dikelola oleh dinas sosial dan Tagana (Taruna Siaga Bencana). Total yang sudah bertugas adalah 593 orang berasal dari Sulteng 300 orang, Gorontalo 60 orang, Sulsel 30 orang, Sultra 29 orang, Kalsel 29 orang, Sulbar 20 orang, Sulut 24 orang, Jatim 2 orang, DKI Jakarta 40 orang, Maluku 5 orang, Babel 7 orang, Banten 10 orang, Kaltim 19 orang dan Maluku Utara 17 orang.

“Tagana dikerahkan untuk Distribusi Logistik, Mengelola Dapur Umum, dan Pendataan Korban Bencana. Warga di pengungsian secara sukarela turut membantu Tagana memasak dan menyiapkan makanan,” tutur Dirjen.

Sementara itu untuk memastikan seluruh pengungsi mendapatkan bantuan logistik, Kementerian Sosial bekerja sama dengan World Food Programme (WFP) untuk mendistribusikan bantuan ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Sigi, Dinas Sosial Kabupaten Donggala, dan Dinas Sosial Kota Palu

“Dukungan dari WFP berupa alat transportasi truk sebanyak 3 unit dan akan bertambah seiring kebutuhan Kemensos,” terang Dirjen.

Selain ke tiga titik tersebut WFP juga akan mengerahkan tujuh truk untuk membawa bantuan logistik warga Sulawesi Selatan yang dikoordinir oleh Dinas Sosial Provinsi Sulsel. Bantuan tersebut akan didistribusikan ke Palu dan sekitarnya.

“Saya sudah bertemu dengan Kepala Perwakilan dan Direktur WFP Anthea Webb saat beliau mengunjungi gudang logistik bansos di Dinas Sosial Provinsi Sulteng kemarin (Rabu, 10/10). Beliau menegaskan siap membantu alat transportasi sesuai kebutuhan Kemensos,” kata Dirjen. (dib)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *