oleh

Fokus Lindungi Kelompok Rentan di 12 Titik

PaluDetakpos-Kementerian Sosial melakukan tiga langkah penanganan korban bencana seiring diperpanjangnya masa tanggap darurat gempa bumi dan tsunami oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhitung mulai 13–26 Oktober 2018.

Setelah pemenuhan kebutuhan makanan terpenuhi,
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Harry Hikm fokus berikutnya adalah perlindungan kepada kelompok rentan dan layanan dukungan psikososial di 12 titik.

Yakni di halaman Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulteng, Rumah Jabatan Gubernur┬áSulteng, Lapangan Wali Kota Palu, Kelurahan Kawatuna dan Petobo di Jalan Bulu Masomba, Kompleks Perumnas Bala Roa, Dinas Kesehatan Kota Palu, Kelurahan Siranindi Palu Barat, Universitas Muhammadiyah Kota Palu, Dinas PUPR – Bina Marga, Desa Loru Kabupaten Sigi, Kantor Dinas Sosial dan Labuan Bajo Kabupaten Donggala.

Kegiatan yang dilakukan di antaranya Phsyco Therapy (Katarsis Mental, Trauma Healing, Konseling, Intervensi Krisis, Motivasi Hidup), Play Therapy (Sulap, Game, Flying Fox), Spiritual Therapy (Pengajian, Istighosah), dan Hypno Therapy (Meditasi).

Tim LDP, lanjut Harry, juga melakukan pendataan pengungsi berdasarkan usia, jenis kelamin, kategori (kepala keluarga, ibu rumah tangga) dan kelompok rentan di RS Undata, Polda Sulteng, Lapangan Belakang Universitas Tadulako, melakukan pembagian tugas pemetaan lokasi pengungsi, pendataan korban meninggal, pengolahan data dan menghimpun aduan masyarakat.

Tim LDP terdiri dari Tim LDP Kemensos, Tim Reaksi Cepat (TRC) Kemensos, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos), dan HIMSI.

Sementara itu Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher dalam kunjungannya ke sejumlah titik pengungsian Palu, mengatakan DPR mendorong pemerintah untuk mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak gempa dan tsunami.

“Aspirasi ini yang kami tangkap dari pengungsi. Mereka berharap bantuan bisa disebarkan merata ke seluruh titik,” katanya.

Sementara itu Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan serangkaian bencana alam yang terjadi di Indonesia harusnya membuat pemerintah lebih profesional dalam penanganan bencana.

“Respon cepat 3×24 jam setelah terjadi bencana sangat penting. Pada masa ini warga panik dan ketakutan, maka pemerintah harus sigap dalam evakuasi, penyiapan hunian, pemenuhan kebutuhan makanan dan kebutuhan air bersih,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, juga harus menerapkan manajemen bantuan sengan baik mengingat bantuan datang dari berbagai pihak di dalam dan luar negeri namun seringkali terjadi kendala dalam distribusi bantuan.

“Akuntabilitas bantuan sangat penting. Siapa memberi apa harus terbuka dan dialokasikan ke siapa. Intinya masyarakat terdampak harus menjadi prioritas utama,” tuturnya.(dib)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini