oleh

INTAKINDO Berkontribusi untuk Negeri, FGD: “Solusi Banjir Jabodetabek dan Pengelolaan Ibukota Negera Baru yang Bebas Banjir”

SurabayaDetakpos – DPN INTAKINDO membuat agenda diskusi dalam memberikan solusi bencana banjir yang melanda DKI Jakarta. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Solusi Banjir Jabodetabek dan pengelolaan Ibukota Negara baru bebas banjir di Hotel Novotel Samator East Surabaya, 14 Januari 2020.

Diskusi dihadiri sekitar 60 peserta dari unsur praktisi dan pakar bidang sumber daya air, geoteknik dan planologi. Para ahli berkumpul dalam rangka diskusi tentang Solusi Banjir Jabodetabek dan Pengelolaan Ibukota Negera Baru yang Bebas Banjir.

Ketua Umum DPN INTAKINDO Dr.Ir. Djoko Soepriyono, MT, SH.Mhum, dalam sambutannya menjelaska, bahwa kegiatan ini merupakan kontribusi INTAKINDO dalam bentuk pemikiran dan konsep solusi banjir di Jabodetabek tanpa ada unsur politik yang terlibat.

“Pemikiran dan konsep yang kami harapkan adalah murni tinjauan keilmuwan tanpa embel embel politik didalamnya”, demikian jelasnya.

Ketua Umum DPN INTAKINDO Dr.Ir. Djoko Soepriyono, MT, SH. M.Hum.. (Istimewa)

FGD ini menjadi ajang curah pendapat yang bermutu, karena membicarakan banjir benar-benar dari sisi problematiknya, tidak melebar, apalagi bias politik. Diskusi yang jauh dari semangat menghujat atau membela, sebagaimana yang riuh di sosial media. Demikian lebih lanjut disampaikan Bapak Ketua Umum DPN INKINDO.

“Tinjauan banjir adalah permasalahan DAS secara keseluruhan, jadi tidak ada istilah banjir kiriman. Secara prinsip air akan mengalir dari hulu ke hilir dan penanganan harus terpadu, penangan di bagian hulu, tengah dan hilir demikian disampaikan Prof.Dr. Muhammad Bisri Ketua Inkindo Centre of Study (ICS) .
Anggota Tim Gabungan untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Ir. Muslim Muin, M.Sc. Ph.D mengatakan tidak adil jika mengganggap pemerintah Provinsi tidak bekerja untuk menanggulangi banjir.

“Berbagai sistem sudah ditawarkan. Beberapa juga sudah dieksekusi. Tapi sekali lagi, ini memang problem yang kompleks,” paparnya.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Dr. Ir. Hari Suprayogi, M.Eng menjelaskan bahwa master plan pengendalian banjir DKI sudah ada, perlu konsistensi dalam implementasinya meskipun banyak hambatan terutama masalah sosial lingkungan dalam pelaksanaannya.

Pada kesempatan tersebut Sekjend DPN INTAKINDO Dr (cand) Sigit Adjar Susilo menambahkan, “perlunya tindakan nyata dari pemerintah daerah baik yg dihulu maupun yang dihilir secara konsisten mempertahankan angka “Kefisien Pengaliran” supaya tidak menjadi semakin besar, yaitu dengan mencegah perubahan tata guna lahan atau boleh mengubah tata guna lahan asalkan dipersyaratkan kewajiban membangun tampungan hujan/run off dengan perhitungan sesuai batasan nilai Koefieien Pengaliran yg telah ditentukan dalam desain oleh para insinyur teknik pengairan.

Kegiatan yang diadakan DPN INTAKINDO ini bekerjasama dengan DPN INKINDO, para peserta aktif tukar pendapat, berkontribusi, dan memberikan usulan tentang penanggulangan banjir dari berbagai perspektif berdasar kepakaran masing-masing.

“Hasil dari diskusi hari ini akan dirumuskan, kemudian kita sampaikan ke Presiden, Pemerintah DKI, Banten, Jabar, dan Bogor,” kata Dr.Ir. Djoko Soepriyono, MT, SH. M.Hum saat menutup acara FGD. (ibnul/*)

Sumber: Intakindo
Editor: Redaksi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini