Surabaya–Detakpos-Badan Nasional Penanggulangan Bencna (BNPB) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Bencana 2019 di Jatim Expo, Surabaya (2/2).
Rakernas dihadiri lebih dari 4.000 peserta dari BPBD seluruh Indonesia dan perwakilan dari kementerian, lembaga, gubernur, bupati/walikota, TNI, Polri, akademisi dan lainnya.
Rakornas dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo. Dalam sambutannya Presiden menyatakan forum ini sangat strategis dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan kekuatan untuk mengantisipasi bencana.
Ada sejumlah hal disampaikan dalam arahan Presiden yaitu:
Perencanaan, rancangan dan pembangunan tata ruang harus memperhatikan peta rawan bencana dalam rangka mitigasi bencana. Dengan melihat siklus bencana yang selalu berulang, lokasi bencana sering di tempat yang sama. Misalnya di NTB, daerah yang dilanda gempa pada tahun 2018 ternyata juga pernah terjadi pada tahun 1978. Gempa di Palu juga sama terjadi sebelumnya.
Setiap rancangan pembangunan ke depan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Bappeda harus paham hal ini, di mana daerah yang boleh dan tidak boleh diperbolehkan. Rakyat betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang memang sudah diberi tanda merah. Mereka harus taat dan patuh kepada tata ruang.
Berikut pelibatan akademisi, pakar kebencanaan untuk meneliti, melihat, mengkaji, titik mana yang sangat rawan bencana harus dilakukan secara masif. Para peneliti dan pakar harus mampu memprediksi ancaman dan mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana.
Libatkan akademisi dan pakar, jangan bekerja hanya saat terjadi bencana. Pakar di Indonesia meskipun tidak banyak tetapi ada, sehingga kita mengetahui adanya megathrust, pergeseran lempeng dan lain-lain. Setelah pakar berbicara, kemudian sosialisasikan kepada masyarakat.
Kemudian apabila ada kejadian bencana, maka otomatis Gubernur akan menjadi komandan satgas darurat bersama Pangdam dan Kapolda menjadi wakil komandan satgas. “Jangan dikit-dikit naik ke pusat.”
Juga Pembangunan sistem peringatan dini yang terpadu berbasiskan rekomendasi dari pakar harus dipakai, termasuk hingga ke level daerah.
Kepala BNPB mengkoordinasikan K/L terkait agar sistem peringatan dini segera terwujud dan kita pelihara dan rawat.
Belajar dari Jepang, masyarakat tidak panik saat gempa. Mereka baru berlari ketika ada sirine dan mengetahui jalur evakuasi.
Demikian Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB.
Sumber: Humas BNPT
Editor : A Adib