Jakarta–Detakpos-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, saat ini masih ada lima juta KTP ganda yang beredar.
Menjelang Pemilu 2019, lanjut Tjahjo, jelas ini merupakan masalah tersendiri yang harus diselesaikan.
Kendati begitu, Tjahjo memastikan pihak Ditjen Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tidak akan mudah mengeluarkan nomor induk kependudukan (NIK) baru, karena berpotensi membuat KTP ganda.
“Jadi kami jamin yang 180 juta sekian itu NIK-nya tunggal, kami jamin nggak akan mungkin bisa mencoblos di beberapa TPS,” ujarnya dilansir dalam resminya hari ini.
Sampai hari H mungkin ada yang meninggal atau yang lahir, cuma paling tidak banyak. Lalu pemilih terbaru pun akan ada.
“Tapi saya kira sekarang enggak akan ada NIK gandalah, kecuali mungkin yang lima juta tadi. Yang saya sampaikan sekarang saya minta mereka harus proaktif. Kalau enggak ya repot, karena satu orang kan bisa saja punya tiga alamat.”
Blanko KTP, menurut Tjahjo, secara prinsip blanko itu ada, dan ke masyarakat pihaknya menjemput bola. “Kami buka loket di perguruan tinggi, buka loket di departemen, di media-media, di perbatasan, di pelosok, di suku-suku terasing. Tapi kalau di masyarakat kota kan tergantung yang bersangkutan proaktif. “Luar negeri, Hong Kong, Malaysia, dan Saudi Arabia sudah kami masuki, toh juga nggak bisa maksimal. ”
Jadi tergantung inisiatif yang bersangkutan, termasuk yang 4-5 juta yang datanya ganda.
Misalnya data yang namanya Tjahjo Kumolo itu ada tiga, mungkin dia pindah rumah, mungkin dia punya dua rumah, mungkin punya aset yang harus dipisahkan.
“Nah yang seperti itu harus proaktif. Soal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)-nya kami serahkan kepada KPU. Kami mulai 2017 sudah menyerahkannya ke KPU, jadi tinggal mencocokkan yang meninggal berapa, sampai yang tanggal 17 April baru punya KTP elektronik nanti ada namanya.
Sekarang ini kuncinya tugas pemerintah dan KPU memberikan hak secara konstitusional, supaya setiap warga negara bisa menggunakan hak pilihnya.
“Tetapi ya masyarakat harus proaktif mengecek DPT-nya, yang pindah alamat harus cepat-cepat lapor.”
“Banyak yang pindah alamat 2-3 tahun, tapi belum lapor. Mungkin sibuk, ya kami coba berpikir positif. ”
“Jangan kayak DKI dulu, yang di luar negeri belum terdaftar, tahu-tahu pulang mau nyoblos semua ya nggak ada datanya.”
Progres perekaman KTP elektronik sudah hampir 97 persen. Yang paling rendah Papua, karena faktor geografis, dan kondisi masyarakat yang nomaden tadi yang sulit digerakan. Tapi untuk semua daerah rata-rata sudah di atas 95 persen.(dib)
