oleh

Nasib PMI Pasca BNP2TKI Bubar

JakartaDetakpos– Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) baru baru ini menggelar forum Tematik Bakohumas.

Kegiatan ini mengambil tema impelemetasi  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 “Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI)  Pasca BNP2TKI Bubar”.

Forum tematik Bakohumas dibuka  secara resmi oleh Sekretaris Utama BNP2TKI Tatang Budie Utama Razak, di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari Humas Kementerian/Lembaga.

Narasumber dalam kegiatan tersebut yaitu Deputi Penempatan BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono, Direktur Pelayanan Pengaduan BNP2TKI Wisantoro dengan moderator Plt Kepala Biro Hukum dan Humas BNP2TKI  A Gatot Hermawan.

Sekertaris Utama BNP2TKI  menyatakan, tema  forum Tematik Bakohumas ini sengaja membuat tema berbeda dari yang lainnya, ini dilakukan  supaya menarik dan tidak flat.  BNP2TKI di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dengan  lahir Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka BNP2TKI akan menjadi sebuah Badan baru.

“Sudah saatnya PMI naik kelas. Sudah saatnya yang mengurusi PMI juga naik kelas. Sehingga kita bisa bangga kepada PMI. Kita harus bekerja bersema-sama merubah cerita duka menjadi suka dan menjadi asset yang dibanggakan. Ke depan Nasib PMI akan menjadi lebih baik,”  ujar Sestama BNP2TKI saat membuka Forum tematik Bakohumas pada Rabu, 12/12/2018 di Jakarta.

Menurut Tatang, saat ini tengah dilakukan penyusunan  Peraturan Presiden (Perpers) badan baru. BNP2TKI bubar tidak salah karena dibentuk berdasarkan  Undang-undang Nomoro 39 Tahun 2014  yang kini telah  diganti  dengan Undang-undang Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017. Ini momentum  untuk bermetamorposa.

“Apapun yang terjadi kita tetap melayani PMI. Tapi ketika melihat ada hal yang krusial ada hak sipil yang kita lindungi,” jelasnya.

Ia menambahkan, Undang-undang baru ini memiliki perjalanan sangat panjang  dengan lika liku yang  melibatkan banyak pihak. Ini perubahan fundamental tata kelola PMI dan mempunyai fungsi  lebih kuat karena ada beberapa kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di limpahkan ke badan baru.

Jika melihat melihat Undang-undang ini  sangat ideal karena memiliki bentuk perlindungan konperhensif kepada PMI baik sebelum berangkat, masa penempatan dan  purna, perlindungan  sosial, ekonomi, dan keluarga PMI.

Dilansir Humas BNP2TKI, staf Ahlli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa, Gun Gun Siswadi melihat, dari tema  forum tematik Bakohumas ini sangat menarik karena tertulis  BNP2TKI bubar. Terdapat kontribusi yang kuat dalam penyusunan Perpres, akan dibawa kemana BNP2TKI ini dan ini momentum yang pas artinya ke depan akan ada badan baru.

Gun Gun mengatakan, forum Bakohumas harus dapat berperan dan berkontribusi untuk tata kelola PMI. Pemerintah Pusat dan Daerah dibutukan koordinasi hingga tidak ada tumpang tindih dalam peran tugas dan tanggung jawab. Sehingga  tidak ada lempar tanggung jawab hingga tidak merugian PMI.

“Sinergitas kuat menjadi unsur penting dalam tata kelola PMI, yang merupakan bagian public relations sehinga PMI memperoleh informasi prosedur yang jelas dan akurat. Sebagai wujud nyata anggota Bakohumas  bisa menyebarluarkan informasi melalui media sosial  dan  website yang dimiliki oleh Kementerian Lembaga,” paparnya. (dib)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini