Lombok Tengah–Detakpos-Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Edi Suharto mengatakan sejak gempa Lombok terjadi pada 29 Juli lalu, Kemensos telah melakukan tiga upaya rehabilitasi sosial anak yakni mendirikan Sekretariat Bersama Anak NTB di PSMP Paramitha Mataram, mendirikan tempat layanan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Sumbawa Besar & Sumbawa Barat.
“Kami juga melakukan layanan bergerak (mobile services) yang hingga 15 Oktober 2018 telah melakukan di 122 titik lokasi dan menjangkau sebanyak 14.782 anak,” tuturnya.
Di tempat terpisah Ibu Menteri Sosial Loemongga Gumiwang Kartasasmita bersapa dan berbagi keceriaan bersama anak-anak korban gempa NTB. Kegiatan yang diberi nama “One Day For Children” ini dilaksanakan di Lapangan Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara diikuti 1.200 anak-anak korban gempa NTB.
Ibu Menteri yang hadir bersama persatuan Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial mengajak anak-anak bernyanyi dan menari. Ia juga menyerahkan bingkisan untuk anak-anak, meluncurkan maskot Program Kesejahteraan Sosial Anak, menyerahkan Tabungan Sosial Anak (TASA).
“Anak-anak adalah masa depan kita, masa depan bangsa Indonesia. Setelah bencana gempa bumi lalu, kehidupan sosial anak-anak berubah. Mereka terpaksa tinggal di pengungsian, sekolah dilakukan di tenda darurat, mereka tak punya mainan dan seragam sekolah karena tertimpa bangunan saat gempa,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, tentu menimbulkan rasa sedih sekaligus keinginan agar keadaan mereka dapat kembali seperti semula.
“Oleh karena itu, hari ini saya ingin mengajak mereka bermain, bergembira, dan mengembalikan semangat mereka,” terang Loemongga.
Selain menghadiri acara One Day For Children, Ibu Menteri juga mengunjungi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang berada di Kota Mataram.
Balai ini sebelumnya bernama Panti Sosial Marsudi Putra Paramitha Mataram yang khusus melayani anak berhadapan dengan hukum (ABH), juga membuka layanan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) untuk anak-anak korban pembuangan bayi, korban kejahatan seksual, korban kekerasan, korban penelantaran, dan korban-korban anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya.
“Kehadiran RPSA ini penting sebagai wujud nyata hadirnya negara dalam perlindungan sosial terhadap anak-anak Indonesia. Di sini mereka dilindungi, dipulihkan kondisi dan hak-haknya, didampingi dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi bagi anak yang memerlukan perlindungan secara khusus sehingga anak dapat tumbuh kembang secara wajar,” katanya. (dib)
*
