oleh

Pemerintah Jokowi-JK Persembahkan Laut untuk Marhaen

Jakarta-Detakpos-
Dewan Pimpinan Nasional Keluarga Besar Marhaenis mengadakan Diskusi Media II dengan tema “Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Dalam Era Jokowi-JK.” yang diselenggarakan di Aula Keluarga Besar Marhaenis di Central Cikini Building, Gd.Impression, Jl. Cikini Raya 58A, Lantai 4, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

Diskusi yang dipandu  moderator Ahmad Tabroni yang juga aktivis organisasi Nelayan ini, dibuka oleh Revrison Baswir,  Ketua (Bidang Ekonomi) Dewan Pimpinan Nasional Keluarga Besar Marhaenis sekaligus memberikan pengantar diskusi dan menutupnya.

Dalam pengantarnya Revrison mengatakan
pemerintahan Jokowi-JK memperlihatkan komitmen mereka terhadap pengamalan Pasal 33 ayat 3 di sektor kelautan dan perikanan dengan menegakkan kembali kedaulatan Indonesia di sektor kelautan dan perikanan

Pertama, dengan memerangi praktik ilegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing), dengan cara menenggelamkan kapal-kapal nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia.

Dalam periode 2015 – 2017, terdapat 317 kapal nelayan asing yang sudah ditenggelamkan; kedua, penerbitan regulasi yang berpihak pada si marhaen (Nelayan kecil) dengan diterbitkannya Peraturan Menteri KKP No. 02/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) Dan Pukat Tarik (seine nets).

Menurut Permen ini, terhitung sejak 1 Januari 2017, kapal jenis Pukat Hela dan Pukat Tarik tidak akan dibenarkan lagi melaut. Jumlah kapal yang akan terkena dampak kebijakan ini diperkirakan mencapai 38 ribu unit.

Ketiga, menerbitkan UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Sesuai amanat UU tersebut, sekurang-kurang terdapat lima hal yang harus dilakukan oleh negara untuk melindungi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, yaitu: a) menyediakan prasarana dan sarana; b) memberikan kepastian usaha; c) meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan Kelembagaan Petambak Garam; d) menumbuh kembangkan sistem dan Kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; dan e) melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim.

Berdasarkan ketiga tindakan tersebut, dapat disaksikan betapa kebijakan pemerintahan Jokowi-JK tidak hanya tertuju pada peningkatan kesejahteraan nelayan secara umum, tetapi langsung menukik pada peningkatan kesejahteraan nelayan kecil atau si marhaen.

Sumber : Humas
DPN Keluarga Besar Marhaenis

Editor : A Adib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini