Penambahan Biaya Haji Harus Rasional dan Proporsional

JakartaDetakpos.com-Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj mengatakan kenaikan dan pembengkakan biaya haji memang sudah sejak lama diprediksi akan mengalami kenaikan manakala penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan pada saat masih pandemi seperti sekarang ini.

Menurut Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
setidaknya ada tiga hal yang mengerek kenaikan biaya haji. Pertama, adanya penerapan protokol kesehatan yang menambah cost di sector Kesehatan.

Kedua penyesuaian atas perubahan sistem penyelenggaraan haji yang dibuat oleh Arab Saudi yang juga mengedepankan aspek kesahatan dan teknologi, Ketiga adanya faktor eksternal lainnya yang misalnya naiknya biaya pesawat yang didorong oleh kenaikan enegrgi (avtur).
“Sehingga asumsi-asumsi biaya bisa saja berubah di tengah jalan meleset dari rencana anggara yang sudah disiapkan,”kata Mustolih di Jakarta, Rabu, (1/6/2022).

Maka adanya usulan Menteri Agama pada RDP yang meminta kepada Komisi VIII DPR RI menambah biaya haji bukan sesuatu yang mengejutkan mengingat penyelenggaraan haji musim ini masih sangat dinamis dan fluktuatif, terlebih menyangkut komponen yang cukup penting yakni pembiayan petugas unsur yang menentukan kesuksesan pelaksanaan haji.

Namun begitu, dia mengingatkan angka pengajuan tambahan biaya yang sangat signifikan yakni kurang lebih mencapai Rp. 1,5 trilyun, maka perlu ada kajian lebih detil dan mendalam sejauh mana relevansi dan rasionalisasi tambahan tersebut. Harus ada penjelasan yang detil dan rinci per item-nya.

Etos penggunaan pengeluaran biaya haji jika merujuk pada UU Nomor 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan UU Nomor 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah harus efektif, efesien, proporsional dan adil.

Perlu dipahami, lanjut dia, pengelolaan keuangan haji harus menyeimbangkan akan kebutuhan penyelenggaraan haji pada tahun berjalan (yang akan diberangkatkan pada musim tahun 2022) pada satu sisi sehingga penyelenggaran ibadah haji bisa berjalan lancer, baik dan optimal.

Namun pada sisi yang lain beban tambahan biaya yang diajukan oleh Menag yang nantinya disandarkan/ bersumber pada nilai manfaat kelolaan dana haji yang dikelola oleh BPKH (Badan Pengelola keuangan Haji) di dalamya ada hak dari calon Jemaah haji tunggu kurang lebih 5,2 juta orang. “Hak Jemaah haji tunggu atas nilai manfaat yang biasanya diberikan melalui virtual account bisa terkoreksi secara signifikan.”

Dikatakan, biaya subsidi yang terlalu besar bisa menggerus keseimbangan sistem fiskal keuangan haji baik untuk jangka waktu pendek, menengah maupun panjang. Karena nanti dampaknya ada pada pembebanan biaya subsidi pada musim-musim haji berikutnya, terlebih bila musim haji berikutnya kembali dengan jumlah kuota normal 221 ribu maka tentu beban subsidi yang harus dikeluarkan akan jauh lebih besar. “Oleh sebab itu maka biaya tambahan haji harus rasional dan proporsional,”tutur dia.

Kiranya Komisi VIII DPR RI harus memanggil BPKH sebagai pemegang dan pengelola dana haji untuk urun rembug memecahkan persoalan ini. Sejauhmana besaran yang rasional, proporsional dan tepat terkait perlunya penambahan biaya yang diajukan Menag.

“Terlebih waktu pemberangkatan haji sudah makin dekat, persoalan ini harus segera dipastikan. Jangan sampai berlarut-larut yang pada akhirnya akan mengganggu persiapan penyelenggaraan ibadah haji,”pungkas dia.(d/2)

Editor: A Adib

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *