Jakarta–Detakpos.com-Prediksi bakal terjadi gelombang ketiga pandemi Covid-19 pada Desember, dijadikan alasan pihak yang menginginkan Muktamar NU ke-34 di Lampung ditunda lagi.
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumsel KH Amiruddin Nahrawi mengusulkan agar Muktamar ke-34 NU di Provinsi Lampung digelar pada 2022 dengan alasan hifdzun nafs atau melindungi nyawa dan keselamatan para kiai.
Usulan tersebut akan dibawa untuk menjadi pembahasan utama dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada 25-26 September 2021.
“Saya mengharapkan untuk keselamatan bangsa Indonesia, muktamar jangan diadakan dulu di 2021 karena ini dalam tahap PPKM ke depan. Jadi kita harus menjaga dan melindungi nyawa, hifdzun nafs,” katanya dilansir NU Online, Selasa (21/9/2021).
Menurutnya, perhelatan Muktamar NU yang melibatkan pengurus cabang se-Indonesia membutuhkan persiapan matang sehingga tidak mungkin apabila forum permusyawaratan tertinggi NU itu dilaksanakan dalam waktu dekat.
Ditambah, ada prediksi akan terjadi gelombang ketiga Covid-19 dan lonjakan kasus tinggi pada Desember mendatang. Ia mengingatkan agar jangan sampai gelaran muktamar menjadi penyebab dari lonjakan kasus Covid-19 dan menyebabkan klaster baru penularan virus.
“Para ketua PCNU pasti akan datang di tempat muktamar dan itu pasti timbul keramaian. Artinya, NU sebagai organisasi terbesar harus memberi contoh yang baik agar tidak menurunkan marwah NU,” terang Amir.
Ia mengakui bahwa penyelenggaraan muktamar dengan segera memang bagus, tetapi dalam situasi Covid-19 yang masih belum sepenuhnya terkendali ini, alangkah lebih bagus lagi jika muktamar ditunda hingga 2022 untuk memastikan Covid-19 benar-benar terkendali dengan berbagai persiapan matang.
Ia menyarankan agar pelaksanaan muktamar hendaknya dilaksanakan paling tidak pada Mei atau Juni 2022. Sebab jika diadakan pada akhir 2021, waktu sudah semakin mepet dan terhitung hanya tinggal beberapa bulan lagi.
“Secara persiapan pasti masih amburadul. NU ini kan bukan ormas abal-abal. Ormas tebesar dan memberi contoh pada setiap persoalan di Indonesia. Jadi ini jangan sampai memberikan contoh buruk. Kita harus dar’ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih (mencegah kerusakan daripada mengejar maslahat),” pungkasnya.
Selain usulan pelaksanaan muktamar pada 2022, ada pula sejumlah PWNU yang menginginkan agar muktamar digelar pada akhir 2021. Salah satunya PWNU Jawa Timur yang pada Senin (20/9/2021) kemarin menggelar pertemuan para kiai sepuh di Pesantren Lirboyo. Pada pertemuan itu, para kiai sepuh Jatim memberikan masukan kepada PBNU untuk menyiapkan muktamar pada tahun ini. Alasan dari usulan agar muktamar digelar pada akhir 2021 itu adalah untuk menjaga kegiatan organisasi tetap berjalan normal. Pada pertemuan kiai-kiai sepuh Jatim itu juga dibahas bahwa NU dalam sejarahnya sudah pernah melakukan muktamar dalam keadaan normal dan genting. Pengalaman itu diharapkan bisa menjadi pijakan bagi PBNU untuk menggelar muktamar, tanpa ditunda-tunda lagi.
Ketua PWNU Papua H Toni Wanggai mengusulkan agar Muktamar NU diselenggarakan pada 2022 dengan dua pertimbangan yakni mengenai aspek kesehatan dan kemanusiaan.
“Saat ini pandemi Covid-19 belum sepenuhnya terkendali. Bahkan penyebaran virus di sejumlah daerah masih terjadi. Pemerintah pun kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan variasi level 2, 3, dan 4 di sejumlah wilayah Jawa-Bali dan provinsi yang lain,” katanya.
Ia mengutip pernyataan resmi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa Covid-19 masih terus bermutasi dengan berbagai varian yang berbahaya seperti Alfa dan Delta. Virus SARS-CoV-2 itu kini juga bermutasi menjadi varian MU yang berpotensi menjadi dominan dan perlu diantisipasi.
Selain itu, Toni sepakat dengan pernyataan Pakar Epideimiologi UI dr Syahrizal Syarif yang memprediksi akan ada gelombang ketiga Covid-19 pada Desember 2021. Sebab lonjakan kasus di Indonesia telah terlihat pada kisaran tiga hingga lima bulan sekali. “Kenaikan kasus tertinggi di Indonesia terjadi pada Desember 2020, April dan Agustus 2021, sehingga pada Desember 2021 ini pandemi Covid-19 sangat berisiko dan dapat melonjak kembali jika masyarakat tidak menjaga protokol kesehatan, seperti yang kita alami sebelumnya,” ujar Toni.
Selain aspek kesehatan yang menjadi pertimbangan, ia juga menyoroti soal aspek kemanusiaan. Dikatakan bahwa banyak dari pengurus NU yang terpapar Covid-19 dan meninggal dunia. “Banyak pengurus PBNU, PWNU, PCNU dan keluarga yang terpapar bahkan meninggal. Hal ini berdampak pada kesiapan PBNU dan panitia menyiapkan penyelenggaran Muktamar ke-34 NU dalam waktu singkat di tahun 2021,” katanya.
Berdasarkan pertimbangan itu, PWNU Provinsi Papua menyarankan dan mengusulkan agar penyelenggaraan Muktamar ke-34 NU di Lampung tidak dilaksanakan pada akhir 2021. “Karena (Muktamar NU) idealnya dilaksanakan pada 2022,” pungkas Toni.
Sementara itu, Ketua PWNU Sulawesi Selatan KH Hamzah Harun Alrasyid mengusulkan agar Muktamar ke-34 NU diselenggarakan pada akhir 2021. Hal tersebut berdasarkan kasus positif Covid-19 yang mulai berangsur melandai dan masifnya kegiatan vaksinasi bagi masyarakat. Menurut Kiai Hamzah, muktamar dapat dilakukan secara hibridasi dengan metode luring dan daring. Dengan catatan harus ada pembatasan dan penerapan protokol kesehatan ketat. Hal itu menurutnya, dilakukan sebagai upaya adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi. “Setahun lebih pandemi telah berlangsung dan NU terbukti mampu beradaptasi dengan tetap aktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, dakwah dan pendidikan dengan memanfaatkan teknologi,” ujarnya. Ia melanjutkan bahwa selama pandemi Covid-19 berlangsung, NU berada di garis depan dalam ikhtiar memutus mata rantai penyebaran virus sekaligus menanggulangi dampak pandemi bagi masyarakat luas.
“NU juga menjadi salah satu penyokong utama yang mendukung penuh dan terlibat aktif dalam program vaksinasi yang digalakkan pemerintah,” tandasnya. Berbagai usulan atau masukan dengan berbagai pertimbangan masing-masing mengenai perhelatan Muktamar ke-34 NU itu akan disampaikan dan menjadi pembahasan, serta diputuskan bersama dalam forum Munas-Konbes NU pada akhir pekan ini.
Editor: A Adib
