oleh

Seskab: Secara Logika Tidak Masuk Akal

  JakartaDetakpos-Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membantah isu yang dilontarkan salah satu kubu di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengenai permintaan mahar Rp500 miliar pada calon menteri dari kalangan profesional.

“Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa proses rekrutmen untuk calon menteri itu sebenarnya dilakukan secara teliti, hati-hati oleh Bapak Presiden. Dan kemudian ada isu seperti itu, uang Rp500 miliar itu kan bukan uang kecil, uang sangat besar sekali, bagaimana uang itu ada, dan kalau ada dengan gampang dilacak oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),” kata Seskab menjawab wartawan di ruang kerjanya, Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Senin, kemarin.

Menurut Seskab, semua mengetahui dalam proses penentuan menteri, Presiden secara langsung yang memilih, sangat hati-hati, kemudian representasi partai pun tidak semua yang diusulkan partai itu disetujui oleh presiden. Bahkan beberapa nama-nama yang cukup kredibel dan juga nama besar,  ada yang tidak setuju Presiden. Dengan demikian isu itu pasti isu yang tidak akan bisa dibuktikan.

“Engga mungkin. Untuk apa kasih uang Rp500 miliar hanya sekedar jadi menteri. Kan ini secara logika juga tidak masuk akal. Menteri gajinya enggak sampai Rp100 juta bagaimana bisa kemudian uang dengan sejumlah itu dikeluarkan,” tegas Seskab saat wartawan kembali menanyakan mengenai kemungkinan adanya mahar Rp500 miliar bagi calon menteri itu.

Terkait masih adanya sejumlah partai politik pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum mendapatkan jatah menteri, wakil menteri atau staf khusus, Seskab Pramono Anung mengingatkan, bahwa penentuan menteri, wakil menteri, staf khusus presiden itu merupakan hak prerogratif presiden dan sepenuhnya adalah kewenangan presiden.

Tentunya, lanjut Seskab, Presiden memikirkan semua partai yang pada waktu itu memberikan dukungan kepada beliau. Nah mengenai tempat dan sebagainya ya Presiden yang akan memutuskan.

“Tapi yang jelas bahwa memang ada aturan main, ada hitungan yang sudah disampaikan oleh presiden ke partai sebelum pelaksanaan pilpres ini berlangsung, sehingga sudah ada gambaran. Karena ini kan Presiden pada periode kedua, sehingga aturan mainnya sudah ada,” jelas Seskab. Mengenai hitungannya dengan jumlah suara yang diraih partai politik, Seskab menunjuk yang sudah mendapatkan komposisi dan sebagainya, kenapa  PDIP dapat 6, kenapa Golkar dapat 3 dan seterusnya. “Itu ada hitungannya,” ujarnya.

Mengenai kemungkinan partai politik yang belum mendapatkan posisi diakomodir di wakil menteri (Wamen), Seskab kembali menegaskan, itu kewenangan Presiden. Mengenai kapan wamen baru diumumkan, Seskab Pramono Anung mengatakan,bahwa  sekarang ini konsentrasi presiden adalah memperbaiki perekonomian kita. Salah satu yang ingin segera diselesaikan adalah di BUMN karena di BUMN ini banyak BUMN-BUMN besar yang memang perlu segera dilakukan pembenahan. Di antaranya yang sekarang sudah dilakukan adalah Pertamina,  sebentar lagi PLN, kemudian juga Inalum, perbankan kita Bank Mandiri, bank BTN dan beberapa bank lainnya.

Adalah Ketua Umum PPP versi Muktamar Humphrey Djemat menebar gogon (gosip-gosip underground) politik saat berbicara kepada publik di diskusi “Quo Vadis Pilkada Langsung”, Minggu (24/11). Gosipnya, ada calon menteri yang gagal menjabat gara-gara diminta kontribusi Rp500 miliar oleh salah satu partai politik.

“Saya mendengar ada seorang calon menteri pilihan Pak Jokowi berasal dari kalangan profesional namun dikendarainya partai harus berkontribusi Rp500 miliar selama masa jabatannya.

Karena ia memegang teguh profesionalitasnya dan hati nuraninya ia menolak ketentuan itu sehingga akhirnya tidak dilantik,” ujar Humphrey, dikutip Media Indonesia.

Diskusi ini diselenggarakan di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Selain Humphrey, panitia juga menghadirkan mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay, Peneliti Formappi Lucius Karus, Direktur Eksekutif Nation and Character Building Institute (NCBI) Juliaman Saragih, dan Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin.

Humphrey menyayangkan politik transaksional masih terjadi untuk jabatan sekelas menteri meskipun di atas kertas penunjukan menteri adalah hak prerogatif presiden.

Ia mempertanyakan  mengapa partai politik masih saja terus mencampuri urusan pemilihan menteri demi keuntungan finansial. Informasi gogon ini didapat Humphrey karena sang calon menteri yang gagal menjabat itu diakuinya sebagai teman dekatnya sendiri. Tentu saja, selain tidak membuka nama parpol, nama teman dekatnya itu juga tidak disebut.

Sumber: Humas Seskab

Editor: AAdib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini