Bojonegoro –Detakpos.com-Sejumlah nama wartawan lengkap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya masuk dalam daftar penerima hasil pengaraian batik lokal Bojonegoro dalam rangka pemulihan ekonomi akibat Covid-19 dari Pemkab setempat.
Bingkisan dikemas dalam bentuk paket Hari Raya Idul Fitri. Pencantuman nama dan NIK tersebut tanpa sepengetahuan mereka. Karena itu sejumlah jurnalis yang mendapatatkan bingkisan lebaran ini menolak santunan tersebut.
Sejumlah wartawan pun mengembalikan bingkisan lebaran yang berisi kain batik kepada Pemkab Bojonegoro, sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021.
Salah satunya adalah Tony Firmansyah, wartawan SCTV. Tony mengatakan, pemberian bingkisan menjelang hari raya Idul Fitri dari anggaran Pemkab Bojonegoro adalah kurang pas, apalagi mencatut NIK tanpa konfirmasi.
“Ada banyak nama wartawan yang terdata mendapatkan bingkisan dari Pemkab Bojonegoro. Terdata berdasarkan NIK tanpa konfirmasi pemilik NIk,” ucap Tony, kemarin.
Tony menjelaskan, ia memang pernah menyetorkan NIK kepada Pemkab Bojonegoro saat hendak mengikuti vaksin Covid 19. Namun secara sepihak, tiba-tiba NIK muncul di dalam Surat Keterangan (SK) sebagai penerima bingkisan lebaran hari raya Idul Fitri 2021 yang ditandatangani dan di terbitkan oleh Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah.
Hal senada disampaikan Dewi Rina Handayani. Ia menyebutkan, NIK yang ada di KTP sifatnya rahasia. “Mestinya ada konfirmasi kepada pemilik untuk menghindari penyalahgunaan,” ucap Dewi Rina Handayani, yang sehari-hari bekerja sebagai kontributor media nasional TV One.
Sementara itu, menyikapi kejadian tersebut, Bambang Yulianto, ketua Forum Jurnalis Televisi Bojonegoro (FJTB), sangat menyayangkan.
Wartawan Metro TV yang kesehariannya disapa Eeng ini mengatakan, “Ini adalah sikap arogansi penguasa, (Red: Bupati). Kenapa arogan, karena secara sepihak Bupati sudah menerbitkan surat keterangan (SK) tanpa konfirmasi atau persetujuan dari yang bersangkutan, dalam hal ini adalah wartawan”.
“Selain itu, penerbitan SK kepada wartawan sebagai daftar penerima bingkisan lebaran tersebut merupakan salah satu bentuk modus untuk melegalkan bancaan bingkisan lebaran”.
“Dan yang membuat saya aneh dan heran, kenapa hal ini bisa luput dari kontrol DPRD? Dimana letak kinerja dan fungsi kontrol 50 anggota wakil rakyat tersebut? Padahal anggaran bingkisan lebaran yang konon menghabiskan uang hampir Rp 5 miliar tersebut bersumber dari uang rakyat”.
“Jika tindakan-tindakan demikian tidak segera diakhiri, maka akan sangat mungkin dapat menimbulkan spekulasi liar dan preseden buruk di masyarakat. Sebab bukan tidak mungkin hal ini akan terulang lagi,”pungkas Eeng.
Kabag Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro Masirin dikonfirmasi membenarkan ada sejumlah wartawan yang mengembalikan bingkisan kepada dirinya. ” Ya memang ada sejumlah penerima mengembalikan ke saya,”ungkap Masirin via WA, semalam.
Namun Masirin menyampaikan hal ini dalam kapasitas dirinya sebagai pihak yang menyerahkan kepada sejumlah wartawan.
“Saya menyampaikan ini sebatas sebagai yang menyerahkan barang tersebut ke temen teman.”
“Terkait sikap teman teman wartawan, kami serahkan kepada masing masing penerima,”paparnya.
Pewarta: Jarwati
Editor: AAdib
