Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi Tantangan Dunia Pendidikan

JakartaDetakpos -Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan masih tertinggalnya kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dibandingkan negara lain di dunia, bahkan di Asia, merupakan tantangan terbesar yang perlu diselesaikan sebelum memasuki usia 100 Tahun kemerdekaan pada 2045.

QS World University Ranking pada 19 Juni 2019 merilis laporan 1.000 universitas terbaik dunia, Indonesia hanya berhasil mengirimkan sembilan Universitas. Universitas Indonesia berada di peringkat ke-296, Universitas Gadjah Mada di peringkat ke-320, disusul Institut Teknologi Bandung di peringkat ke-331.

Padahal dari segi anggaran, DPR RI telah mengalokasikan 20 persen dana APBN untuk sektor pendidikan, sesuai amanah UUD 1945. Di APBN 2020 ini jumlahnya mencapai Rp 505,8 triliun atau meningkat 2,7 persen dibanding APBN 2019 lalu sebesar Rp 492,5 triliun.

“Managemen pengelolaan dana pendidikan yang perlu diperbaiki pemerintah agar bisa mendongkrak kualitas pendidikan, termasuk pendidikan tinggi,” ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional dengan tema ‘Peranan DPR RI dalam Pengawasan Pelaksanaan Pendidikan Tinggi di Indonesia’, di Jakarta, Sabtu (31/08/19).

Turut menjadi narasumber antara lain Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kilik Ro, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Gas Negara Syahrial Mukhtar, dengan moderator Prof. Effendi Gazali. Turut hadir antara lain Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Prof. Dr. Rudy Harjanto, Direktur Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Prof. Dr. Paiman Raharjo.

Dia menguraikan, mulai di APBN 2019, DPR RI dan pemerintah sudah menganggarkan dana abadi riset, dimulai dengan Rp 990 miliar dan akan ditingkatkan secara bertahap. Secara berkala, DPR dan pemerintah juga telah menaikan anggaran dana abadi pendidikan dari Rp 35 triliun menjadi Rp 55 triliun, dengan target mencapai Rp 100 triliun.

DPR dan pemerintah juga sepakat mulai APBN 2020 ini ada pengalokasian dana abadi kebudayaan untuk memperkuat sektor pendidikan. Jumlahnya mencapai Rp 5 triliun dan akan bisa digunakan mulai tahun 2021.

” Melalui pemanfaatan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran, diharapkan akan simultan dengan peningkatan daya saing sumber daya manusia Indonesia,” urai Bamsoet.

Bambang memaparkan, agar berbagai dana tersebut bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah. Selain itu, DPR melalui Komisi X dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan tinggi telah membuat berbagai Panita Kerja (Panja). Antara lain, Panja Kelembagaan dan Akreditasi Perguruan Tinggi, Panja Standar Nasional Pendidikan Perguruan Tinggi, dan Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, salah satu fokus yang menjadi sorotan saat ini adalah permasalahan tata kelola dan mutu perguruan tinggi. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain lemahnya kelembagaan, rendahnya status akreditasi program studi, rendahnya mutu program studi, serta masalah hambatan pelaksanaan kebijakan dan target pendidikan yang dilaksanakan oleh Kemenristekdikti.

Dia menambahkan, pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengawasan tersebut dilaksanakan guna memastikan pelaksanaan pendidikan tinggi sesuai dengan amanah UUD 1945.(d/2)

Editor : A Adib

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *