oleh

Belajar Tatap Muka di Pesantren Perlu Hati Hati

JakartaDetakpos– Hasil Rapat Koordinasi Nasional, Komisi Perlindungan Anak (KPAI) mendukung arahan Presiden Joko Widodo bahwa pembukaan pembelajaran tatap muka perlu kehati-hatian dan berdasarkan kajian yang cermat.

“Hal ini tentunya juga berlaku untuk pondok pesantren dan satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama,”kata Ketua KPAI Susanto di Jakarta, Jumat, (12/6).

Tahun ajaran baru dapat dimulai, namun pembukaan pembelajaran tatap muka di pondok pesantren dan satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama harus melalui kehati-hatian, pertimbangan matang dan kesiapan yang terstandart protokol kesehatan.

Perlu data kesehatan, hasil koordinasi dengan berbagai instansi terkait serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta persetujuan orangtua.

“Hal itu mengingat kondisi kasus Covid-19 di Indonesia saat ini masih tinggi dan rentan berisiko bagi masyarakat termasuk lingkungan pesantren,”tegas dia.

Rakornas mendorong Pemerintah menyegerakan penyusunan protokol dan pedoman kesehatan yang relevan dengan kekhasan pondok-pesantren dan satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama.

Mengingat, lanjut dia, kondisi pondok pesantren dan satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama di Indonesia memiliki disparitas sangat beragam, baik kapasitas kelembagaan, ketersediaan dan rasio sarana dan prasarana, lingkungan sosial pesantren, kemampuan orangtua santri.

“Maka pemerintah perlu memetakan kesiapan dan membantu pesantren serta satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama hingga benar-benar siap dan aman untuk semua anak/santri. Hal ini sebagai bagian untuk memastikan jaminan kesehatan dan keselamatan santri agar tumbuh kembang dengan optimal.

Berikutnya, perlu menjamin pondok pesantren dan satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama aman dari potensi kerentanan dan dampak Covid-19.

“Pemerintah perlu membiayai rapid test dan swab test kepada santri, guru, ustadz dan kiai,”tutur Susanto.

Hal itu terkait latar belakang santri sangat beragam dengan kondisi sosial ekonomi yang bervariasi.

“Jika Pemerintah tidak menanggung pembiayaan tersebut, ada potensi kerentanan santri tidak melakukan rapid test dan swab test, mengingat biayanya tidak murah. Dikhawatirkan menjadi kendala bagi santri.”

Kondisi ini tentu perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan masalah baru di pondok pesantren dan satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama dari bahaya penularan covid-19.

Dinas Kesehatan di Seluruh Indonesia, perlu memberikan edukasi pola hidup bersih dan sehat kepada semua santri di pondok pesantren dan satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama agar santri terjaga kualitas kesehatannya dengan baik.

Untuk optimalisasi sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), menurut Susanto, pondok pesantren perlu perbaikan secara terus menerus baik secara offline dan online serta dukungan sarana dan prasarana pembelajaraan yang memadahi yang dibantu oleh Pemerintah, agar beragam kelemahan dan hambatan PJJ selama ini dapat diatasi dan diperbaiki melalui pengembangan sistem dan inovasi pembelajaran yang ramah untuk semua anak dengan berbagai kondisinya, seperti: subsidi quota internet, infrastruktur dan fasilitas untuk belajar berbasis daring agar terpenuhi.

Mengingat rumah menjadi pusat aktivitas anak termasuk santri yang belum bisa ke pondok pesantren, pemerintah melalui Kementerian/Lembaga terkait serta pemerintah daerah agar mengedukasi para orang tua memberikan pengasuhan terbaik bagi anak, berkoordinasi dan bekerja sama dengan para tenaga pendidik untuk pemenuhan hak pendidikan anak, mendampingi anak dalam mengakses internet, serta mengedukasi pola hidup sehat dan bersih.(d/2).

Editor: A Adib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini