oleh

Libatkan Kades dan Lurah Agar BPJS Kesehatan Tepat Sasaran

BojonegoroDetakpos-Nota  Kesepakatan (MoU) antara Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Bojonegoro, Jawa Timur,  disarankan melibatkan kepala desa dan kelurahan

Hal itu dinilai perlu untuk mengetahui sasaran warga yang akan dibiayai dari dana APBD 2020, agar tidak salah sasaran.

“Karena BPJS kelas 3 yang dibiayai APBD tentu kan harus orang yang benar benar memenuhi kriteria,” tutur anggota DPRD Bojonegoro, Jawa Timur,  Lasuri, Kamis, (16/1).

Kecuali BPJS mandiri, lanjut dia, orang yang kaya tapi dia mengmbil di kelas 3, tidak ada masalah, karena mereka membayar sendiri.

Dan juga harus di jelaskan, menurut Lasuri,  dalam MoU yang sudah dilakukan oleh BPJS dan Dinkes adalah bagaimana proses pendaftarannya.

Dikatakan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, telah menganulir surat terdahulu terkait larangan kepala desa dan lurah menerbitkan surat keterangan tidak mampu (SKTM,) kesehatan.

Menurut Lasuri, surat ini menganulir surat yang terdahulu yang melarang kepada kades untuk tidak menerbitkan SKTM.

“Tapi hanya di batasi per akhir Januari penerbitan SKTM. Petanyaanya apakah MoU yang dilakukan Dinas Kesehatan BPJS di mana proses pendaftaran per 1 Februari itu bisa langsung di gunakan dan biaya pengobatan ditanggung oleh BPJS,”tutur dia.

Seperti diketahui, tahun 2020 Pemkab Bojonegoro mengajukan tambahan jumlah Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) BPJS Kesehatan sebanyak 124 ribu warga, jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2019 yang berjumlah 90 ribu.

Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp 166 milyar untuk menanggung biaya berobat ke rumah sakit bagi warga kurang mampu ini.
(d/2).

Editor: A Adib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini