oleh

Sigit Kusharianto dan Sukur Priyanto Pastikan Usulan Reses Masuk APBD 2020

BojonegoroDetakpos – Anggota DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, Sigit Kusharianto dan Sukur Priyanto saat kunjungan memanfaatkan masa reses sidang II, Kamis (10/10), memastikan usulan masyarakat bisa masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Sigit Kusharianto saat reses di Desa Kalianyar, Kapas, Bojonegoro, mempersilakan masyarakat yang hadir memberikan usulan, dan juga pertanyaan.

Kemudian usulan yang masuk akan diupayakan bisa terakomodasi dalam APBD tahun depan.

“Semua usulan dari masyarakat tadi sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dan terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga akan saya upayakan bisa terlaksana,” kata anggota DPRD dari Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.

Masih menurut Sigit, tahun depan akan mengupayakan agar pembangunan jalan poros kecamatan yang menghubungkan Kecamatan Kapas dan Dander bisa terlaksana.

Selain itu akan mengusulkan pemberian peralatan dramband untuk setiap kecamatan.

“Drainase memang usulan kami, tetapi tidak nampak tutup dari drainase. Ke depan akan diusulkan agar menjadi satu paket. Sementara terkait penambang pasir memamg delematis. Sebab yang dilarang penambangan pasir dengan mesin. Tetapi yang manual diperbolehkan,” ujarnya.

Sejumlah warga Bojonegoro mengikuti kegiatan reses DPRD. (Istimewa)

Terkait bantuan tambahan modal koperasi, dia menjelaskan harus menjadi koperasi, berbadan hukum dan tercatat di Kesbangpol. Sebab koperasi yang bisa diberi bantuan hibah haruslah koperasi yang berproduksi, sehingga menjadi koperasi yang mandiri.

Sementara itu Sukur Priyanto yang memanfaatkan waktu reses bertemu dengan konstituen di Desa Sambiroto, Kapas, juga akan berupaya agar masyarakat bisa sejahtera.

Dengan APBD Bojonegoro yang mencapai Rp 7 trilliun,
“Semua usulan yang masuk akan saya tampung, dan perjuangkan. Supaya nantinya bisa masuk dalam APBD. Termasuk pemberian biaya untuk kesehatan masyarakat miskin,” ujar politisi asal Partai Demokrat itu.

Dia mengungkapkan, jumlah APBD Bojonegoro yang cukup tinggi, belum sebanding dengan pengentasan kemiskinan. Karena angka kemiskinan masih di atas 200 ribu. Berbeda dengan daerah lain yang memiliki APBD kecil.

“Kami akan mendorong pengentasan kemiskinan dengan terbukanya lowongan kerja. Selain itu pembangunan yang dilaksanakan pemkab harus tepat sasaran,” tegasnya. (ADV)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini