Jakarta–Detakpos-Pembayaran utang BUMN oleh pemerintah sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemik virus corona atau Covid-19.
Pemerintah membayar utang kepada BUMN Rp108,48 triliun, merupakan langkah tepat untuk mengerakan BUMN yang bersentuhan langsung dengan ekonomi masyarakat
Utang tersebut dialokasikan pemerintah kepada BUMN karya sebesar Rp12,16 triliun, PT KAI Rp 300 miliar, PT PLN Rp 48,46 triliun, PT Kimia Farma Rp1 triliun, Perum Bulog Rp 56 miliar, PT Pertamina Rp 40 triliun, dan Pupuk Indonesia Rp 6 triliun.
“Semua BUMN ini sangat bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Seperti Pupuk Indonesia yang selama ini sangat berperan menjaga ketersedian pupuk bagi Petani,”kata
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono di Jakarta, Senin (8/6).
Dengan demikian sangat matching dengan program peningkatan pangan di masa pandemi Covid-19 yang dicanangkan presiden Joko Widodo
Hampir 4 tahun utang pemerintah kepada BUMN tidak dibayar. Dengan dibayarnya utang BUMN ini tidak lepas dari peran besar Menko Perekonomian yang mengerti benar tentang program program pemulihan ekonomi disaat Covid- 19 yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi untuk perekonomian dan pendapatan masyarakat.
Dengan mengucurnya dana Rp 108,48 trilyun akan dapat meningkatkan permintaan domestik dari sisi komsumsi dan investasi yang dilakukan oleh BUMN sehingga bisa menghindarkan prediksi Bank Dunia bahwa pertumbuha ekonomi nasional pada tahun ini akan nol persen dan mengarah ke minus persen.
Sementara di sektor perbankan BUMN, menurut Arief untuk sektor properti yang merupakan salah satu sektor yang mengalami pelemahan permintaan akibat dampak Covid 19
Pemerintah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Untuk menyukseskan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Perseroan ditunjuk BP Tapera untuk menyediakan layanan pengelolaan dana Tapera dalam bentuk Bank Kustodian.
Dikatakan, Tapera merupakan program Pemerintah untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyelenggaraan tabungan perumahan.
“Program ini bertujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta,”kata Arief.
Sehingga pertumbuhan sektor properti tetap bisa tumbuh dan akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja dan permintaan bahan baku bangunan
“Kami mengusulkan agar Menteri BUMN yang sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan merger di BUMN, sebaiknya Bank BTN di-marger atau diakuisisi oleh BRI sehingga akan makin memperkuat permodalan dan makin fokus untuk mengembangkan perumahan murah masyarakat,”kata Arief.
Dengan program program BUMN yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian sudah memberikan signal positive di pasar keuangan dan pasar modal dalam beberapa minggu. Hal ini ditandai dengan kurs rupiah yang menguat dan Indek Harga saham IHSG sudah akan menyentuh di angka 5.000-an.(d/2).
Editor: A Adib
