oleh

Direksi Pertamina Kena Sial Akibat TKDN

JakartaDetakpos.com-Direktur Eksekutive Warna Institute Arief poyuono merasa kasian Direktur Pertamina dipecat karena pemerintah gagal mendorong meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada proyek proyek yang dibiayai dari APBN dan BUMN.

Padahal kalau mau dilihat secara fakta yang jelas, menurut Arief, bukan sama sekali kesalahan Direktur Pertamina yang masih menggunakan pipa impor untuk proyek di Pertamina. “Itu cuma urusan peanut alias cuma itungan satuan trilyun,”ungkap Arief di Jakarta, Minggu, (14/3/2021).

“Tapi coba lihat proyek proyek pengadaan untuk barang dan produk Pertahanan dan Keamanan yang jumlah ratusan trilyun berapa prosentase TKDN?,”tanya dia.

Oke lah, kata dia, TKDN-nya minim lalu apakah ada dalam due diligence pembelian alutsista ada transfer technologinya. “Kan sami mawon, sampai saat ini saja yang nama overhoul pesawat tempur dan pengangkutan masih mayoritas di LN,”tutur dia.

Jadi, bicara TKDN itu bukan cuma bicara komponen lokal tapi juga pengunaan SDM lokal. “Jangan proyek pemerintah dan BUMN justru menghasilkan kue pertumbuhan ekonomi bagi rakyat negara lain bukan negara kita sendiri.”

Lalu TKDN yang tidak kunjung meningkat di proyek pemerintah, contoh saja pengadaan alat alat pendidikan, mayoritas masih mengunakan produk impor seperti mebel untuk sekolah
hampir dipenuhi produk impor yang menguasai pasar mebel domestik.

“Padahal Presiden Jokowi paham banget kultur bisnis berbasis kayu yang beliau geluti sendiri selama puluhan tahun. Namun sayangnya potensi ekonomi dan konstituen politik yang pro pemerintah ini dibiarkan merana dan satu per satu mati. Inilah yang harus ditinjau di lapangan secara faktual,”tutur dia.

Menurut dia, setidaknya pemerintah bisa memilah mana usulan impor yang berguna bagi industri nasional, mana impor yang hanya memanfaatkan label SNI namun nyatanya didatangkan secara CKD atau bulat-bulat.

“Dah, jangan terprovokasi oleh para elite politik, legislatif maupun pengamat bayaran agar membuka keran impor, dengan alasan penyelamatan ekonomi,”ujar Arief.

Pemerintah harus menelisik lebih jauh alasan tersebut realistis atau sekadar untuk kepentingan sesaat para mafia impor yang memungut rente dari proyek proyek pemerintah dan BUMN

Hal lain coba check apa iya LKPP sudah menjalankan aturan TKDN di mana rendahnya penyerapan produk dalam negeri dalam pengadaan barang pemerintah dan BUMN, karena Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP) sebagai pelaksana tidak melakukan penyesuaian atau perubahan dalam peraturannya.

“Seharusnya dengan kebijakan TKDN itu berarti kita bisa menerapkan non tarif untuk menahan laju masuknya barang impor,”tambah dia.

Selain itu juga masalah rendahnya serapan produk lokal dalam lelang pengadaan barang oleh instansi pemerintah dan BUMN. Kondisi ini terjadi karena aturan yang dibuat LKPP sebagai pelaksana cenderung menguntungkan produk impor.

Sebagai dampaknya, dana ratusan triliun rupiah dalam anggaran belanja pemerintah dan BUMN yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri menjadi tidak efektif.

LKPP itu lebih memprioritaskan harga murah, importasi material atau barang lainnya akan membanjiri pasar kita, terutama misal dari China atau negara lain yang lebih efisien.
“Maka produsen atau industri lokal kalah lebih dulu. Jadi patokannya jangan harga murah, lihat juga sisi kandungan lokalnya, dan tentu kualitas,”tutur dia.

“Nah tuh, kan kasian Direktur Pertamina yang cuma jadi korban karena Jokowi tidak menjalan “Looking The Truth From The Fact” terkait TKDN,”pungkas Arief.(d/2).

Editor: A Adib

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini