oleh

DPRD Bojonegoro Pastikan Program Tidak Bersentuhan Publik Ditunda

BojonegoroDetakpos – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, memastikan program pembangunan yang tidak bersentuhan dengan publik pada 2020 akan ditunda pelaksanaannya.

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto, mengatakan, informasi dari pemerintah pusat, untuk dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH Migas) anjlok.

Oleh karena itu berimbas untuk perencanaan pembangunan di Bojonegoro. DPRD akan memastikan program-program yang menjadi prioritas dan merupakan kepentingan masyarakat Bojonegoro yang direalisasikan.

“Nanti kita akan lihat untuk program-program yang tidak langsung menyentuh kepentingan masyarakat yang akan kita tunda dan tidak dilaksanakan tahun 2020. Tetapi kami masih optimistis program prioritas akan bisa terlaksana tahun depan,” kata Sukur.

Menanggapi rencana dari Badan Perencanaan dan Pmbangunan Daerah (Bappedaa), yang akan mengurangi pembangunan jalan, jembatan, alokasi dana desa (ADD), pembangunan fasilitas pendidikan, dan lainnya. Politisi asal partai demokrat tersebut tidak mempersoalkannya. Sebab bila anggaran dana tidak ada, terpaksa ada program pembangunan yang ditunda.

“Tidak masalah, yang terpenting bukan program pembangunan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkan DPRD akan memperjuangkan jumlah DBH Migas yang diterima oleh pemerintah kabupaten (pemkab). Sebab “lifting” migas stabil dan harga juga stabil. Sehingga tidak masuk akal bila DBH Migas yang diterima Bojonegoro anjlok, tinggal sekitar Rp900 miliar.

“Seharusnya nilai DBH Migas paling tidak sama dengan penerimaan tahun ini. Dengan jumlah diatas Rp2 trilliun lebih,” tegasnya. (*)

Penawarta: Jawarti
Editor: Redaksi/Agus S

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini