Skema Gross Split Gairahkan Investasi Migas

Jakarta- Detakpos- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong gairah investasi migas. Perubahan skema bagi hasil dari cost recovery menjadi skema gross split menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkannya.

Beberapa nilai tambah atau insentif dalam kontrak migas skema gross split antara lain: pertama, membuat proses procurement yang dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas menjadi lebih sederhana.

Tidak perlu proses persetujuan  panjang oleh SKK Migas, karena biaya operasi migas sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor.

“Semua kontraktor migas itu bisa melakukan sistem pengadaaan sendiri yang tidak ikut diatur oleh Pemerintah. Jadi silahkan saja, saya yakin akan mempercepat proses,”ujar Menteri ESDM, Ignasius Jonan pada Economic Challange, Kamis (30/3).

Kedua, apabila harga minyak kurang menarik, maka KKKS bisa mendapatkan tambahan split hingga 7,5%. Sebagai contoh dengan harga minyak saat ini sekitar US$ 50 per barel, maka dengan kontrak gross split, kontraktor akan mendapatkan tambahan split sebesar 5%.

Keuntungan ketiga, dalam hal komersialisasi lapangan tidak mencapai keekonomian tertentu, Menteri ESDM dapat memberikan tambahan persentase paling banyak 5% kepada KKKS.

“Ini adalah wujud konkrit Pemerintah melindungi investasi agar fairness tetap terjaga. Diskresi tambahan split maksimal 5% ini diharapkan dapat mendukung kegiatan operasi migas termasuk eksplorasi lebih bergairah,” tutur dia.

Dukungan Pemerintah lainnya juga terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang menjadi salah satu komponen variabel yang dapat meningkatkan split KKKS.

“Dengan besaran TKDN tertentu, Kontraktor bisa mendapatkan tambahan bagi hasil (split) migas hingga 4 persen. Kontraktor mendapatkan tambahan bagi hasil sebesar 2 persen apabila TKDN-nya 30 persen hingga kurang dari 50 persen.

Kontraktor yang menggunakan TKDN 50 persen hingga kurang dari 70 persen mendapatkan tambahan bagi hasil sebesar 3 persen. Sementara itu, kontraktor yang menggunakan TKDN l70 persen keatas akan mendapatkan tambahan bagi hasil sebesar 4 persen.

Menteri Jonan berharap dengan penggunaan skema gross split, perusahaan akan lebih efisien sehingga penerimaan perusahaan akan lebih besar. “Kalau efisien, penerimaan mereka makin besar, bisa mendorong penggunaan TKDN juga, apalagi TKDN masuk menjadi komponen variabel. Split bagi KKKS bisa bertambah apabila menggunakan TKDN,” terang Menteri Jonan.(tim detakpos).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *