Oleh: A Adib Hambali
KETUA Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bojonegoro, Jawa Timur, Lukman Wafi, meredam ambisi. Dia tidak mempertahankan posisinya yang baru akan berakhir September 2019.
Pasalnya, secara tiba-tiba muncul mosi tidak percaya terhadap kepemimpinannya di KONI oleh sejumlah pengurus cabang olahraga (pengcabor) yang mengadukan sejumlah tudingan yang belum bisa dibuktikan. Bahkan klarifikasi pun tidak.
Kemungkinan prediksi ini salah, tapi sulit jika menafikan ada “aroma menyengat” ihwal intervensi politis upaya menyeret organisasi olahraga ini.
Setidaknya hal itu bisa dicermati dari langkah Bupati Anna Mu’awanah yang memecat Lukman Wafi dan membentuk Plt ketua KONI setelah menerima pengaduan 19 pengcabor, bahwa Lukman Wafi, versi mereka, sulit dihubungi, tidak komunikatif dan tidak transparan.
Plt Sekretaris Daerah Pemkab Bojonegoro, Yayan Rohman yang ditunjuk memimpin dialog mengakui belum memberi kesempatan kepada Lukman Wafi untuk mengklarifikasi
tuduhan yang disampaikan
pengcabor yang menyatakan mosi tidak percaya.(Detakpos Kamis,24/1/2019).
Yayan Rohman mengatakan, atas dasar mosi tidak percaya 19 pengcabor itulah maka Bupati Anna Mu’awnah menunjuk Kadispora Dandy Supriyanto sebagai plt ketua agar tidak terjadi kefakuman pimpinan.
Sisi lain, Lukman Wafi selaku ketua KONI yang masih sah pun tidak mengetahui persis bagaimana sesungguhnya sikap Pemerintah Kabupaten, termasuk bagaimana Pemkab memanfaatkan event besar Porprov. Artinya,
sudah putus komunikasi sejak ditunjuk plt, sehingga dualisme kepemimpinan KONI pun tidak terelakkan.
Karpet Merah
Lukman pun berkisah ihwal dirinya memimpin induk organosasi olahraga di Bumi Melowopati ini.
“Pertama begitu terpilih sebagai ketua periode 2015 – 2019
, saya putuskan KONI keluar dari lingkungan kantor Diknas Bojonegoro, tempat KONI berkantor selama itu.”
Tidak ada yang bisa dibawa kecuali satu set komputer dan seperangkat kursi tamu.
“Alhamdulillah saat ini KONI berkantor di Jln protokol, mudah diakses, pengurus KONI, pengcabor, pelatih dan atlet menjadi sering datang ke kantor.
Bahkan menjelang pelaksanaan Porprov ke VI Juli mendatang, menjadi tempat untuk melakukan koordinasi antara KONI Jatim dengan kabupaten/kota se provinsi ini.
Lalu, koordinator olahraga Kecamatan dibentuk dan dikukuhkan, ini semua menjadi bagian dari penguatan kelembagaan.
Untuk menunjang aktivitas, saat ini KONI memiliki barang barang inventaris, dari kamera, komputer, LCD, warles, kursi dan meja rapat sampai 15 unit alat fitnes untuk dimanfaatkan oleh atlet.
Sejak tahun 2018, tidak ada lagi pemberian bantuan dana kepada atlet dan cabang olahraga yang dilakukan dengan tunai, semua melalui transfer ke rekening.
Dukungan dana kepada cabang olahraga menjadi bagian yang tidak kalah penting dengan berbasis pada pembinaan dan prestasi. Antara cabang olahraga yang serius melakukan pembinaan dengan cabang yang hanya sekadar ada, tentu berbeda.
Dalam periode 2015 – 2019 ada tujuh cabang olahraga baru yang
bergabung dengan KONI.
Untuk keperluan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2019, Pemkab telah mengalokasikan bantuan dana hibah kepada KONI Rp 5,6 miliar yang harus di jawab dengan prestasi. KONI telah mempersiapkan atlet berprestasi sejak tahun 2017 untuk menghadapi Porprov 2019.
Dalam menangani kejuaran multi event Porprov ini, KONI perlu menyiapkan atlet, bukan yang lain.
KONI Jatim pun dengan pertimbangan matang telah meloloskan Bojonegoro menjadi tuan rumah Porprov bersama Tuban, Lamongan dan Gresik.
Mungkin Lukman Wafi mencoba mengklarifikasi semua tudingan pengcabor yang menjadi dasar mosi tidak percaya dengan fakta fakta tetsebut.
Munculnya mosi tidak percaya itu berlanjut pada permintaan untuk digelar Musyorkablub, menyebabkan persiapan Porprov 2019, berantakan, padahal hanya tersisa waktu lima bulan menuju Porprov 2019.
Tentang permintaan Musyorkablub oleh sejumlah pencabor sebenarnya belum menggambarkan keinginan organisasi karena ada empat cabang yang tidak ditandatangani oleh ketua dan bahkan ada ketua cabor yang merasa tidak membubuhkan tanda tangan, sehingga permintaan itu tidak memenuhi syarat. Jika kekeuh mempertahankan dirinya, dia tetap menjadi ketua yang sah.
Tetapi Lukman Wafi mengaku memberi “karpet merah” agar musyorkablub bisa diselenggarakan, karena dirinya telah mundur dari ketua KONI, sehingga bisa dianggap berhalangan tetap, dan forum itu bisa dilaksanakan untuk memilih ketua KONI hingga September 2019.
Dengan demikian dari unsur Pemkab, pengcabor dan KONI bisa melangkah sesuai aturan yang benar yaitu AD/ART.
Lukman Wafi pun mengajak melupakan kegaduhan. Mari berfikir positif menatap ke depan menyongsong event besar Porprov yang dihelat pada 6 hingga 13 Juli 2019.
“Saya akan hadir di venue venue pertandingan dan bertepuk tangan tatkala anak anak Bojonegoro menerima kalungan medali,”tulis Lukman Wafi.(*)
*Penulis Redaktur Senior Detakpos