Boyolali–Detakpos-Di hadapan 1.800 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), Mensos Idrus Marham menjelaskan, saat ini bansos PKH yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebesar Rp1.890.000.
Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo akan meningkatkan jumlahnya sehingga penerima manfaat dapat meningkatkan taraf hidupnya, memberikan gizi yang baik untuk keluarga, menyekolahkan anak-anak, dan pada jangka panjang dapat mendorong kemandirian keluarga.
“Jadi nanti ibu-ibu menerima minimal Rp2 juta per tahun dan maksimal Rp3,5 juta,” terang Mensos pada acara Dialog Nasional Indonesia Maju di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, kemarin.
Dialog Nasional Indonesia Maju ini menghadirkan pembicara dari jajaran Menteri Kabinet Kerja yaitu Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo.
Dikatakan Mensos, untuk meningkatkan penghasilan KPM PKH, pemerintah juga berupaya menciptakan mata pencaharian KPM PKH melalui kerja sama dengan Kementerian Perdagangan.
“Jadi pemerintah tidak sekadar memberi bansos saja. Tidak hanya bagi-bagi uang. Tapi lebih dari itu, ada pendampingan kepada penerima manfaat, ada bansos dan subsidi dari kementerian lain yang tujuannya untuk mendorong percepatan pengentasan mereka dari kemiskinan,” terang Idrus.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam dialog dengan peserta mengungkapkan pihaknya memberikan bantuan tenda atau gerobak yang dapat dipilih oleh KPM sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dimiliki.
“Anggaran pemerintah digunakan untuk kepentingan masyarakat dan semata-mata mendorong tumbuhnya UKM,” ujar Mendag. Pemerintah, lanjutnya, juga akan menyiapkan bahan pokok dan berupaya menjaga stabilitas harga agar masyarakat dapat tenang dan sejahtera. “Visinya PKH sesuai tujuan nasional adalah Sehat dan Pintar. Maka agar supaya kita tumbuh berkembang dan bisa lebih produktif maka kita harus sehat dan pintar,” katanya.
Presiden Jokowi, lanjutnya sangat menaruh perhatian pada kesejahteraan penerima PKH. Naiknya anggaran PKH tahun depan merupakan komitmen beliau untuk menyejahterakan rakyat.
“Presiden pernah dikritik saat memberi bantuan di Jawa Barat katanya curi start kampanye. Ini tentu tidak benar karena masa jabatan Presiden adalah 5 tahun, jadi selama 5 tahun itu boleh memberikan bantuan kepada rakyatnya,” terang Idrus disambut tepuk tangan ibu-ibu PKH.
Sementara itu, Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo menyampaikan misi Presiden Jokowi untuk membangun konektivitas yang tidak dilakukan hanya di Pulau Jawa tapi di seluruh Indonesia.
“Tidak hanya jalan tol, ada juga kereta api, perbaikan beberapa pelabuhan, dan sarana angkutan udara. Semua dibangun supaya jarak antar daerah dapat ditempuh dengan cepat dan efisien,” ujar Eko.(dib).
