Oleh: A Adib Hambali
PEKAN Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur, akan dihelat pada tanggal 6 -13 Juli 2019, di Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik sebagai tuan rumah bersama.
Dari empat daerah yang menjadi tuan rumah itu, Bojonegoro didera polemik permasalahan akibat intervensi sehingga terjadi kegaduhan di kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat.
Polemik itu bermula dari sejumlah pengurus cabang olahraga (pengcabor) difasilitasi Kadispora Dandy Suprianto mengadukan tudingan kepada Ketua KONI Lukman Wafi kepada Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah.
Dialog yang dipandu oleh Plt Sekda Yayan Rohman pun memutuskan untuk mencopot Lukman Wafi dan menunjuk Plt Ketua KONI Dandy Suprianto.
Masalah itu pun diserahkan ke pengurus KONI Provinsi Jatim untuk menggelar muskorkab luar biasa untuk mengisi jabatan ketua hingga September 2019.
Untuk menghindari dualisme kepemimpinan KONI Bojonegoro, Lukman Wafi pun mengundurkan diri sebagai ketua KONI Bojonegoro periode 2015 – 2019.
Pasalnya permintaan musorkablub oleh sejumlah pengcabor, sebenarnya belum menggambarkan keinginan organisasi karena ada empat pengcabor yang tidak ditandatangani oleh ketua. Bahkan ada ketua pengcabor yang merasa tidak membubuhkan tanda tangan, sehingga permintaan tersebur tidak memenuhi syarat.
Lukman Wafi menggelar “karpet merah” agar musyorkablub bisa diselenggarakan dengan alasan ketua berhalangan tetap lantaran mengundurkan diri.
Maka musorkablub bisa dilaksanakan untuk melilih ketua KONI yang baru menghabiskan periode kepengurusan sampai September 2019 itu sesuai AD/ART.
Nabrak SK
Polemik baru pun muncul, karena KONI Provinsi Jatim tidak sejalan dengan Bupati Anna Mu’awanah soal Plt ketua. KONI provinsi menunjuk Abdul Mustajib sebagai Plt, bukan Dandy Suprianto, sehingga misinya pun tidak sama dengan tujuan awal dibentuk plt untuk menggelar muskorkablub.
Setidaknnya hal itu terungkap dalam pernyataan Dandy Suprianto saat bertemu dengan empat pengurus KONI Jatim yang sedang meninjau
sejumlah venue di Bojonegoro.
Dandy mendesak muskorkablub untuk membentuk kepengurusan KONI Bojonegoro secara menyeluruh untuk satu periode selama empat tahun (priodesasi).
Tidak cukup mengusulkan, bahkan dia mengancam akan membaikot Porprov Jatim jika tidak memenuhi permintaan itu.
Dandy mengakui ihwal desakan disertai ancaman pada KONI Jatim, namun menurutnya itu hanya “gertak sambal” agar KONI Jatim tidak mengulur ulur waktu pelaksanaan musykorkablub di Bojonegoro, sehingga ada persiapan cukup menghadapi Porprov.(Detakpos, Selasa (12/2/2019).
Sisi lain, masalah muncul ketika belum ada satu pun yang siap menjadi ketua menempati kursi yang ditinggalkan Lukman Wafi.
Untuk menghindari “aroma” politis yang menyengat munculnya yang menbulkan kegaduhan di KONI, ada baiknya mendengar saran, sebaiknya muskorkalub digelar setelah Pemilu 17 April 2019.
Selain melepaskan campur tangan dan intervensi, pemilihan ketua akan lebih obyektif, tidak terbebani kepenringan politik praktis yang menghambat pembinaan olahraga di Bumi Maliwopati ini menyongsong Pordaprof.
Plt Abdul Mustajib menggelar muskorkablub dengan memilih Ali Mahmudi sebagai ketua KONI Bojonegoro periode 2019-2023. Artinya melenceng dari perintah Surat Keputusan (SK) KONI Jatim yang menegaskan muskorkablub hanya memilih ketua untuk masa jabatan 2019-2023 yang akan berakhir pada September mendatang.
Adalah Wakil Bupati Bojonegoro
Budi Irawanto (Wawan) yang hadir dan membuka muskorkablub di ruang Anglengdharmo, dengan satu harapan agar konflik di KONI ini berakhir dan semua perlu bersatu untuk Bojonegoro, setelah gaduh akibat intervensi.
Ali Mahmudi pun menekankan frame dalam memimpin, yaitu KONI menolak segala bentuk intervensi terhadap organisasi olahraga ini.(*)
*Penulis : A Adib Hambali, Pimred Detakpos.
