oleh

Asa Warga Miskin Ketika “Berlumur” Minyak

Oleh: AAdib Hambali(*)

HARAPAN warga Bojonegoro, Jawa Timur, terhadap kemakmuran dan kesejahteraan dari hasil minyak gas (migas), sangat besar. Selama ini harapan itu masih jauh panggang dari api.

Kini, diprediksi Bojonegoro sebentar lagi akan mendapatkan berkah luar biasa dari migas.

Adalah Sekretaris Komisi B Lasuri bertutur ihwal Dana Bagi Hasil Minyak  dan Gas Bumi (DHB Migas) diari APBtN 2019 sebesar Rp 2,6 triliun.

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)
2019, mematok besaran anggaran dengan asumsi selama tahun terakhir karena trend harga minyak internasional dan dolar naik.

Dan sesuai Permenkeu besaran DBH migas yang boleh dimasukkan pasang di APBD adalah 70 persen maka secara keseluruhan DBH migas dan di tambah DBH pajak dan lain-lain ada penambahan atau surplus sebesar Rp 866 miliar

Artinya ada penambahan yang luar biasa di APBD Bojonegoro dari KUAPPAS 2019 yang sudah ditetapkan sebesar Rp 3,6 triliun, bisa mencapai Rp 4,5 triliun bahkan Lasuri optimistis bisa mencapai Rp 5 triliun.

Jumlah fantastis ini menjadikan daerah Bojonegoro kemungkinan akan memiliki APBD terbessr di Jawa Timur.

Kalau mau ”berpesta”, inilah saat yang tepat. Anggaran besar ini kalau untuk membangun jalan, gedung, bangunan, sekolah, rumah sakit, jembatan dan infrastruktur lain, Bojonegoro akan mengalami pembangunan fisik yang luar biasa.

Kalau uang dari DBH migas itu dibagikan menjadi bantuan langsung kepada masyarakat juga bisa. Bak ”durian runtuh” uang ini langsung bisa membuat senang seluruh masyarakat Bojonegoro.

Namun perlu diingatkan, minyak ini suatu saat akan habis. Mungkin dalam 6-8 tahun, DBH migas akan mengalami penurunan luar biasa, sampai kemudian habis sama sekali. Pada waktu itu APBD akan turun drastis.

Ketika itu terjadi penurunan, mungkin sudah tidak mempunyai lagi dana untuk beasiswa anak-anak, tidak ada lagi dana untuk jaminan kesehatan orang miskin, tidak ada lagi dana besar untuk pembangunan infrastruktur.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Bojonegoro masih 14,34 persen. Memang ada penurunan kemiskinan bila dibandingkan tahun 2016. Karena sebelumnya untuk presentase angka kemiskinan sebesar 14,60 persen. Kemudian untuk 2017 menjadi 14,34 persen

Jumlah masyarakat miskin sendiri sebanyak 180.990 orang di tahun 2016. Kemudian menjadi 178.250 orang di tahun 2017, sehingga menjadikan Bojonegoro di luar 10 besar kabupaten/kota termiskin di Jawa Timur.
BPS menyebut jauh lebih baik dari Lamongan dan Tuban.

Maka diperlukan politik anggaran APBD yang
berpihak pada rakyat sepenuhnya.

Jangan sampai lebih banyak terserap untuk belanja rutin seperti gaji aparat sipil negara (ASN), termasuk untuk tunjangan jabatan dan menaikkan gaji anggota DPRD yang terus melonjak.
Lasuri akan berusaha  belanja ini agar lebih besar untuk pembangunan dibanding belanja rutin.  Normalnya 60 persen untuk pembangunan dan 40 persen belanja rutin.

Jika untuk mensejaterakan warga miskin, dana ABPD yang meningkat lebih diprioritaskan infrastruktur yang menunjang seperti akses jalan dan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan sarana sumber pangan lain yang bisa meningkatkan penghasilan warga sehingga rakyat miskin berkurang. (*)

Redaktur senior detakpos

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini