oleh

Bawaslu, Pengawas dan Eksekutor untuk Pemilu Berkualitas

Oleh A Adib Hambali (*)

MASA kampanye Pemilu digelar mulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019.
Semakin mendekati coblosan 17 April 2019, suhu politik di Bojonegoro, Jawa Timur pun mulai memanas.

Pemantiknya adalah Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awnah diduga menggiring sejumlah kepala desa untuk memenangkan salah satu calon legislatif (caleg) DPR RI dari PKB.

Masalah tersebut dipersoalkan oleh Wakil Ketua Komisi A Anam Warsito  yang menerima keluhan dari sejumlah kepala desa. Mereka ingin netral berdiri di atas semua parpol. Apalagi para kepala desa itu bisa diancam pidana jika terbukti terlibat kampanye.

Anam Warsito telah menyerahkan data dan informasi terkait dugaan penggiringan sejumlak kepala desa dalam Pemilu 2019 oleh Bupati Anna.(Detakpos,  14/1).

Anna kepada wartawan sebelumnya telah membantah ihwal pengumpulan kepala desa di kediaman Jln Dr Sutomo, Bojonegoro.

Setelah data diserahkan itu maka menjadi domain Bawaslu. Sekarang ‘bola panas” itu di tangan lembaga yang menurut Undang-Undang (UU) Nomor 7 / 2017, memiliki kewenangan sebagai pengawas, sekaligus eksekutor pemutus perkara.

  1. Pemegang Palu

Bawaslu memiliki peran dan eksistensi strategis untuk mengawal pemilu berintegritas dan berkualitas demi kemajuan bangsa.

Reformasi politik berhasil membuktikan, selama rezim orde baru, rakyat merasa kecewa akibat praktik demokrasi prosedural.

Penyelenggaraan Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, tidak sesuai dengan asas dan prinsip pemilu demokratis.

Pelaksanaan pemilu tanpa pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan.

Dampak pemilu tidak berintegritas dan berkualitas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilu. Selain itu, pesta demokrasi berbiaya tinggi pun hanya menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan.

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1 ayat (2).

Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, UU Pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel.

Karena itu konsep integritas pemilu menjadi penting karena  yang menjiwai pemilu adalah politik yang memiliki sifat dasar “menghalalkan cara untuk mencapai tujuan dan kekuasaan”.

Adalah tanggung jawab semua untuk berperan aktif, tidak hanya penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk mengonstruksi pemilu berkualitas dan berintegritas bagi kemajuan bangsa.

Sejatinya, pemilu harus berlangsing baik secara prosedural dan substansial. Pemilu baik secara prosedural jika prasyarat terpenuhi dan pemilu berhasil secara substansial jika tujuannya tercapai.

Prasyarat pemilu adalah ada kebebasan memilih, ada partisipasi masyarakat, dan arena berkompetisi politik yang fair.

Tujuan yang ingin dicapai terpilihnya pemimpin yang berupaya untuk kesejahteraan dan keadilan.

Salah satu fungsi Bawaslu adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal.

Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil.

Bawaslu perlu hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperkuat wewenang Bawaslu. Lembaga ini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara.

Hal itu sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017,  Bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu.

Masih terdapat beragam persoalan, misalnya politik uang, akuntabilitas penyelenggaraan, netralitas aparatur sipil negara, serta integritas proses dan hasil pilkada, pemilu dan pilpres.

Bawaslu perlu mampu menjadi aktor yang menyinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini