oleh

Berkaca pada Film “Troy”

Oleh : A Adib Hambali (*

SETELAH pengepungan selama 10 tahun tidak membuahkan hasil, pasukan Yunani membangun sebuah kuda kayu raksasa dan menyembunyikan beberapa prajurit di dalamnya.

Pasukan Yunani berpura-pura berlayar pergi, lalu pasukan Troya menarik kuda kayu ini ke kota mereka sebagai lambang kemenangan.

Malam harinya, pasukan Yunani keluar dari kuda kayu tersebut dan membuka pintu gerbang untuk pasukan Yunani lainnya yang kembali mendatangi kota Troya dengan memanfaatkan persembunyian malam.

Pasukan Yunani memasuki kota Troya dan kemudian menghancurkannya, sehingga mengakhiri perang. Demikian penggalan cerita dalam film “Troya” yang tayang di salah satu televisi swasta.

Berkaca dari film yang mulai  tayang pada 2004, dibintangi William Bradley Pitt, mungkin ada baiknya jika menelaah  dan bertanya apakah kini pemerintah Indonesia juga sudah disusupi “kuda Troya” untuk menghancurkan idiologi negara ini dari dalam.

Kekhawatiran tersebut tampaknya tidak berlebihan. Simak saja pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menyebut Pancasila sedang mengalami pergolakan yang serius.

Kata dia, banyak pihak– termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI)- ingin mengganti Pancasila dengan ideologi khilafah.

Berdasarkan data yang dimiliki, ada sekitar tiga persen anggota TNI yang sudah terpapar paham radikalisme. Hal tersebut disampaikannya saat acara halal bihalal Mabes TNI yang dilangsungkan di GOR Ahmad Yani, Cilangkap, Rabu (19/6/2019).

Sebelumnya, data Kementerian Dalam Negeri mengutip hasil survei lembaga Alvara Strategi Indonesia pada Oktober 2017 menyatakan, 19,4% Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau kini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak setuju dengan Pancasila, dan lebih percaya dengan ideologi Khilafah.

Di sisi lain, Badan Intelijen Negara (BIN) juga menyebut 41% atau 41 dari 100 masjid milik kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah terpapar paham radikalisme. Rinciannya, 10 masjid di kementerian, 10 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN.

Pernyataan BIN itu merujuk pada hasil survei Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Rumah Kebangsaan, 29 September 2017 hingga 21 Oktober 2017, yang menyebut ada 41 masjid milik lembaga pemerintah di Jakarta yang terindikasi terpapar paham radikal pro khilafah.

Yang terbanyak terpapar paham radikal  pro khilafah adalah masjid BUMN, yakni 21 masjid. Rinciannya, tujuh masjid dengan level paparan radikal berat, 13 masjid level sedang, dan satu masjid level rendah.

Pertanyaannya, bagaimana bisa ASN yang “mencari makan” dari negara, hendak mengganti ideologi negara, yakni Pancasila, dengan Khilafah.  Bagaimana pula para pegawai BUMN yang juga “mencari makan” dari negara, hendak mengganti Pancasila.
Begitu juga dengan tiga persen anggota TNI.

Permalsalahan terbaru muncul.
Ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) di Suriah dilaporkan menimbulkan keprihatinan sekaligus dilema. Di antara mereka, banyak yang tewas atau ditahan otoritas Kurdistan yang berkuasa di sana setelah kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) kalah perang.

Tak sedikit pula dari mereka, terutama wanita dan anak-anak-yang merana di tempat pengungsian.

“Ini dilema buat kita, buat bangsa Indonesia,” kata pengamat gerakan ekstrem di Indonesia M Imdadun Rahmat.(NU-online,16/6).

Penulis buku “Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia” ini, di satu sisi prihatin terhadap warga negara Indonesia yang tertarik atau terpikat oleh mimpi-mimpi utopis yang digaungkan ISIS.

Sementara kalau pemerintah Indonesia menerima, yakni memulangkannya, bakal memunculkan potensi masalah yang besar karena mereka telah secara jelas menolak Pancasila dan kebinekaan.

Ini keprihatinan, ada warga negara kita yang punya ideologi radikal. Mereka jelas-jelas menganggap ISIS lebih ideal daripada Indonesia.

Padahal Pancasila dan praktik ke-Indonesiaan mempertemukan antara keIslaman dan kebangsaan. Demokrasi di Indonesia diakui dunia sebagai role model, sebagai contoh yang patut ditiru oleh negara-negara muslim yang lain.

Ini saatnya pemerintah mengambil sikap tegas dengan menyeleksi pejabat di sejumlah kementerian dan BUMN pada masa mendatang jangan sampai diisi kelompok garis keras pro khilafah.

Menurut kantor berita
Reuters yang bermarkas di London, Inggris, itu, beberapa kementerian yang akan menerapkan proses penyaringan ketat agar para pejabatnya tidak diisi  garis pro khilafah adalah Kementerian Keuangan, Pertahanan, Kesehatan, Pendidikan, Agama, dan Pekerjaan Umum.(Bisnis.com,23/6/2019).

Sementara, beberapa BUMN disebut-sebut kantor berita itu bakal menerapkan seleksi ketat untuk menghindari kelompok pro khilafah menduduki jabatan strategis ialah PT Pertamina, Garuda Indonesia, Bank BRI, PT Antam, dan PT Timah.

Masih dari Reuters, kebijakan itu diambil setelah ada peningkatan jumlah politisi yang menuntut peran yang lebih besar bagi kelompok prokhilafah ini.

Menurut dokumen yang diperoleh Reuters, pemerintah ingin menerapkan pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat dan tes psikologis baru untuk mengukur kecenderungan politik kandidat terutama bagi mereka yang mencari promosi ke dua anak tangga teratas birokrasi.

Pejabat senior pemerintah, yang merupakan bagian dari tim yang merumuskan kebijakan skrining baru, mengatakan Presiden Joko Widodo bermaksud memastikan Indonesia tetap menjadi model bagi Islam moderat sebagai bagian dari warisannya ketika selesai memimpin pada lima tahun mendatang.

Selanjutnya pejabat itu mengatakan Presiden Jokowi sangat percaya Islam radikal mengancam aparat negara dan juga masa depan demokrasi.

Sebelum pemilihan Presiden 2024, elemen kelompok prokhilafah ini disingkirkan untuk mencapai demokrasi yang lebih sehat.

*)Penulis: Redaktur senior Detakpos.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini