oleh

Diakui Dunia, Pavingisasi Pun Bakal Tergusur Aspalisasi

Oleh A Adib Hambali (*)

KABUPATEN Bojonegoro, Jawa Timur, kali pertama mendapat penghargaan Sustainable Development Inisiative dalam rangkaian APEC di Bali, Minggu (6/10/2013).

Kemenangan diperoleh setelah 400 peserta Konferensi Internasional Sustainable Development dari seluruh dunia, mayoritas memilih Bojonegoro, dibanding enam nominator lain.

Bojonegoro pun meraih hadiah senilai Rp 300 juta dari United In Diversity bekerja sama dengan United Nation Sustainable Development Solution Network (SDSN) Indonesia.

Dalam forum International Conference on Sustainable Development 2013, Bupati Suyoto, saat itu, mempresentasikan konsep pembangunan daerah berkelanjutan.

Salah satunya adalah program pavingisasi jalan desa yang dilaksanakan di Bojonegoro sejak 2009.

Dalam presentesai itu, Suyoto menyampaikan tentang latar belakang, sistem pelaksanaan, keunggulan dan manfaat, perawatan hingga pengawasan program pavingisasi.

Program ini sangat ramah lingkungan, membangkitkan indek kebahagiaan masyarakat, mempercepat target konektifitas antar 28 kecamatan dan 430 desa (80% terkoneksi lebih baik), menumbuhkan kepercayaan publik, dan lebih sulit dikorupsi.

Pemkab Bojonegoro membangun jalan poros kecamatan dan jalan poros desa menggunakan paving blok.

Pemberdayaan masyarakat diterapkan dalam pavingisasi. Pemkab memberikan beberapa alat produksi paving kepada desa. Alat produksi tersebut dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menghasilkan pendapatan desa. Pemkab memberikan bantuan satu desa dengan satu alat produksi mesin molen untuk mengaduk adonan serta mesin cetak paving.

Sistem pemberdayaan tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, sehingga bisa mengurangi tenaga pengangguran.

Kompasiana saat itu mengambil contoh di Desa Gapluk Kecamatan Purwosari. Usaha ini mampu menyerap pekerja sebanyak 14 orang dengan gaji Rp 35 ribu per hari.

Alat produksi paving dari Pemkab dikelola secara professional sehingga menghasilkan keuntungan. Dari satu alat satu tahun berjalan pihak BUMDes bisa menambah dua mesin dengan mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat (KUR), total mesin menjadi tiga.

Dengan tiga mesin, sehari usaha paving ini mampu memproduksi 4.000 biji berbagai macam jenis paving.

Untuk menghasilkan paving kualitas K-300 yang dipakai PNPM dan Pemkab dalam pavingisasi dibutuhkan waktu 21 hari.

Sehari cetak paving kemudian direndam selama 24 jam, setelah itu dijemur selama tujuh hari sambil disirami air. Proses akhir sebelum digunakan, paving diangin-anginkan hingga kering selama 14 hari. Sebulan BUMDes meraup omzet Rp 100 juta per bulan. Paving produksi desa ini saat ini memenuhi permintaan pasar lokal Bojonegoro.

Bantuan ini memotivasi untuk membuat lebih besar dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar.

Bantuan alat produksi merupakan pancingan agar masyarakat desa memiliki usaha dan ternyatat masyarakat mampu menjalankan.

Sekarang kondisi infrastruktur jalan poros desa dan kecamatan semakin teratur dan baik berdampak pada seluruh sendi kehidupan masyarakat desa.

Distribusi hasil pertanian semakin lancar, mobil bisa masuk desa, jalan tidak becek dan licin saat musim hujan. Hasil pertanian Bojonegoro menjadi produk andalan daerah.

Program pemberian alat produksi kepada masyarakat jelas mengurangi proyek pembangunan di desa-desa. Sudah jadi rahasia umum proyek desa ada yang ‘punya’. Perusahaan CV yang dulu dimanjakan dengan pembangunan jalan desa sekarang merasakan dampak dengan berlomba memberikan yang terbaik.

Permainan proyek level kabupaten bisa diminimalisasi dengan pelibatan masyarakat seperti ini.

Kini Bojonegoro memiliki Bupati baru hasil Pilkada 2018. Kebijakan pun akan berubah. Bupati Anna Mu’awanah berencana melakukan pengasapalan jalan poros desa dan pengecoran jalan poros kecamatan.

Dengan kekuatan APBD Bojonegoro 2019 mencapai Rp 4,6 triliun, bisa saja mengubah infrastruktur Bojonegoro menjadi lebih baik lagi.

Tahun 2019 pemerintah desa tidak perlu mengajukan anggaran untuk pavingisasi jalan kecuali jalan lingkungan.

Ke depan poros desa dan kecamatan akan dilakukan pengaspalan, sementara poros kabupaten dilakukan cor beton.

Dengan APBD yang besar, tidak perlu lagi menggunakan paving tapi aspal dan cor beton.

Masalanya, ada pendapat kontur (permukaan) tanah yang ada di Bojonegoro ini tidak merata. Kontur tanah yang ada ini tidak semua cocok dengan aspal atau cor, sehingga sebelum dilakukan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perlu melakukan kajian terlebih dahulu.

Termasuk bagaimana partisipasi masyarakat yang berkesinambungan akan hilang karena pavingisasi diganti aspalisasi jalan poros desa.

Infrastruktur pertanian sepertinya perlu menjadi priorotas. Pameo warga Bojonegoro “Rendeng ora iso ndodok,  ketigo ora iso cewok” tidak terdengar lagi karena embung, waduk dan lain sebagainya mampu menampung air hujan, dan saat kemarau pun tidak kekurangan air. (*)

Penulis: Redaktur senior Detakpos

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini