oleh

Ketika Masjid BUMN Terpapar Radikalisme

Oleh A Adib Hambali (*)

DUlU, dalam perbincangan dengan Abah, begitu saya dan komunitas yang akrab dengan almarhum almaghfurlah Ketua umum PBNU KH Hasyim Muzadi menyapa, sempat muncul pertanyaan.

Kenapa ormas-ormas transnasional pengusung radikalisme  berkembang di Indonesia?

Abah pun menjawab ihwal campur tangan pihak-pihak kepentingan asing yang mempunyai kekuatan besar,  sehingga pihak di dalam negeri harus mengikuti mereka yang mendekte karena memiliki kepentingan.

Bahkan karena ngatok-nya,  Abah menyebut pihak di dalam negeri ini memberi lebih, dengan tujuan menyenangkan pihak pihak asing yang mendikte tersebut.

“Ibarat mereka minta empat,  pihak sini menyediakan dan memberikan enam untuk menyenangkan mereka, “kata Abah saat itu.

Wajar jika muncul ormas pengusung radikalisme tumbuh subur,  Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) leluasa menyebarkan ideologi khilafah, paham radikalisme  pun menyebar.

Badan Intelijen Negara (BIN), kini melansir data, bahwa dari 100 masjid milik gabungan kementerian, lembaga, dan BUMN, sebanyak 41 masjid sudah terpapar paham radikal.

Rinciannya, 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN.

Kementerian Dalam Negeri juga menemukan data tentang komunitas pegawai negeri sipil (PNS) yang menolak ideologi Pancasila.

Paling mengejutkan adalah temuan tentang 19,4 persen PNS yang menolak ideologi Pancasila. Temuan ini menggambarkan bahwa masih ada kelemahan dalam proses rekrutmen PNS di masa lalu.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintah dan semua institusi terkait untuk menyikapi secara serius data tentang rumah ibadah yang terpapar paham radikal, serta temuan Kementerian Dalam  Negeri tentang komunitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menolak ideologi Pancasila

Pemerintah jangan meremehkan kecenderungan dua persoalan tersebut. Kedua masalah ini harus dikelola dengan penuh kebijaksanaan sebelum berkembang menjadi sebuah kekuatan yang mampu merongrong pemerintah atau mengancam keutuhan NKRI.

 Informasi mengenai puluhan masjid yang terpapar radikalisme sudah diungkapkan oleh para cendikiawan dalam berbagai survei.

 Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Mayjen (Purn) Soedarmo  juga telah mengingatkan bahwa penolakan terhadap ideologi Pancasila ini telah menyebabkan penurunan ketahanan nasional.

Pemerintah harus segera merumuskan langkah-langkah strategis guna merespons dua kecenderungan itu. Fakta dua kecenderungan itu jangan dianggap remeh. Jika dibiarkan, akan berkembang menjadi kekuatan yang mampu merongrong keutuhan NKRI.

 Sebelum berakumulasi dan berevolusi menjadi sebuah kekuatan, pemerintah melalui semua institusi terkait hendaknya segera merespons dua persoalan ini dengan sangat serius.

Karena dua persoalan ini tumbuh dan berkembang di lingkungan birokrasi negara, pemerintah bisa dikatakan sudah kecolongan.

Terkait tuduhan BIN  terhadap masjid di Lingkungan BUMN yang dianggap terpapar radikalisme.

Arief Poyuono,
ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu  justru memprotes keras.Tuduhan ini tanpa bukti dan fakta yang jelas, sebab Masjid di Lingkungan BUMN hanya digunakan oleh karyawan menjalankan ibadah shalat dan tidak ada kegiatan radikalisme.

Dan sangat tidak mungkin ada gerakan radikalisme di masjid BUMN sebab biasanya tumbuh berkembang karena ketidakpuasan dan ketidakadilan terhadap kebijakan  Pemerintah.

“Kami sangat puas kok dengan kebijak kebijakan pemerintah yang terkait pengelolaan BUMN,”tulis Arief dalam rilisnya.

Radikalisme juga muncul biasanya pada masyarakat berpendidikan rendah yang mudah terpengaruh oleh isu isu sosial politik yang mengarah pada politik identitas, primodialisme dan rasisisme. Sedangkan karyawan BUMN mayoritas berpendidikan cukup tinggi, dan tidak ada primodialisme, rasisme di antara karyawan BUMN di Lingkungan kerja.

Tidak ada penindasan terhadap karyawan BUMN beragama oleh Pemerintah atau oleh agama tertentu, sehingga tidak mungkin masjid di BUMN digunakan karyawan BUMN beragama Islam terpapar radikalisme

Secara ekonomi sangat cukup, gaji dan pendapatan lebih tinggi dibandingkan pekerja  non BUMN yang mengunakan standar UMR. Jadi tidak mungkin ada radikalisme masjid mesjid BUMN tempat mereka beribadah

Karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Dan Federasi Serikat Perkebunan Negara mendesak Kepala BIN untuk mencabut pernyataan tentang masjid di lingkungan BUMN terpapar radikalisme  dan meminta maaf pada umat muslim, khususnya umat muslim yang berstatus Karyawan BUMN

Karena tuduhan BIN akan  berdampak negatif kinerja BUMN yang sudah sangat bagus saat ini di mana akan banyak penolakan dari perusahaan perusahaan dari Luar Negeri yang memerangi radikalisme untuk bekerja sama dengan BUMN tempat bekerja.

Bahkan mendesak pada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Kepala BIN karena sudah merugikan nama baik BUMN yang sudah dikelola secara baik oleh karyawan BUMN dengan kebijakan kebijakan yang diterapkan dalam pemerintahan Joko Widodo

Bukan masjid yang terpapar radikalisme, tapi konten penceramah yang didatangkan  berpandangan, sikap dan perilaku yang cenderung menganggap kelompoknya paling benar dan kelompok lain salah.

Selain itu, mereka mudah mengkafirkan kelompok lain dan tidak bisa menerima perbedaan, baik perbedaan berdasarkan etnis, agama maupun budaya.

Selanjutnya, radikalisme yang dimaksud cenderung memaksakan keyakinan pada orang lain. Kemudian, menganggap demokrasi termasuk demokrasi Pancasila sebagai produk kafir, dan membolehkan segala cara atas nama agama.(*)

-Redaktur Senior Detakpos

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini