Ketika Menteri Diborgol

Oleh : AAdib Hambali *

SEORANG menteri yang diborgol karena kasus korupsi, Johnny G Plat. Dia bukan hanya seorang menteri, tapi juga sekjenPartai Nasdem.

Johnny G Plate ditetapkan tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4 dan 5 BAKTI tahun 2020 – 2022 oleh Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Kejaksaan Agung RI, Rabu 17 Mei 2023. Diduga dia merugikan negara sebesar Rp 8 triliun.

Johnny G Plate bukan satu satunya menteri dan kader partai terjerat  kasus korupsi. Sebelumnya ada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK karena diduga terlibat korupsi terkait ekspor benih lobster, dia kader Partai Gerindra.

Lembaga antirasuah ini juga menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara, kader PDI Perjuangan jugaterjerat  kasu tindak pidana korupsi terkait bansos .Covid-19.

Johnny G Plate bukan satu satunya kader partai koalisi yang diborgol. Diakui  Ini salah satu partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi, yang berani berseberangan dengan Jokowi soal capres.

Johnny juga bagian dari koalisi partai  pendukung Anies Baswedan, dan  mengambil platform perubahan, antitesa dari Jokowi.
Sang menteri diborgol dan udipertunjukan di hadapan media dan publik luas. tidak hanya menjadi peristiwa pemberatasan korupsi, namun juga pertanda inilah babak baru panasnya suhu politik dalam rivalitas  menjelang Pilpres 2024.

“Terlalu mahal seorang menteri dan sekjen partai (dipermalukan) dengan tanggannya diborgol. Ada azas praduga tak bersalah. “Terlalu mahal,” ujarKetua Umum Partai Nasdem  Surya Paloh dilansir Viva co.id, 26/5)2023

Sejak Surya Paloh menjadi pendukung  utama capres Anies Baswedan,  diupayakan jika bisa, Anies Baswedan batal mendapatkan tiket Pilpres 2024 karena satu dan dua hal.

“Ini menjadi bagus jika memang kasus Johnny G Plate itu murni korupsi.”tulis pendiri LSI Denny JA.

Bagaimanapun korupsi harus diberantas, di manapun, oleh siapapun. Bahkan ketika langit runtuh, pemberantasan  korupsi harus tetap ditegakkan.

Ini menjadi buruk  jika itu bagian dari kasus tebang pilih. Menteri lain, atau mantan menteri misalnya, yang memiliki tindakan korupsi yang sama, bahkan lebih merusak, tak dijadikan target karena mereka dekat dengan kekuasaan.

“Kasus tebang pilih ini adalah ibu  bagi lahirnya rasa ketidak adilan dan kemarahan.”tambah Denny.

Pertarungan pilpres menjadi lebih tajam dan lebih keras soal program “melanjutkan yang sekarang” atau “perubahan kepada yang lebih baik.” Publik semakin diberikan pilihan dengan informasi yang lebih banyak.Negative Campaign akan semakin keras. Negative campaign dibolehkan dalam demokrasi sejauh semuanya skerba faktual dan ada datanya.

Menjadi buruk, jika yang berkembang adalah pertarungan black campaign.  Berbeda dengan negative campaign, black
Praktek demokrasi di Indonesia masih berusia remaja. Yaitu demokrasi di masa puber. Di era puber, seorang remaja sering over acting, salah tingkah untuk menarik perhatian, dan lebai kata anak gaul.

Apakah dipertontonkannya seorang menteri, sekjen partai pengusung capres alternatif, tangannya diborgol, itu bagian dari prosedur yang normal, atau bagian dari politik yang lebai (berlebihan)? Biarlah publik yang menilai.

Yang jelas diborgolnya Johnny G Plat mengamini kesimpulan Direktur Eksekutive LKPI Arifin Nur Cahyono sebelumnya bahwa dari hasil survei 79,8 persen responden menyatakan, pelaku korupsi lebih dominan dilakukan oleh kader dan politisi parpol di pemerintahan dan legislatif.

Sebanyak 81,9 persen responden memberikan persepsi, korupsi dilakukan oleh kader parpol. Dan sebanyak 50,7 persen persepsi masyarakat menilai korupsi oleh kader untuk kepentingan pembiayaan parpol dan sebanyak 67,7 persen untuk pribadi kader parpol tersebut.

Dari hasil survei sebanyak 87,7 persen responden menyatakan bahwa prilaku korupsi yang dilakukan oleh kader parpol akan menjadi penilaian untuk memilih kader parpol dan parpol pengusung pada saat dilakukan pilkada maupun pemilu .

*:Redaktur senior detakpos.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *