oleh

Menakar Magnet HRS

Oleh : A Adib Hambali (*

MAGNET Habib Rizieq Shihab (HRS) ketika kembali ke Tanah Air menyedot antusias ribuan massa pendukungnya yang menyambut di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa,10 November 2020.

Massa menyemut dengan dominasi warna putih berekspresi wajah sebagai bentuk kerinduan, penghormatan, dan girah yang otentik dari massa kepada Imam Besar Front Pembela Islam (FPI).

Dari sisi penjemputan, setidaknya sejak era reformasi, tidak pernah ada tokoh yang mendapatkan penjemputan mengharu biru seperti itu. Penyambutan kedatangannya dari Arab Saudi yang dihadiri banyak orang membuatnya HRS didorong masuk dalam politik praktis. Bahkan, ada suara yang memintanya mendirikan partai politik (parpol).

Tapi seberapa besar kekuatan elektoral Habib Rizieq sebenarnya jika panggung politik nasional dihitung. Lebih banyak yang pro atau yang kontra padanya?

Pertanyaan ini disampaikan peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, ketika ia melihat antusias ribuan pendukung menjemput kepulangan Habib Rizieq dari bandara Soetta.

Fakta politik di Tanah Air, yang selalu menang pemilu bebas, sejak tahun 1955, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019, selalu partai nasional. Partai terbuka. Bukan partai dengan aura agama.

Pemenang Pemilu 1955: PNI, 1999: PDIP, 2004: Golkar. 2009: Demokrat. 2014: PDIP. 2019: PDIP. Semua partai pemenang itu bukan partai yang menampilkan diri sebagai partai agama.

Bahkan ketika semua partai dengan basis agama Islam digabung menjadi satu, kekuatannya paling banyak masih di bawah 40 persen.

Tahun 2004. Tujuh gabungan Partai Politik dengan basis Islam Partai: PBB, PPP, PNUI, PKS, PBR, PAN, PKB, total suara yang diperoleh hanya 38.4 persen. Di Pemilu 2019, gabungan seluruh partai basis Islam: PPP, PKB, PAN, PKS, PBB, total perolehan merosot tinggal 30 persen.

Begitu juga capres yang kemudian menjadi presiden. Dalam empat kali Pilplres langsung: 2004, 2009, 2014, 2019, yang terpilih sebagai presiden adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

Baik SBY atau pun Jokowi bukanlah pemimpin yang berbasis “Islam Politik.” Bukan yang personifikasi pemimpin yang akan menerapkan syariat Islam di ruang publik.

Sebaliknya kedua pemimpin itu lebih dikategorikan sebagai pemimpin nasionalis. Paling jauh: Nasionalis- Religius.

Denny JA mencatat, akar dari fenomena ini adalah psikografis penduduk Indonesia. Ini kultur politik yang sudah terbentuk lama sejak leadership Soekarno, Soeharto, Habibie, KH Abdurrahman (Gus Dur), dan Megawati. Juga diteruskan oleh SBY dan Jokowi.

Kultur politik yang dominan dalam pemilih Indonesia untuk mudahnya kita sebut saja kultur politik Pancasila. Ia bukanlah kultur sekuler model negara Eropa. Tapi Ia juga bukan kultur negara Islam model Timur Tengah.

Pemerintah Indonesia ikut mengatur soal agama, dengan adanya Kementrian Agama. Kementrian agama tak dikenal di dunia demokrasi barat. Tapi juga Indonesia bukan negara satu agama. Ruang publik dinetralkan dari dominasi satu agama.

“Itulah kultur dominan yang perlu diketahui siapa pun jika ingin mengambil the heart and the mind dari mayoritas pemilih. Yaitu: Pancasila,”tulis Denny JA.

Habieb Rizieq dan Gus Dur sama sama pemimpin Islam. Gus Dur bahkan pernah menjadi ketua umum ormas Islam terbesar di Indonesia, NU sejak Muktamar Situtubondo 1984, hingga Muktamar Lirboyo, Kediri 1999. Habieb Rizieq pemimpin Ormas FPI.

Namun pemimpin Islam yang sama dapat mengsosialisasikan tafsir yang berbeda soal hubungan Islam dan Politik. Hubungan Islam dan Negara. Hubungan dengan kelompok minoritas.

Bagi Denny, Gus Dur sangat dikenal sebagai bapak pelindung kaum minoritas. Para pemeluk agama minoritas, sangat nyaman bersama Gus Dur.

Dalam aneka pernyataan publiknya, terasa Gus Dur membawa Islam selaras dengan demokrasi, dan hak asasi manusia. Bahkan cucu pendiri NU KH Hasyim Asy’ari itu dikenal dengan mempribumikan Islam. Paham Gus Dur dilanjutkan ormas terbesar NU dengan konsep Islam Nusantara.

Habieb Rizieq dikenal cukup sering mengkampanyekan “NKRI Bersyariah”. FPI dikenal banyak hubungan yang tak mesra dengan kelompok minoritas.

Apapun yang sebenarnya dimaksud oleh Habieb Rizieq dengan NKRI Bersyariah, kalangan minoritas tak nyaman dengan Habieb Rizieq.

“Tak heran, ketika Habieb Rizieq menyatakan dukungan terbuka atas Prabowo sebagai capres, aneka survei menunjukkan mayoritas dari kaum minoritas pergi dari Prabowo,”ungkap Denny.

Jokowi menang sangat telak di daerah yang mayoritasnya bukan Muslim. Nenang di Bali (mayoritas Hindu) 92 persen, menang di NTT (mayoritas Katolik): 90 persen dan menang di Papua (mayoritas Kristen): 90 persen.

Habieb Rizieq akan tetap menjadi tokoh fenomenal di kalangan pemilih Islam yang satu paham dengannya.
Tapi mayoritas muslim dari tradisi Islam Gus Durian (Gus Dur), Islam Cak Nurian (Cak Nur), Islam Nusantara (NU), apalagi dari kalangan Ahmadiyah, Syiah, justru kontra dengan Habib Rizieq.

Mayoritas dari pemilih agama minoritas (sekitar 15 persen polulasi) juga akan kontra dengan Habieb Rizieq.

Habieb Rizieq sangat dihormati, bahkan dipuja oleh mereka yang sepaham dengan pentingnya memperjuangkan “NKRI Bersyariah.”

Sebaliknya, asosiasi dengan Habieb Rozieq akan dijauhi oleh pemilih minoritas, dan mayoritas Muslim yang merasa nyaman dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan Pancasila yang NKRI saja (tanpa embel- embel syariah di dalamnya).

“Secara elektoral: banyak yang pro Habieb Rizieq. Tapi jauh lebih banyak yang kontra,”ungkap Denny.

*) Redaktur Senior Detakpos.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini