oleh

Menebak Bandul “Peluit Anjing”

Oleh AAdib Hambali (*)

DOG whistle politics (politik peluit Anjing), dalam tiori politik ini sebenarnya taktik komunikasi politik yang aslinya disebut multivocal communication.

Komunikasi multivokal adalah strategi komunikasi menggunakan pesan yang memiliki makna tertentu bagi kelompok (ingroup) dan tidak dipahami oleh kelompok lainnya (outgroup).

Bagi politisi, komunikasi multivokal disampaikan guna mengkonsolidasikan kelompok pendukung dalam suatu komunikasi terbuka untuk pesan-pesan yang dilarang aturan atau sekadar agar tidak membuat kelompok lawan waspada.

Karenanya, mencermati insiden pengibaran dan pembakaran bendera ormas terlarang Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) di Garut Jawa Barat pada 22 Oktober 2018, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) langsung menyatakan tindakan Banser itu sebagai bentuk jaminan atas tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,(NKRI), segala bentuk usaha yang mengarah pada tindakan makar harus ditindak tegas.

Tim Pencari Fakta yang dibentuk PBNU pun menemukan pengibaran dan pemasangan bendera HTI di tempat Apel Hari Santri Nasional 2018 terjadi di hampir seluruh Wilayah Jawa Barat, seperti Sumedang, Kuningan, Ciamis, Banjar, Bandung, Tasikmalaya.

Itu berarti ada upaya sistematis untuk melakukan infiltrasi dan provokasi terhadap pelaksanaan Apel Hari Santri Nasional 2018,”kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirodj (Detakpps24/10).

Di berbagai tempat, bendara HTI berhasil ditertibkan dan diserahkan kepada aparat keamanan sesuai SOP.

Namun yang terjadi di Garut, anggota Banser menjadi korban provokasi dan infiltrasi dengan melakukan pembakaran bendera HTI di luar SOP yang sudah ditentukan.

PBNU menyayangkan peristiwa pembakaran bendera dimaksud. Atas dasar itu PP GP Ansor telah mengambil tindakan yang benar sesuai ketentuan dan mekanisme organisasi.

Sementara itu kelompok HTI dan simpatisanya pun rame rame mengecam pembakaran bendera HTI, dengan menyebut bendera tauhid.

Aksi kecaman pun merebak dalam bentuk aksi demontrasi dan muncullah aksi bela bendera tauhid di Jakarta dan sejumlah daerah, termasuk di depan kantor PBNU dan PP GP Ansor.

Bahkan aksi bela tauhid yang digelar di depan kantor DPRD Poso, Sulawesi Tengah sempat diwarnai penggantian bendera,( Merdeka. com 26/10).

Sejumlah peserta menurunkan bendera Merah Putih yang berada di kompleks DPRD, dan menggantinya dengan bendera warna hitam.

Pada saat kegiatan penyampaian orasi di kantor DPRD Poso, salah seorang peserta aksi dengan spontan tanpa sepengetahuan aparat yang pengamanan, mereka menurunkan bendera merah putih dan mengganti dengan bendera kain hitam bertuliskan kalimat tauhid,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada warta.

Maksud dan tujuan sangat simple dan jelas mengirim pesan konsolidasi, khususnya ke seluruh simpatisan dan anggota kelompoknya.

Mengapa pesan ini harus dikirim? arena kelompok ini memang mempunyai pilihan pemimpin mendatang pada Pilpres 2019. Elite kelompok ini mulai ketakutan kalau nanti calonnya kalah.

Mereka sengaja membuat cara agar terjadi kesalahan dengan mengibarkan bendera HTI, sehingga ada kesempatan menyerang dan muncul rasa kebersamaan e’tat de corps yang tersebar di berbagai daerah.

Pesan ini jelas sekali bermaksud konsolidasi internal mengajak seluruh kelompok kembali bersatu sambil mengarahkan tuduhan ke kelompok yang dianggap rival.

Jika sudah jelas jelas melanggar, dan mengancam NKRI, seharusnya aparat dan TNI yang bertindak, bukan membiarkan antar kelompok saling berhadap hadapan.

(*)Redakrur Senior Detakpos

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini