Oleh A Adib Hambali (*)
BADAN Usaha Milik Desa (BUM Des) diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi masa depan yang tumbuh dari perdesaan. Bahkan terbuka kemungkinan menjadi perusahaan setara kelas internasional.
Undang Undang (UU) No 6 tahun 2014, tentang Desa memberikan payung hukum BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.
Peran pendampingan sangat menentukan untuk menggerakan perekonomian desa.
Pendamping BUMDes memiliki tugas berat di bidang pengembangan peluang usaha di desa.
Pasalnya desa sebagai tiang pembangunan ekonomi Negara, banyak sekali hal yang harus dikerjakan oleh para pendamping desa selama bertugas di desa yang didampingi.
Secara umum Pendamping BUMDes bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Karena itu seleksi dan rekrutmen pendamping BUMDes perlu juga dilakukan secara profesional, obyektif, tidak asal asalan. Apalagi sampai menebar aroma “anyir” tidak sedap disebabkan dugaan kolusi seperti sinyalemen yang terjadi pada rekrutmen Pendamping BUMDes di Bojoneoro, Jawa Timur, belum lama ini.
Semula beraroma ada dugaan jatah jatahan untuk Pendamping BUMDes. Hal itu muncul sejak di Banggar DPRD.
Saat itu disusun
anggaran untuk mengisi pendampingan di 100 BUMDes.
Awalnya, untuk pendampingan ini ada gagasan melibatkan kader dua organisasi kemahasiswaan setempat, tujuannya agar para aktivis mempunyai kegiatan positif untuk organisasi mereka.
Proses rekrutmen Pendamping BUMDes pun dimulai pendaftatan sejak Januari 2019.
Diumumkan jumlah pendaftar peserta tes administrasi sebanyak 100 orang yang selanjutnya meng
ikuti tes tulis orang.
Namun ada kejanggalan karena jumlah peserta tes tulis pada 4 Maret 2019, muncul peserta “siluman” sebanyak 20 orang yang tidak terdaftar dan diumumkan pada tes administrasi pada 1 Maret 2019, untuk mengikuti tes tulis.
Di tengah tengah upaya bagi bagi jatah pendamping, tiba tiba ada oknum pejabat diduga nyalip di “tikungan” dengan memasukan 20 peserta.
Salah seorang peserta tes berasal kader dan aktivis organisasi kemahasiswaan di Bojonegoro itu pun menyoroti munculnya peserta yang diduga titipan oknum pejabat penting tersebut.
Hal itu semakin menguatkan dugaan dia karena nilai tes tulis peserta “siluman” tersebut hasilnya di atas rata rata, bahkan ada yang mencapai 100.
“Indikasinya soal atau kunci jawaban bocor.
Ada 20 nama tambahan yang mencurigakan, kenapa bisa masuk lolos administrasi,”tanya peserta yang tidak mau disebut namanya.
Yang terjadi ini setidaknya memperkuat dugaan kolusi dalam rekrutmen Pendampingan BUMDes.
Plt Dinas PMD Ahmad Faisol ketika dikonfirmasi mempersilakan siapa saja bisa menduga jika pembengkaan peserta tes tulis Pendamping BUMDes itu karena ada titipan dari oknum pejabat terpenting.
“Siapa saja boleh menduga,” kata dia tidak membantah dan mengiyakan tentang sinyalemen peserta tes titipan tersebut.
“Yang jelas jumlah tersebut kami sesuaikan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun sebelum tahapan dimulai sejak Janurai 2019,”tutur Faisol (Detakpos,Senin 4/3).
Dalam KAK disebutkan peserta tes itu 100 hingga 125 jumlahnya. Dia membenarkan yang diumumkan saat itu 100 peserta.
Dia berdalih pada waktu bersamaan pengumuman tersebut dirinya mengikuti diklatpim, sehingga tidak terlibat dalam pengumuman 100 peserta. Dia pun mengingatkan agar disesuaikan dengan KAK, maka terjadi penambahan peserta tes.
Selain itu, dalihnya penambahan tersebut untuk mengakomodasi peserta lain sesuai hasil pendaftaran melalui email, maka munculah nama dan nomor urut yang tiba muncul.
Hasil tes tulis ini bukan yang menetukan lolosnya peserta Pendamping BUMD. Penentuan tes adalah tes wawancara yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian, Pariwisata dan Bapeda.
Benar, setidaknya tes tulis itu memberi peluang dan jalan untuk mengikuti tes penentuan terhadap 20 peserta yang diduga titipan oknun pejabat penting tersebut, dalam berkolusi.
(*)Penulis: Pimred Detakpos
