oleh

Petisi Presiden Tiga Priode

Oleh : A Adib Hambali (*

SANGAT langka. Begitulah peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia benar benar wakil dari rakyat biasa. Rakyat  kecil. Rakyat yang sangat sederhana. Tapi ia menjulang ke angkasa politik.

Di masa kecil, rumah Jokowi digusur tiga kali. Ia sempat kesulitan membiayai sekolah. Terseok seok untuk survival.

Tapi di dunia politik, Jokowi akhirnya mengalahkan politisi yang konglomerat, ketua umum partai, mantan petinggi militer, para elite dan keluarga tokoh nasional.

Karir politiknya, tiba tiba ia melejit seperti meteor. Ia terpilih dua kali menjadi Wali Kota Solo (2005, 2010). Belum selesai periode kedua, ia terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta (2012). Belum selesai periode pertama sebagai Gubernur, Ia menjadi Calon Presiden yang paling populer (2014),” dan kini menjabat untuk periode kedua.

“Jokowi adalah contoh tokoh yang tumbuh  karena people power.” Demikian tulis Denny JA dalam serial “10 Marketing Politik”.

Belum genap tahun kedua menjalani periode ini, muncul wacana jabatan tiga periode. Adalah  Koordinator Seknas Indonesia Maju, Rusli Ali Hanafia mendukung wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode melalui amendemen UUD 1945 dan membuka ruang tanggapan masyarakat melalui petisi.

Alasannya untuk menjawab tantangan pembangunan nasional dan Presiden Jokowi dapat melanjutkan program kerjanya sampai tuntas.

Alasan (membuat petisi dukungan masa jabatan presiden menjadi tiga periode melalui amendemen UUD 1945), demi kesinambungan pembangunan nasional, termasuk pemindahan Ibu Kota Negara. Kemudian usia harapan hidup masyarakat Indonesia meningkat,” (Media Indonesia, Sabtu 30/11/2020).

Rencana amendemen UUD 1945 bukan untuk menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya namun menjawab tantangan pembangunan Indonesia menuju negara maju dan kebutuhan zaman saat ini.

Sebagai bangsa yang besar harus jauh lebih peka terhadap kebutuhan pembangunan bangsa dan itu harus dimulai dari aturan perundang-
undangan.

Amandemen UUD 1945 ini adalah upaya mengembalikan haluan negera yang selama ini hilang dalam praktek kenegaraan. Selain itu, untuk membangun Indonesia menuju negara maju harus di revisi Pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan presiden.

Karena masa jabatan presiden yang begitu singkat tidak berbanding lurus dengan pembangunan Indonesia menuju negara maju, apalagi kita tahu masa jabatan presiden yang diatur dalam pasal 7 UUD 1945 maksimal hanya 10 tahun.

Rusli Ali Hanafia pun mengajak masyarakat berpartisipasi memberikan buah pikiran dengan menilai wacana tersebut melalui petisi di laman https://www.change.org/p/jokowi-rakyat-bersama-mpr-amandemen-pasal-7-uud-45-presiden-3-periode.

Terlebih kinerja Presdien Jokowi bagus, usia masih muda sehingga perlu untuk tetap memimpin pembangunan yang saat ini berlangsung sampai tuntas.

“Masa jabatan presiden jadi tiga periode pun menjadi urgent, ditambah fenomena parpol-parpol besar seperti Nasdem dan Golkar mendukung Jokowi tiga periode. Suara rakyat pun mendukung,'” ungkap Rusli Ali Hanafia.

Oleh sebab itu,  pihaknya membuka jajak pendapat untuk mendapatkan respons masyarakat. Itu sekaligus untuk mematahkan pendapat menyangkut potensi perpanjangan masa jabatan presiden hanya kepentingan elite politik. Sebab tetap ada di tangan rakyat. Kalau pada Pemilu 2024 Jokowi tidak terpilih, artinya kinerja Jokowi bermasalah kepada rakyat. “Jadi gak perlu takut ini akan terjadi oligarki,” jelasnya

Rusli telah memasang sepanduk berisi ajakan mengisi petisi tersebut yang salah satunya dipasang di sekitar gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta. Minggu depan akan diadakan Kemah Amandemen di depan gedung MPR.*)

Penulis: Redaktur senior Detakpos

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detakpos Terkini