Oleh : A Adib Hamali (*
”ENGKAU juga ikut serta, Brutus?” Lenguhan parau itu mengalir lemah, nyaris tak terdengar. Meski hanya sepenggal kalimat, maknanya menggema panjang menandai kelahiran stigma baru berupa pengkhianatan dunia politik kepada Julius Caesar oleh orang dekatnya.
Politik tidak banyak membuka ruang pertemanan, pun kesetiaan, yang merajud hanyalah kepentingan.
Adagium itu masih berlaku dan secara samar-samar berembus di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bojonegoro, Jawa Timur. Semua itu mengemuka saat Konfercab serentak di Surabaya, Minggu, (7/7).
Pemantiknya adalah rekomendasi DPP PDIP yang diteken Ketua Umum Megawati dan Sekjen Hasto Krisyanto.
Tentu saja hal ini menimbulkan pro dan kontra. Setidaknya pada konfrensi cabang serentak yang diwarnai aksi walk out (WO).
Protes terhadap keputusan DPP PDI-P kali pertama muncul dari ruang rapat pleno pemilihan ketua DPC PDI-P Kabupaten Bojonegoro.
Sesuai SK DPP yang menjadi ketua DPC Bojonegoro adalah H Abidin Fikri, Sekretaris Hasan Abrory dan Bendahara Bambang Sutriyono
Sebanyak 28 utusan PAC se Kabupaten Bojonegoro melancarkan protes karena tidak bisa menerima nama-nama yang diputuskan oleh DPP PDI-P.
Nama-nama yang diputuskan DPP menduduki KSB DPC PDI-P Bojonegoro tidak sesuai usulan PAC, sehingga mereka menyatakan tidak sesuai aspirasi.
Berdasarkan usulan PAC nama-nama calon ketua DPC PDI-P Kabupaten Bojonegoro adalah Donny Bayu Setiawan (22 suara), Budi Irwanto (19 suara), Nur Yasin (9 suara), Amin Tohari (5 suara), dan Hermanto (5 suara).
Seluruh proses penjaringan di DPC Bojonegoro mengacu pada Peraturan Partai No. 28/2019 tentang Konsolidasi Partai yang diatur Pasal 16 hingga 20.
Ada peluang DPP mengambil klausul bahwa DPD bisa mengusulkan nama calon pengurus DPC kepada DPP, selain usulan PAC melalui penjaringan.
Polemik Internal
Ditengarai, kusruh ini muncul pascarapat penjaringan nama nama calon pimpinan DPC. Saat itu muncul polemik karena ada salah satu elite yang tidak puas terhadap hasil suara penjaringan.
Rivalitas kandidat muncul polemik sehingga terbuka celah, ada yang menduga terjadi intervensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik.
Setidaknya hal itu terungkap dari pernyaaan Ketua DPC (demisioner) Budi Irawanto (Wawan) saat konfercab serentak, menanggap kisruh aksi WO.
Dia menengarai ada pihak ketiga yang menunggangi, sebab Bojonegoro merupakan kabupaten strategis yang kaya SDA (minyak dan gas).
“Pasti banyak kepentingan dari luar partai yang ikut bermain.” Demikian kata Wawan menanggapi keributan saat itu.
“Saya berharap keberatan PAC tetap diperhatikan oleh DPP. Sebab mereka yang selama ini berjuang menjadi ujung tombak membesarkan partai.” (Detakpos,7/7/2019).
Pernyataan Wawan mengisyaratkan tentang konspirasi yang bersinergi dengan “broker” politik memanfaatkan polemik yang muncul di internal partai.
Adalah tindakan positif jika pimpinan rapat saat itu memberikan kesempatan seluruh PAC menyampaikan aspirasi satu persatu sebelum memutuskan menyerahkan kepada DPP dan menjadwal ulang konfrensi cabang DPC Bojonegoro.(Detapos,7/7/2019).
Artinya, DPP sudah mendengar aspirasi dari arus bawah PAC untuk dijadikan pertimbangan apakah akan tetap pada keputusan awal, atau merevisi SK pimpinan DPC dengan mengakomodasi masukan masukan PAC.
Sudah menjadi keputusan konfercab serentak mengembalikan ke DPP untuk menjadwal ulang. Tidak perlu ada ancaman dan intimidasi lagi dalam jeda waktu menunggu langkah DPP. Suara yang beda adalah dinamika dalam demokrasi.
Sekretaris (demisioner) DPC PDI Perjuangan Donny Bayu Setiawan mengajak untuk legowo, menerima dan mendukung keputusa DPP terkait kepengurusan yang telah diumumkan di rakercab bersamaan.
Donny menegaskan, tidak ada yang dilanggar dalam proses konfercab tersebut. “Semua dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Partai No. 28/2019 tentang Konsolidasi Partai.”(Detakpos Senin 8/7/2019).
Rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP terkait KSB DPC adalah keputusan yang terbaik bagi Partai, dan wajib dihormati oleh seluruh kader partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut.
Bahwa terkait sikap peserta Konfercab (KSB PAC), itu merupakan bentuk dinamika dan masukan untuk perbaikan partai. Sebab ada harapan dari kader partai di bawah perlu diserap dan kemudian dijalankan oleh kepengurusan DPC ke depan.
Kalau kemudian Konfercab diskors untuk dilanjutkan menunggu penjadwalan kembali oleh DPP, maka semua perlu menunggu kebijakan DPP.
“Dan apapun kebijakannya nanti, maka semua kader dan struktur partai wajib mentaati.”
*) Redaktur senior Detakpos
