Oleh : AAdib Hambali (*
PASANGAN pasangan Joko Widodo- KH Ma’ruf Amin, kemarin ditetapkan oleh Komisi Pemilohan Umum (KPU) sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.
Tentu, penetapan KPU ini disambut dengan euforia, genbira dan sukacita karena perjuangan pendukung dari koalisi parpol maupun Tim Kampanye Nadional (TKN) hingga daerah berhasil.
Di tengah suasana
Euforia inilah pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengingatkan.
Pasalnya, harapan publik yang dicatat survei LSI Denny JA sebelum pencoblosan mayoritas atau di atas 80 persen, menginginkan Pilpres 2019 ini berakhir dengan terbentuknya pemerintahan yang kuat.
Tiga hal yang diinginkan pada pemerintah yang kuat, yaitu menumbuhkan kesejahteraan ekonomi, menyatukan kembali masyarakat yang sempat terbelah, dan melindungi keberagaman.
Pasca-Pilpres Denny mencatat ada ‘residu‘ akibat kompetisi ini lantaran publik sempat terbelah berdasarkan paham keagamaan.
Catatanya, Jokowi unggul telak di provinsi yang didominasi warga minoritas agama, seperti di Bali, NTT, Papua, Sulut. Jokowi juga unggul mutlak di warga NU Jatim dan unggul kalangan “Islam abangan” Jawa Tengah.
Sebaliknya, Jokowi kalah telak di provinsi dengan corak yang berbeda. Pasangan ini semakin kalah dibandingkan Pemilu 2014, di Aceh, Sumbar, Riau, Jawa Barat dan Banten.
Untuk provinsi yang banyak pengikut FPI, HTI dan paham Islam yang mirip dengan dua ormas itu, Jokowi umumnya kalah telak.
Ini ada distrust (ketidak percayaan) pada lembaga pemerintahan, bahkan lembaga sosial juga terasa. kepercayaan publik pada KPU, media konvensional, Polri, bahkan Presiden juga menjadi bagian kampanye.
“Padahal negara kuat karena trust yang juga kokoh pada lembaga pemerintahan,”tulis Denny dalam rilis yang dikirim di WAG, Minggu (30/6)
Ada pula akibat persaingan gagasan. Kompetisi “mimpi tentang Indonesia” yang belum selesai. Pilpres di negara yang belum terkonsolidasi, juga menjadi pertarungan ideologi. Atau jika ideologi kurang tepat untuk sentimen itu, katakanlah pertarungan soal “mimpi Indonesia.”
Apakah Indonesia menjadi negara demokrasi seperti di dunia barat, atau perlu mengembangkan model demokrasi miliknya sendiri.
“Bagaimana jika Indonesia diperjuangkan menjadi NKRI Bersyariah?Bagaimana jika kembali ke UUD 45, di mana militer lebih punya peran sosial politik. Inilah sederet catatan Denny.
Demokrasi di Indonesia belum menjadi “the only game in town.”
Pertarungan mimpi soal Indonesia akan mendistorsikan pemerintahan baru dari aneka program utama soal kesejahteraan ekonomi.
Ada pula lahirnya barisan sakit hati. Datangnya pemerintahan Jokowi yang baru nanti tidak bisa mengakomodasi semua pihak walau mereka kuat. Tetap ada kekuatan dalam lingkaran Prabowo yang tetap menjadi “Jokowi Haters,” apapun yang nanti ditempuh Prabowo.
Bahkan akan ada pula “barisan sakit hati” di kubu Jokowi yang ternyata tidak kebagian “kue” seperti yang diharapkan.
Barisan sakit hati ini selalu mungkin datang dari kelompok yang sangat strategis dari sisi basis finansial, politik ataupun sosial.
Hal hal ini dapat segera normal kembali. Namun jika salah menata problem itu dapat melebar menjadi jurang yang lebih melebar.
Jika prolem itu mudah diatasi, maka Jokowi bisa menjelma menjadi pemerintahan yang sangat kuat.
Saat ini, posisi Jokowi sudah separuh kuat. Legitimasi rakyat cukup kokoh karena ia menang telak dua margin, di atas 10 persen. Koalisi partai yang sejak awal mendukung juga sudah kuat, karena menang kursi legislatif DPR mayoritas, sekitar 60 persen.
Kekuatan Jokowi yang sudah separuh akan menjadi penuh, jika ditambah dua kekuatan ekstra. Pertama, terbentuknya kabinet dengan kualitas “the dream team.”
Di samping itu Jokowi perlu mengakomodasi menteri dari partai pendukung, Jokowi perlu profesional yang memang handal di kabinet nanti.
The Dream Team itulah 60 persen yang kelak menentukan keberhasilan pemerintahan Jokowi.
“Carilah putra putri terbaik di kabinet nanti, yang memang sudah mumpuni di bidangnya,”tulis Denny.
Jangan pertaruhkan negara di tangan para ‘petualang’ yang baru satu tahun di pemerintahan tapi dipanggil atau terjaring OTT KPK. Atau baru dua tiga kali membuat pernyataan publik tapi terasa minim kapasitas.
Jokowi juga memerlukan semacam think-thank sekaligus operator politik di level civil society. Think- thank ini menjadi tambahan mata Jokowi untuk melihat dari sisi masyarakat apa yang tak dilihat oleh pemerintah.
Sementara operator politik menjadi tambahan kaki dan tangan Jokowi untuk membereskan yang belum dapat dibereskan oleh mesin pemerintahan.
Think- thank ini disamping memang mengeri public policy namun juga memahami liku liku negara demokrasi modern dan marketing politik zaman now.
*): Redaktur senior Detakpos
